Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, menggantikan posisi hakim yang tertangkap pada operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPKBaca juga: Rumah Jabatan Bupati dan kantor Pemkab Penajam disegel KPK.
Humas Pengadilan Negeri Surabaya Martin Ginting saat dikonfirmasi di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis, mengatakan bahwa penggantian posisi hakim berinisial IH ini supaya proses persidangan yang dipimpin oleh oknum tersebut tetap berjalan dengan lancar.
Sampai dengan saat ini pihaknya masih belum tahu siapa yang akan menggantikan posisi hakim yang tertangkap tersebut.
"Satu ruangan hakim yang disegel tersebut juga belum dilakukan penggeledahan oleh KPK. Tadi pagi dilakukan penyegelan, kami tidak berani masuk karena itu sudah masuk dalam ranah KPK," katanya.
Terkait dengan masalah pendampingan atau juga pembelaan, menurut dia, karena perbuatan itu bukan berkaitan dengan hal yang positif, Mahkamah Agung tidak akan memberikan perlindungan.
"Saya mendengar, OTT tersebut dilakukan di luar jam kerja. Tadi malam (19/1) dilakukan. Apa masalahnya dan barang bukti apa yang disita kami tidak tahu karena ranah KPK. Yang jelas ada dua orang oknum dari hakim dan juga panitera pengganti," ujarnya.
Sebelumnya, disebutkan oleh Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri terdapat tiga orang yang telah diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan tersebut.
Mereka adalah hakim, panitera, dan pengacara. Namun, terkait dengan nama tiga pihak tersebut, KPK belum menginformasikan secara lebih lanjut.
Baca juga: Bupati Penajam Paser Utara ditangkap KPK bersama 10 orang
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
Humas Pengadilan Negeri Surabaya Martin Ginting saat dikonfirmasi di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis, mengatakan bahwa penggantian posisi hakim berinisial IH ini supaya proses persidangan yang dipimpin oleh oknum tersebut tetap berjalan dengan lancar.
Sampai dengan saat ini pihaknya masih belum tahu siapa yang akan menggantikan posisi hakim yang tertangkap tersebut.
"Satu ruangan hakim yang disegel tersebut juga belum dilakukan penggeledahan oleh KPK. Tadi pagi dilakukan penyegelan, kami tidak berani masuk karena itu sudah masuk dalam ranah KPK," katanya.
Terkait dengan masalah pendampingan atau juga pembelaan, menurut dia, karena perbuatan itu bukan berkaitan dengan hal yang positif, Mahkamah Agung tidak akan memberikan perlindungan.
"Saya mendengar, OTT tersebut dilakukan di luar jam kerja. Tadi malam (19/1) dilakukan. Apa masalahnya dan barang bukti apa yang disita kami tidak tahu karena ranah KPK. Yang jelas ada dua orang oknum dari hakim dan juga panitera pengganti," ujarnya.
Sebelumnya, disebutkan oleh Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri terdapat tiga orang yang telah diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan tersebut.
Mereka adalah hakim, panitera, dan pengacara. Namun, terkait dengan nama tiga pihak tersebut, KPK belum menginformasikan secara lebih lanjut.
Baca juga: Bupati Penajam Paser Utara ditangkap KPK bersama 10 orang
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022