Bupati Maluku Tenggara, M Thaher Hanubun ketika membuka pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah secara virtual mengemukakan sejumlah hal pokok, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2024, Senin.
Bupati Thaher mengemukakan, renja menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun perencanaan, untuk itu, melalui forum ini rancangan Renja setiap OPD dibahas dan diboboti melalui sumbangsih pemikiran, ide dan gagasan, para peserta forum dan pemangku kepentingan.
Melalui forum ini pula, ada usulan-usulan hasil musrenbang Kecamatan dibahas dan diberikan klarifikasi, jika memenuhi syarat, maka wajib dimasukan ke dalam Renja OPD yang bersangkutan.
"Renja itulah yang selanjutnya diteruskan masuk ke tahapan penganggaran, baik penganggaran oleh kabupaten, provinsi maupun penganggaran pusat," kata Thaher.
Maka, sebut Thaher, dalam memboboti renja ini sendiri beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan yakni, renja OPD setelah melewati tahapan pembahasan akan disempurnakan, dimana Hasil penyempurnaan tersebut menjadi bahan penyesuaian untuk inputan di SIPD.
Untuk menjamin ketaatan terhadap proses, serta dalam kaitan dengan perumusan kebijakan sectoral tahun 2024, maka OPD yang tidak menyusun renja dan tidak dibahas dalam forum OPD, tidak diberikan izin untuk melakukan Input anggaran di SIPD.
"Tahapan dan proses harus baik, perencanaan yang baik menghasilkan kebijakan yang baik pula, sebaliknya perencanaan yang disusun secara tergesa-gesa tanpa melalui proses dan tahapan, akan menghasilkan kebijakan yang pasti tidak menyelesaikan masalah, malahan akan melahirkan permasalahan yang baru," ujar Thaher.
Kemudian, fokus untuk kebijakan tahun 2024, sesuai arahan Bapak Presiden maka isu prioritas adalah, kemiskinan ekstrem, stunting, ketahanan pangan, inflasi dan stabilitas politik keamanan.
Untuk stunting, data prevalensi setiap Ohoi sudah ada, lengkap dengan kebutuhan atau permasalahan spesifik sesuai Ohoi, ini menjadi dasar untuk intervensi penurunan stunting.
Sesuai data prevalensi sunting dari Kecamatan, hingga akhir tahun 2022 Kecamatan yang stunting masih di atas 20 persen adalah Kecamatan Hoat Sorbay.
Maka penanganannya oleh OPD harus bisa saling mengingatkan, jangan ada lagi ego sektoral, setiap sektor harus saling bersinergi, saling bekerja sama dan saling melengkapi.
Untuk kemiskinan ekstrem, di Malra sesuai data dari Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, jumlah Kepala Keluarga (KK) kemiskinan ekstrim di Malra sebanyak 11.815 KK tersebar di 11 Kecamatan.
Sehingga, penanggulangan kemiskinan ekstrim ini pula, sinergi pembiayaan dan intervensi harus disusun untuk dilaksanakan menjadi model kerja dari tingkat Pemda sampai turun ke level Ohoi, termasuk dukungan sektor swasta.
Untuk ketahanan pangan dan inflasi, jelas Thaher, dua tahun terakhir, ada kecenderungan inflasi naik, tahun 2021 sebesar 3,35 persen, naik menjadi 4,52 persen pada tahun 2022.
Kelompok pengeluaran bahan pangan adalah yang menyumbang inflasi paling besar di Malra, dimana kelompok ini sangat berkaitan dengan produksi pangan, baik nabati maupun hewani.
Produksi pangan di Malra masih sangat tergantung cuaca, iklim dan kondisi alam, untuk itu, aspek ketahanan pangan ini harus diperhatikan secara baik, maka dibutuhkan dukungan dari pemerintah Ohoi.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023
Bupati Thaher mengemukakan, renja menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun perencanaan, untuk itu, melalui forum ini rancangan Renja setiap OPD dibahas dan diboboti melalui sumbangsih pemikiran, ide dan gagasan, para peserta forum dan pemangku kepentingan.
Melalui forum ini pula, ada usulan-usulan hasil musrenbang Kecamatan dibahas dan diberikan klarifikasi, jika memenuhi syarat, maka wajib dimasukan ke dalam Renja OPD yang bersangkutan.
"Renja itulah yang selanjutnya diteruskan masuk ke tahapan penganggaran, baik penganggaran oleh kabupaten, provinsi maupun penganggaran pusat," kata Thaher.
Maka, sebut Thaher, dalam memboboti renja ini sendiri beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan yakni, renja OPD setelah melewati tahapan pembahasan akan disempurnakan, dimana Hasil penyempurnaan tersebut menjadi bahan penyesuaian untuk inputan di SIPD.
Untuk menjamin ketaatan terhadap proses, serta dalam kaitan dengan perumusan kebijakan sectoral tahun 2024, maka OPD yang tidak menyusun renja dan tidak dibahas dalam forum OPD, tidak diberikan izin untuk melakukan Input anggaran di SIPD.
"Tahapan dan proses harus baik, perencanaan yang baik menghasilkan kebijakan yang baik pula, sebaliknya perencanaan yang disusun secara tergesa-gesa tanpa melalui proses dan tahapan, akan menghasilkan kebijakan yang pasti tidak menyelesaikan masalah, malahan akan melahirkan permasalahan yang baru," ujar Thaher.
Kemudian, fokus untuk kebijakan tahun 2024, sesuai arahan Bapak Presiden maka isu prioritas adalah, kemiskinan ekstrem, stunting, ketahanan pangan, inflasi dan stabilitas politik keamanan.
Untuk stunting, data prevalensi setiap Ohoi sudah ada, lengkap dengan kebutuhan atau permasalahan spesifik sesuai Ohoi, ini menjadi dasar untuk intervensi penurunan stunting.
Sesuai data prevalensi sunting dari Kecamatan, hingga akhir tahun 2022 Kecamatan yang stunting masih di atas 20 persen adalah Kecamatan Hoat Sorbay.
Maka penanganannya oleh OPD harus bisa saling mengingatkan, jangan ada lagi ego sektoral, setiap sektor harus saling bersinergi, saling bekerja sama dan saling melengkapi.
Untuk kemiskinan ekstrem, di Malra sesuai data dari Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, jumlah Kepala Keluarga (KK) kemiskinan ekstrim di Malra sebanyak 11.815 KK tersebar di 11 Kecamatan.
Sehingga, penanggulangan kemiskinan ekstrim ini pula, sinergi pembiayaan dan intervensi harus disusun untuk dilaksanakan menjadi model kerja dari tingkat Pemda sampai turun ke level Ohoi, termasuk dukungan sektor swasta.
Untuk ketahanan pangan dan inflasi, jelas Thaher, dua tahun terakhir, ada kecenderungan inflasi naik, tahun 2021 sebesar 3,35 persen, naik menjadi 4,52 persen pada tahun 2022.
Kelompok pengeluaran bahan pangan adalah yang menyumbang inflasi paling besar di Malra, dimana kelompok ini sangat berkaitan dengan produksi pangan, baik nabati maupun hewani.
Produksi pangan di Malra masih sangat tergantung cuaca, iklim dan kondisi alam, untuk itu, aspek ketahanan pangan ini harus diperhatikan secara baik, maka dibutuhkan dukungan dari pemerintah Ohoi.
Editor : Ikhwan Wahyudi
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023