Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, menargetkan untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem diwilayah itu hingga 2022 dengan menerapkan tiga program strategis.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kepulauan Tanimbar, Rosias RM Kabalmay di Saumlaki, Selasa mengatakan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial menetapkan lima kecamatan yang mengalami kemiskinan ekstrem dengan jumlah 20.920 jiwa atau 18,46 persen.
Rinciannya 1.949 penduduk miskin di Kecamatan Selaru, 1.833 penduduk jiwa di Kecamatan Tanimbar Utara, 1.470 jiwa di Kecamatan Wuarlabobar, 1.377 jiwa di Kecamatan Wertamrian, dan 1.045 jiwa di Kecamatan Kormomolin.
"Nah, oleh karena itu bapak Wakil Presiden saat kunjungan ke Maluku mendorong pemerintah daerah untuk mengeluarkan program strategis dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem, dan pemerintah daerah kabupaten Kepulauan Tanimbar menyusun tiga strategi penanganan kemiskinan ekstrem," kata Rosias.
Strategi pertama adalah menurunkan beban pengeluaran APBD dan APBN senilai Rp52,82 miliar melalui sejumlah kegiatan, yaitu validasi dan verifikasi data fakir miskin di Tanimbar yang berjumlah 13.453 kepala keluarga (KK). Kemudian penyediaan anggaran jaminan kesehatan daerah (Jamkesda), pemberian bantuan sosial melalui sejumlah bantuan seperti bantuan pendidikan, bantuan bagi pelaku UMKM, kelompok tanaman hias, bantuan infrastruktur pendidikan dan panti asuhan.
Selain itu, pemberian beasiswa bagi anak berprestasi tingkat SD dan SMP, beasiswa pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, penyiapan anggaran COVID-19, pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
Pemerintah daerah juga melakukan kerjasama dengan TNI melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), pelaksanaan program Indonesia Pintar bagi 2.871 siswa SD, 1.973 siswa SMP, dan pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) bagi 7.768 kepala keluarga.
Strategi kedua, meningkatkan pendapatan penduduk miskin ekstrem melalui sejumlah kegiatan, seperti pemberdayaan UMKM, pembentukan dan pengembangan BUMDES, pembangunan prasarana pertanian, penyediaan sarana usaha perikanan tangkap atau budidaya, dan pengelolaan daya tarik wisata pantai, danau dan wisata rohani.
"Selanjutnya, strategi ketiga adalah meminimalkan kantong kemiskinan dengan biaya dari APBN dan APBD senilai Rp.127.466.200 771 melalui kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan PAUD, SD dan SMP, pembangunan jalan perpipaan di kawasan perdesaan serta pembangunan jalan dan sarana transportasi," katanya.
Sesuai data, total anggaran untuk program tersebut tahun 2021 adalah Rp192,103 miliar dan yang telah terealisasi adalah Rp73,68 miliar. Sementara ditahun 2022, total belanja daerah direncanakan berjumlah Rp380,210 miliar.
Menurut dia, jumlah penduduk miskin secara makro di Tanimbar berdasarkan sumber Badan Pusat Statistik tahun 2021 adalah 30.740 jiwa atau 27,11 persen dari total penduduk. Sedangkan, jumlah kepala keluarga miskin yang tersebar di 10 kecamatan berdasarkan DTKS Kementerian Sosial adalah 13.605 jiwa.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kepulauan Tanimbar, Rosias RM Kabalmay di Saumlaki, Selasa mengatakan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial menetapkan lima kecamatan yang mengalami kemiskinan ekstrem dengan jumlah 20.920 jiwa atau 18,46 persen.
Rinciannya 1.949 penduduk miskin di Kecamatan Selaru, 1.833 penduduk jiwa di Kecamatan Tanimbar Utara, 1.470 jiwa di Kecamatan Wuarlabobar, 1.377 jiwa di Kecamatan Wertamrian, dan 1.045 jiwa di Kecamatan Kormomolin.
"Nah, oleh karena itu bapak Wakil Presiden saat kunjungan ke Maluku mendorong pemerintah daerah untuk mengeluarkan program strategis dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem, dan pemerintah daerah kabupaten Kepulauan Tanimbar menyusun tiga strategi penanganan kemiskinan ekstrem," kata Rosias.
Strategi pertama adalah menurunkan beban pengeluaran APBD dan APBN senilai Rp52,82 miliar melalui sejumlah kegiatan, yaitu validasi dan verifikasi data fakir miskin di Tanimbar yang berjumlah 13.453 kepala keluarga (KK). Kemudian penyediaan anggaran jaminan kesehatan daerah (Jamkesda), pemberian bantuan sosial melalui sejumlah bantuan seperti bantuan pendidikan, bantuan bagi pelaku UMKM, kelompok tanaman hias, bantuan infrastruktur pendidikan dan panti asuhan.
Selain itu, pemberian beasiswa bagi anak berprestasi tingkat SD dan SMP, beasiswa pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, penyiapan anggaran COVID-19, pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
Pemerintah daerah juga melakukan kerjasama dengan TNI melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), pelaksanaan program Indonesia Pintar bagi 2.871 siswa SD, 1.973 siswa SMP, dan pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) bagi 7.768 kepala keluarga.
Strategi kedua, meningkatkan pendapatan penduduk miskin ekstrem melalui sejumlah kegiatan, seperti pemberdayaan UMKM, pembentukan dan pengembangan BUMDES, pembangunan prasarana pertanian, penyediaan sarana usaha perikanan tangkap atau budidaya, dan pengelolaan daya tarik wisata pantai, danau dan wisata rohani.
"Selanjutnya, strategi ketiga adalah meminimalkan kantong kemiskinan dengan biaya dari APBN dan APBD senilai Rp.127.466.200 771 melalui kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan PAUD, SD dan SMP, pembangunan jalan perpipaan di kawasan perdesaan serta pembangunan jalan dan sarana transportasi," katanya.
Sesuai data, total anggaran untuk program tersebut tahun 2021 adalah Rp192,103 miliar dan yang telah terealisasi adalah Rp73,68 miliar. Sementara ditahun 2022, total belanja daerah direncanakan berjumlah Rp380,210 miliar.
Menurut dia, jumlah penduduk miskin secara makro di Tanimbar berdasarkan sumber Badan Pusat Statistik tahun 2021 adalah 30.740 jiwa atau 27,11 persen dari total penduduk. Sedangkan, jumlah kepala keluarga miskin yang tersebar di 10 kecamatan berdasarkan DTKS Kementerian Sosial adalah 13.605 jiwa.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021