Pemerintah menargetkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pemberian sembako tahap pertama di Provinsi Maluku Utara bisa segera dituntaskan dengan menyolusikan berbagai tantangan yang ada di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Penyaluran BLT BBM dan pemberian sembako tahap pertama sebesar Rp500 ribu di Malut kini sudah mencapai 84,11 persen dari sasaran 70.019 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Maluku Utara pada 28 September 2022 meminta PT Pos Indonesia dan pemerintah daerah setempat segera menuntaskan penyaluran BLT BBM dan pemberian sembako kepada seluruh penerima.
Bantuan sosial kompensasi harga BBM itu harus segera sampai ke tangan warga penerima untuk mempertahankan daya beli mereka dampak naiknya harga kebutuhan pokok dan ongkos transportasi menyusul adanya kenaikan harga BBM.
Daya beli masyarakat harus dipertahankan untuk menjaga konsumsi masyarakat, karena konsumsi masyarakat memberi pengaruh besar terhadap perekonomian nasional secara makro, yang kini dalam proses pemulihan akibat pandemi corona dan krisis ekonomi global.
Penyaluran BLT BBM dan pemberian sembako sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat kurang mampu, yang paling merasakan dampak kenaikan harga BBM.
Kepedulian serupa juga diberikan kepada karyawan perusahaan yang berpenghasilan kurang dari Rp3,5 juta per bulan dalam bentuk Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan syarat perusahaan tempat karyawan itu bekerja mendaftarkannya di BPJS Ketenagakerjaan.
Pemerintah juga telah menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia memanfaatkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima untuk penanganan dampak kenaikan harga BBM di daerah masing-masing.
Presiden Jokowi saat mengunjungi Kantor Pos Jailolo setelah tiba di Lapangan Upacara Sasadulamo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, serta menyerahkan sejumlah bantuan sosial bagi para penerima manfaat berpesan agar bantaun tersebut digunakan untuk hal-hal yang produktif.
“Saya titip ini gunakan untuk hal-hal yang produktif, untuk anak sekolah boleh, untuk gizi anak boleh. Untuk beli handphone? Tidak boleh, ya. Jangan beli handphone, beli pulsa, beli baju baru, jangan dulu,” kata Presiden.
Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM sebagai alternatif terakhir yang bisa dilakukan untuk mengatasi melonjaknya subsidi BBM akibat melambung harga minyak dunia.
Subsidi BBM yang semula Rp172 triliun lebih melonjak menjadi Rp502 triliun lebih. Jika harga BBM tidak dinaikkan, maka subsidi akan terus bertambah, dan itu pasti akan semakin membebani APBN serta menyulitkan pemerintah untuk membiayai berbagai program demi kesejahteraan masyarakat.
Sesuai hasil kajian subsidi BBM mencapai Rp502 triliun lebih itu, sekitar 80 persen diantaranya dinikmati oleh mereka yang mampu. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan mengalihkan subsidi BBM langsung ke masyarakat yang berhak, seperti dalam bentuk BLT BBM agar lebih tepat sasaran.
Jaringan Komunikasi
PT Pos Indonesia di Ternate dan seluruh Maluku Utara telah berupaya menyalurkan BLT BBM dan pembelian sembako sesuai arahan pemerintah meskipun menghadapi sejumlah tantangan, terutama untuk penyaluran di daerah 3T.
Kendala yang dihadapi untuk penyaluran di daerah 3T, seperti di Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Halmahera Timur, diantaranya tidak tersedianya jaringan telekomunikasi di daerah itu.
Prosedur pembayaran BLT BBM dan pembelian sembako, menurut Kepala Kantor Pos Ternate, M Agusalim Masnur, harus dicocokkan identitas penerima dengan data dalam aplikasi. Jika tidak ada jaringan telekomunikasi, maka tidak bisa mencocokan dan melakukan pembayaran.
