Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), memberikan kemudahan investasi di daerah terluar Provinsi Maluku yang memiliki banyak potensi di sektor perikanan, kelautan dan pariwisata itu.
Bupati Malra M Thaher Hanubun ketika membuka secara resmi Forum Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Se-Maluku di Aula Kantor Bupati, Langgur, Senin, membeberkan kemudahan-kemudahan berinvestasi di Malra.
Untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik investor berinvestasi di Malra, Thaher menerapkan kebijakan tax amnesty atau pembebasan pajak.
"Setiap tahun akan ada dua pelaku usaha yang dibebaskan dari kewajiban terkait perpajakan," katanya.
Baca juga: KLHK tetapkan 185 hektare hutan adat di Maluku Tenggara, begini penjelasannya
Kemudahan yang berikut, sebagai arah untuk mendorong pengembangan investasi di daerah, Thaher menyatakan pada tahun 2021 sudah menyelesaikan penyusunan peta potensi investasi daerah.
"Tujuan pembuatan peta potensi investasi untuk memberikan kemudahan informasi potensi investasi dan menciptakan peluang usaha baru, dan informasinya yang peta potensi investasi di Maluku, baru ada di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Malra," ujar Thaher.
Kemudian, untuk meningkatkan pelayanan, khususnya dalam bidang perizinan, setiap tahun Pemkab Malra lakukan survei kepuasan masyarakat.
Survei ini dilakukan tidak hanya untuk hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan perizinan, namun juga menyangkut pelayanan aduan masyarakat.
"Hal ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan dapat terus meningkat, dan pihak-pihak yang dilayani merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan," jelas Thaher.
Baca juga: Bupati: singkirkan ego sektoral yang hambat kemajuan Maluku Tenggara, evaluasi kinerja OPD
Sementara itu, pelayanan perizinan maupun penanaman modal adalah salah satu penggerak kemajuan ekonomi di daerah, sehingga Pemda harus berperan melalui kebijakan, regulasi dan kolaborasi berbagai pihak.
"Kita harus memastikan iklim investasi benar-benar kondusif, maka kolaborasi dan sinergi adalah hal yang menurut kami harus sama-sama kita tingkatkan," ujar Thaher.
Gubernur Maluku dalam sambutannya yang disampaikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku, Suryadi Sabirin mengemukakan forum OPD ini memiliki nilai strategis dan signifikan dengan derap langkah pembangunan di Maluku.
Diharapkan forum ini mampu mendorong investor untuk menanamkan modal serta dapat meningkatkan pelayanan prima kepada pelaku usaha baik PMDN maupun PMA, dengan melahirkan konsep, ide dan gagasan yang kontekstual, pinta Gubernur.
Baca juga: Bupati Malra Nyatakan Dukung Ke Murad Ismail Untuk Jabat Ketua KONI Maluku
Realisasi investasi di Provinsi Maluku pada tahun 2019 yakni sebanyak 1.233 proyek dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp3,13 triliun, terdiri dari investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Rp194,5 miliar (54 proyek) investasi dalam negeri atau PMDN Rp2,93 triliun (1.179 proyek), dan penyerapan tenaga kerja sebesar 3.595 orang.
"Ini menjadi catatan bagi Pemerintah Provinsi Maluku agar pada tahun 2022 dapat meningkatkan lagi iklim investasi yang lebih baik di wilayah ini," katanya.
Baca juga: Bupati Malra: Kei Beri Kontribusi Luar Biasa Bertambahnya Jumlah Imam Katolik
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
Bupati Malra M Thaher Hanubun ketika membuka secara resmi Forum Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Se-Maluku di Aula Kantor Bupati, Langgur, Senin, membeberkan kemudahan-kemudahan berinvestasi di Malra.
Untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik investor berinvestasi di Malra, Thaher menerapkan kebijakan tax amnesty atau pembebasan pajak.
"Setiap tahun akan ada dua pelaku usaha yang dibebaskan dari kewajiban terkait perpajakan," katanya.
Baca juga: KLHK tetapkan 185 hektare hutan adat di Maluku Tenggara, begini penjelasannya
Kemudahan yang berikut, sebagai arah untuk mendorong pengembangan investasi di daerah, Thaher menyatakan pada tahun 2021 sudah menyelesaikan penyusunan peta potensi investasi daerah.
"Tujuan pembuatan peta potensi investasi untuk memberikan kemudahan informasi potensi investasi dan menciptakan peluang usaha baru, dan informasinya yang peta potensi investasi di Maluku, baru ada di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Malra," ujar Thaher.
Kemudian, untuk meningkatkan pelayanan, khususnya dalam bidang perizinan, setiap tahun Pemkab Malra lakukan survei kepuasan masyarakat.
Survei ini dilakukan tidak hanya untuk hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan perizinan, namun juga menyangkut pelayanan aduan masyarakat.
"Hal ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan dapat terus meningkat, dan pihak-pihak yang dilayani merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan," jelas Thaher.
Baca juga: Bupati: singkirkan ego sektoral yang hambat kemajuan Maluku Tenggara, evaluasi kinerja OPD
Sementara itu, pelayanan perizinan maupun penanaman modal adalah salah satu penggerak kemajuan ekonomi di daerah, sehingga Pemda harus berperan melalui kebijakan, regulasi dan kolaborasi berbagai pihak.
"Kita harus memastikan iklim investasi benar-benar kondusif, maka kolaborasi dan sinergi adalah hal yang menurut kami harus sama-sama kita tingkatkan," ujar Thaher.
Gubernur Maluku dalam sambutannya yang disampaikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku, Suryadi Sabirin mengemukakan forum OPD ini memiliki nilai strategis dan signifikan dengan derap langkah pembangunan di Maluku.
Diharapkan forum ini mampu mendorong investor untuk menanamkan modal serta dapat meningkatkan pelayanan prima kepada pelaku usaha baik PMDN maupun PMA, dengan melahirkan konsep, ide dan gagasan yang kontekstual, pinta Gubernur.
Baca juga: Bupati Malra Nyatakan Dukung Ke Murad Ismail Untuk Jabat Ketua KONI Maluku
Realisasi investasi di Provinsi Maluku pada tahun 2019 yakni sebanyak 1.233 proyek dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp3,13 triliun, terdiri dari investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Rp194,5 miliar (54 proyek) investasi dalam negeri atau PMDN Rp2,93 triliun (1.179 proyek), dan penyerapan tenaga kerja sebesar 3.595 orang.
"Ini menjadi catatan bagi Pemerintah Provinsi Maluku agar pada tahun 2022 dapat meningkatkan lagi iklim investasi yang lebih baik di wilayah ini," katanya.
Baca juga: Bupati Malra: Kei Beri Kontribusi Luar Biasa Bertambahnya Jumlah Imam Katolik
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022