Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman memberi keterangan dan kesaksian dalam persidangan kasus korupsi Haornas tahun 2018 berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Kota Ternate, Kamis.
Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Khadijah A. Rumalean mendengarkan keterangan saksi Tauhid Soleman dalam perannya sebagai Ketua Panitia Haornas tahun 2018 dan merupakan Ketua Panitia pelaksanaan puncak Haornas 2018.
"Peran saya dalam kasus ini sebagai Ketua Panitia Haornas dan Sukarjan Hirto saat itu sebagai Sekretaris," ujar Wali Kota Ternate, Tauhid kepada majelis hakim.
Menurut Tauhid, penganggaran kegiatan Haornas disusun akhir 2017 kemudian dilaksanakan pada tahun anggaran 2018, dengan pagu anggaran ditetapkan pada induknya sebesar Rp1 miliar dari APBD, tetapi kalau terkait dengan item-item kegiatan tidak tahu dan diketahui berikutnya adalah Rp2,8 miliar.
Dirinya menyebut, penentuan besarnya dana untuk mendukung kegiatan Haornas sebesar Rp1 miliar naik menjadi Rp2,8 miliar, karena proses penyusunan anggaran yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dia menyatakan, dalam penetapan dana itu, tentunya kapasitas sebagai Sekda Kota Ternate dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) menyiapkan, melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dan OPD teknis yakni Dinas Pemuda dan Olahraga menyusun perencanaan.
Kendati demikian, dirinya mengaku tidak mengetahui pencairan anggaran kegiatan dan juga tidak menandatangani.
Kasus tersebut menyeret mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kota Ternate sekaligus Sekretaris Panitia Haornas, Sukarja A. Hirto bersama Yulyanty Chasslam selaku Direktur PT Nayaka Komunika dan PT Daya Kreasi Komunika serta tim kreatif untuk mendukung kepanitiaan Nasional pada kegiatan Haornas XXXV tahun 2018 saat ini menjadi terdakwa dalam kasus tersebut.
Wali Kota Ternate sendiri mendapatkan surat panggilan paksa dari Majelis Hakim, karena dua panggilan untuk hadiri sebagai saksi kasus korupsi Haornas tahun 2018 tidak menghadiri dengan alasan padatnya kegiatan sebagai kepala daerah.
Sementara itu, dalam sidang kesaksian wali kota Ternate itu, nampak sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Ternate menghadiri sidang kesaksian saksi Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, di PN Ternate.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023
Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Khadijah A. Rumalean mendengarkan keterangan saksi Tauhid Soleman dalam perannya sebagai Ketua Panitia Haornas tahun 2018 dan merupakan Ketua Panitia pelaksanaan puncak Haornas 2018.
"Peran saya dalam kasus ini sebagai Ketua Panitia Haornas dan Sukarjan Hirto saat itu sebagai Sekretaris," ujar Wali Kota Ternate, Tauhid kepada majelis hakim.
Menurut Tauhid, penganggaran kegiatan Haornas disusun akhir 2017 kemudian dilaksanakan pada tahun anggaran 2018, dengan pagu anggaran ditetapkan pada induknya sebesar Rp1 miliar dari APBD, tetapi kalau terkait dengan item-item kegiatan tidak tahu dan diketahui berikutnya adalah Rp2,8 miliar.
Dirinya menyebut, penentuan besarnya dana untuk mendukung kegiatan Haornas sebesar Rp1 miliar naik menjadi Rp2,8 miliar, karena proses penyusunan anggaran yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dia menyatakan, dalam penetapan dana itu, tentunya kapasitas sebagai Sekda Kota Ternate dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) menyiapkan, melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dan OPD teknis yakni Dinas Pemuda dan Olahraga menyusun perencanaan.
Kendati demikian, dirinya mengaku tidak mengetahui pencairan anggaran kegiatan dan juga tidak menandatangani.
Kasus tersebut menyeret mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kota Ternate sekaligus Sekretaris Panitia Haornas, Sukarja A. Hirto bersama Yulyanty Chasslam selaku Direktur PT Nayaka Komunika dan PT Daya Kreasi Komunika serta tim kreatif untuk mendukung kepanitiaan Nasional pada kegiatan Haornas XXXV tahun 2018 saat ini menjadi terdakwa dalam kasus tersebut.
Wali Kota Ternate sendiri mendapatkan surat panggilan paksa dari Majelis Hakim, karena dua panggilan untuk hadiri sebagai saksi kasus korupsi Haornas tahun 2018 tidak menghadiri dengan alasan padatnya kegiatan sebagai kepala daerah.
Sementara itu, dalam sidang kesaksian wali kota Ternate itu, nampak sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Ternate menghadiri sidang kesaksian saksi Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, di PN Ternate.
Editor : Ikhwan Wahyudi
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023