Namun demikian, PT Pos Indonesia sudah menyiapkan sejumlah alternatif penanganannya, diantaranya memindahkan titik pembayaran ke lokasi terdekat yang memiliki jaringan telekomunikasi. Jika di lokasi itu tidak tersedia jaringan listrik, diatasi dengan menyediakan genset.
PT Pos Indonesia mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah setempat untuk memobilisasi warga penerima BLT BBM dan pemberian sembako ke lokasi pembayaran yang ditentukan. Dengan demikian, penyaluran bantuan sosial itu dapat segera dituntaskan paling lambat pertengahan Oktober ini.
Anggota DPRD Maluku Utara, Malik Sillia, mengakui pembayaran BLT BBM dan pemberian sembako kepada warga penerima melalui kantor pos terkadang terkendala jaringan telekomunikasi.
Untuk di daerah 3T, sebaiknya pembayaran BLT BBM dan penyaluran sembako langsung di kantor desa setempat dengan pengawasan dari aparat penegak hukum. Dengan begitu, mereka tidak mengeluarkan biaya transportasi ke kantor pos yang lebih besar dari nilai bantuan yang diterima.
Hal lain, pengamat ekonomi dari Universitas Khairun Ternate, Nurdin Muhammad menyarankan, dalam penyaluran BLT BBM dan pemberian sembako, sebaiknya melibatkan langsung kepala desa dan pengurus Rukun Tetangga (RT) setempat, karena mereka yang lebih mengetahui warganya yang tidak mampu.
Pemberian bantuan kompensasi kenaikan harga BBM kepada karyawan perusahaan berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta juga sebaiknya dikaji ulang, karena banyak pula karyawan perusahaan yang berpenghasilan jauh lebih rendah tetapi tidak dapat menerima bantuan karena ada persyaratan harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
Pemerintah kini terus menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat untuk menjaga daya beli mereka sekaligus sebagai salah satu program pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Bantuan BLT BBM merupakan salah satu program penebalan bantalan sosial sebagai upaya meringankan beban masyarakat akibat kenaikan harga kebutuhan hidup sehari-hari.
Baca juga: Kantor Pos upayakan BLT BBM di Malut tersalur hingga ke daerah pelosok
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
Penyaluran BLT BBM dan pemberian sembako tahap pertama sebesar Rp500 ribu di Malut kini sudah mencapai 84,11 persen dari sasaran 70.019 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Maluku Utara pada 28 September 2022 meminta PT Pos Indonesia dan pemerintah daerah setempat segera menuntaskan penyaluran BLT BBM dan pemberian sembako kepada seluruh penerima.
Bantuan sosial kompensasi harga BBM itu harus segera sampai ke tangan warga penerima untuk mempertahankan daya beli mereka dampak naiknya harga kebutuhan pokok dan ongkos transportasi menyusul adanya kenaikan harga BBM.
Daya beli masyarakat harus dipertahankan untuk menjaga konsumsi masyarakat, karena konsumsi masyarakat memberi pengaruh besar terhadap perekonomian nasional secara makro, yang kini dalam proses pemulihan akibat pandemi corona dan krisis ekonomi global.
Penyaluran BLT BBM dan pemberian sembako sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat kurang mampu, yang paling merasakan dampak kenaikan harga BBM.
Kepedulian serupa juga diberikan kepada karyawan perusahaan yang berpenghasilan kurang dari Rp3,5 juta per bulan dalam bentuk Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan syarat perusahaan tempat karyawan itu bekerja mendaftarkannya di BPJS Ketenagakerjaan.
Pemerintah juga telah menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia memanfaatkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima untuk penanganan dampak kenaikan harga BBM di daerah masing-masing.
Presiden Jokowi saat mengunjungi Kantor Pos Jailolo setelah tiba di Lapangan Upacara Sasadulamo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, serta menyerahkan sejumlah bantuan sosial bagi para penerima manfaat berpesan agar bantaun tersebut digunakan untuk hal-hal yang produktif.
“Saya titip ini gunakan untuk hal-hal yang produktif, untuk anak sekolah boleh, untuk gizi anak boleh. Untuk beli handphone? Tidak boleh, ya. Jangan beli handphone, beli pulsa, beli baju baru, jangan dulu,” kata Presiden.
Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM sebagai alternatif terakhir yang bisa dilakukan untuk mengatasi melonjaknya subsidi BBM akibat melambung harga minyak dunia.
Subsidi BBM yang semula Rp172 triliun lebih melonjak menjadi Rp502 triliun lebih. Jika harga BBM tidak dinaikkan, maka subsidi akan terus bertambah, dan itu pasti akan semakin membebani APBN serta menyulitkan pemerintah untuk membiayai berbagai program demi kesejahteraan masyarakat.
Sesuai hasil kajian subsidi BBM mencapai Rp502 triliun lebih itu, sekitar 80 persen diantaranya dinikmati oleh mereka yang mampu. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan mengalihkan subsidi BBM langsung ke masyarakat yang berhak, seperti dalam bentuk BLT BBM agar lebih tepat sasaran.
Jaringan Komunikasi
PT Pos Indonesia di Ternate dan seluruh Maluku Utara telah berupaya menyalurkan BLT BBM dan pembelian sembako sesuai arahan pemerintah meskipun menghadapi sejumlah tantangan, terutama untuk penyaluran di daerah 3T.
Kendala yang dihadapi untuk penyaluran di daerah 3T, seperti di Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Halmahera Timur, diantaranya tidak tersedianya jaringan telekomunikasi di daerah itu.
Prosedur pembayaran BLT BBM dan pembelian sembako, menurut Kepala Kantor Pos Ternate, M Agusalim Masnur, harus dicocokkan identitas penerima dengan data dalam aplikasi. Jika tidak ada jaringan telekomunikasi, maka tidak bisa mencocokan dan melakukan pembayaran.
Namun demikian, PT Pos Indonesia sudah menyiapkan sejumlah alternatif penanganannya, diantaranya memindahkan titik pembayaran ke lokasi terdekat yang memiliki jaringan telekomunikasi. Jika di lokasi itu tidak tersedia jaringan listrik, diatasi dengan menyediakan genset.
PT Pos Indonesia mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah setempat untuk memobilisasi warga penerima BLT BBM dan pemberian sembako ke lokasi pembayaran yang ditentukan. Dengan demikian, penyaluran bantuan sosial itu dapat segera dituntaskan paling lambat pertengahan Oktober ini.
Anggota DPRD Maluku Utara, Malik Sillia, mengakui pembayaran BLT BBM dan pemberian sembako kepada warga penerima melalui kantor pos terkadang terkendala jaringan telekomunikasi.
Untuk di daerah 3T, sebaiknya pembayaran BLT BBM dan penyaluran sembako langsung di kantor desa setempat dengan pengawasan dari aparat penegak hukum. Dengan begitu, mereka tidak mengeluarkan biaya transportasi ke kantor pos yang lebih besar dari nilai bantuan yang diterima.
Hal lain, pengamat ekonomi dari Universitas Khairun Ternate, Nurdin Muhammad menyarankan, dalam penyaluran BLT BBM dan pemberian sembako, sebaiknya melibatkan langsung kepala desa dan pengurus Rukun Tetangga (RT) setempat, karena mereka yang lebih mengetahui warganya yang tidak mampu.
Pemberian bantuan kompensasi kenaikan harga BBM kepada karyawan perusahaan berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta juga sebaiknya dikaji ulang, karena banyak pula karyawan perusahaan yang berpenghasilan jauh lebih rendah tetapi tidak dapat menerima bantuan karena ada persyaratan harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
Pemerintah kini terus menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat untuk menjaga daya beli mereka sekaligus sebagai salah satu program pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Bantuan BLT BBM merupakan salah satu program penebalan bantalan sosial sebagai upaya meringankan beban masyarakat akibat kenaikan harga kebutuhan hidup sehari-hari.
Baca juga: Kantor Pos upayakan BLT BBM di Malut tersalur hingga ke daerah pelosok
Editor : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022