Pemerintah Provinsi Maluku melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyosialisasikan pemanfaatan aplikasi selection versi 3.0 dalam rangka mendukung keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan pemerintahan provinsi tersebut.
"Aplikasi Selection Versi 3.0 ini berfungsi sebagai pengamanan file dokumen elektronik kedinasan yang menyediakan fitur kerahasiaan, keutuhan, ramah pengguna dan otentikasi," ujar Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Maluku Habiba Saimima di Ambon, Rabu.
Kegiatan tersebut diikuti oleh 75 peserta yang merupakan perwakilan dari OPD lingkup Pemerintah daerah Maluku, dan perwakilan kabupaten/kota dengan menghadirkan narasumber Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi, Badan Siber dan Sandi Negara.
Dijelaskan pemanfaatan aplikasi itu telah digunakan pada 25 Instansi Pusat dan diperluas ke 34 Provinsi se-Indonesia dengan pengendalian secara terpusat dan terintegrasi melalui server BSSN dan jaringan internet.
Ia melanjutkan administrasi pemerintah dan layanan berbasis elektronik telah menjadi pintu gerbang kemudahan teknologi informasi yang patut dibanggakan serta harus selalu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat.
"Tidak bisa dipungkiri lagi, teknologi Informasi telah memudahkan kehidupan manusia dalam mengakses informasi dimana saja dan kapan saja baik itu informasi umum, ataupun informasi yang bersifat khusus atau rahasia," kata dia menjelaskan.
Tak hanya itu perkembangan teknologi Informasi dinilai memiliki dua sisi yang tidak bisa dipisahkan, selain kemudahan di dalam mengakses informasi, perkembangan teknologi juga berisiko dalam kebocoran data dan informasi rahasia.
"Untuk itu pemerintah baik pusat maupun daerah harus memberikan perhatian serius terhadap risiko yang dapat ditimbulkan dari kerentanan dalam sebuah sistem informasi berbasis elektronik," imbuhnya.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Maluku Habiba Saimima (Antara/HO-Diskominfo Maluku)
Pihaknya berharap kegiatan tersebut dapat memberikan pemahaman bagi OPD terkait tentang pentingnya penanganan dan pengamanan informasi dan juga dapat mewujudkan kesadaran akan pentingnya menangani dan pengamanan informasi untuk OPD agar dapat menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan informasi.
Sementara itu Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku N. Tuarita mengatakan pelaksanaan sosialisasi tersebut bertujuan untuk mendukung Keamanan SPBE sesuai Peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 yaitu tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan yang berkualitas dan terpercaya.
Tuarita menjelaskan wujud dari upaya tersebut berupa pengembangan karya mandiri BSSN yaitu aplikasi Selection versi 3.0 yang berfungsi untuk deskripsi/enkripsi file berbasis windows.
Ia mengatakan salah satu tantangan dalam penerapan SPBE adalah keamanan informasi, maka diharapkan partisipasi dan keseriusan peserta dalam mengikuti kegiatan ini.
Hadir dalam kegiatan tersebut Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi, Badan Siber dan Sandi Negara, Asep Dodi Sudrajat, Kepala Bidang Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku serta Para peserta dari perwakilan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.
