Ambon (Antara Maluku) - Puluhan dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang ditempatkan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku, melakukan aksi mogok kerja karena pembayaran insentif dari pemerintah daerah mulai Januari - Desember 2011 belum mereka terima.
Sebanyak 20 orang dokter PTT itu mendatangi Kantor Dinas Kesehatan (Diskes) Provinsi di Ambon untuk bertemu Kadiskes, dr. Ike Potoh dan menyampaikan permasalahan mereka, Kamis.
"Selama tiga tahun saya bertugas di SBB, insentif daerah tidak pernah dibayarkan rutin. Setelah kami berkali-kali mogok dan melakukan berbagai macam aksi baru dibayarkan," kata salah satu dokter PTT, Ai Pasha.
Dia mengatakan, insentif daerah terakhir kali mereka terima pada Januari 2011 untuk pembayaran September - Desember 2010. Sementara jatah Januari - Desember 2011 belum pernah mereka terima.
"Pemerintah SBB kala itu berjanji bahwa insentif akan dibayarkan per tiga tahap dalam setahun. Tapi hingga Desember ini belum satu kali pun dibayarkan," kata Ai Pasha.
Dia menambahkan, upaya persuasif sudah beberapa kali dilakukan para dokter dengan pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) SBB, antara lain bertemu Wakil Bupati yang kala itu dijabat La Kadir, setelah pertemuan sebelumnya dengan Kadiskes SBB, dr. Sesha tidak dapat menyelesaikan masalah mereka.
Selanjutnya, mereka juga menyampaikan aspirasi kepada Sekretaris Daerah (Sekda) SBB, Mansyur Tuharea, tapi hasilnya sama saja, mereka hanya menerima janji-janji pembayaran insentif.
Terakhir, para dokter itu mendekati Asisten Tata Pemerintahan SBB, Ronald Siloy, sebelum akhirnya memutuskan mendatangi Kadiskes Provinsi Maluku, dr. Ike Pontoh karena insentif daerah yang dinanti tak kunjung diterima.
"Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya di SBB hanya janji-janji yang kami dapat tanpa realisasi. Apa jaminan yang bisa kami pegang untuk segera kembali (bertugas - red) ke sana?" kata dokter PTT lainnya, Ambar kepada Ike Pontoh.
Para dokter itu mengaku, saat menandatangani kontrak kerja dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), tertulis gaji pokok dan insentif mereka terima dari pemerintah pusat, sementara insentif daerah disebutkan pembayaran dilakukan bagi daerah yang mampu.
Kadiskes Maluku, Ike Pontoh mengakui kedatangan 20 orang dokter itu ke provinsi karena langkah perundingan yang mereka lakukan lintas sektor di SBB tidak membuahkan hasil.
Menurut Ike Pontoh, tiga hari sebelum kedatangan para dokter itu di kantornya, ia telah menerima pesan singkat dari seorang staf ahli di Kemenkes tentang rencana aksi mogok itu.
"Hari itu juga saya langsung telepon dr. Sesha. Saya katakan, tolong diamankan karena dari Kemenkes pun tidak menginginkan aksi itu. Pemogokan itu dikhawatirkan bisa mengganggu pelayanan kesehatan kepada masyarakat," katanya menjelaskan pembicaraan dengan Kadiskes SBB.
Menurut dia, Kadiskes SBB telah berjanji akan membayarkan insentif, tetapi hanya kepada para dokter yang sedang berada di tempat tugas.
Dia kemudian mengimbau para dokter itu segera kembali ke tempat tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Insentif kalian terlambat dibayarkan karena memang pengalokasian anggaran di SBB agak terlambat. Tapi yang pasti tetap akan dibayarkan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2011
Sebanyak 20 orang dokter PTT itu mendatangi Kantor Dinas Kesehatan (Diskes) Provinsi di Ambon untuk bertemu Kadiskes, dr. Ike Potoh dan menyampaikan permasalahan mereka, Kamis.
"Selama tiga tahun saya bertugas di SBB, insentif daerah tidak pernah dibayarkan rutin. Setelah kami berkali-kali mogok dan melakukan berbagai macam aksi baru dibayarkan," kata salah satu dokter PTT, Ai Pasha.
Dia mengatakan, insentif daerah terakhir kali mereka terima pada Januari 2011 untuk pembayaran September - Desember 2010. Sementara jatah Januari - Desember 2011 belum pernah mereka terima.
"Pemerintah SBB kala itu berjanji bahwa insentif akan dibayarkan per tiga tahap dalam setahun. Tapi hingga Desember ini belum satu kali pun dibayarkan," kata Ai Pasha.
Dia menambahkan, upaya persuasif sudah beberapa kali dilakukan para dokter dengan pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) SBB, antara lain bertemu Wakil Bupati yang kala itu dijabat La Kadir, setelah pertemuan sebelumnya dengan Kadiskes SBB, dr. Sesha tidak dapat menyelesaikan masalah mereka.
Selanjutnya, mereka juga menyampaikan aspirasi kepada Sekretaris Daerah (Sekda) SBB, Mansyur Tuharea, tapi hasilnya sama saja, mereka hanya menerima janji-janji pembayaran insentif.
Terakhir, para dokter itu mendekati Asisten Tata Pemerintahan SBB, Ronald Siloy, sebelum akhirnya memutuskan mendatangi Kadiskes Provinsi Maluku, dr. Ike Pontoh karena insentif daerah yang dinanti tak kunjung diterima.
"Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya di SBB hanya janji-janji yang kami dapat tanpa realisasi. Apa jaminan yang bisa kami pegang untuk segera kembali (bertugas - red) ke sana?" kata dokter PTT lainnya, Ambar kepada Ike Pontoh.
Para dokter itu mengaku, saat menandatangani kontrak kerja dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), tertulis gaji pokok dan insentif mereka terima dari pemerintah pusat, sementara insentif daerah disebutkan pembayaran dilakukan bagi daerah yang mampu.
Kadiskes Maluku, Ike Pontoh mengakui kedatangan 20 orang dokter itu ke provinsi karena langkah perundingan yang mereka lakukan lintas sektor di SBB tidak membuahkan hasil.
Menurut Ike Pontoh, tiga hari sebelum kedatangan para dokter itu di kantornya, ia telah menerima pesan singkat dari seorang staf ahli di Kemenkes tentang rencana aksi mogok itu.
"Hari itu juga saya langsung telepon dr. Sesha. Saya katakan, tolong diamankan karena dari Kemenkes pun tidak menginginkan aksi itu. Pemogokan itu dikhawatirkan bisa mengganggu pelayanan kesehatan kepada masyarakat," katanya menjelaskan pembicaraan dengan Kadiskes SBB.
Menurut dia, Kadiskes SBB telah berjanji akan membayarkan insentif, tetapi hanya kepada para dokter yang sedang berada di tempat tugas.
Dia kemudian mengimbau para dokter itu segera kembali ke tempat tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Insentif kalian terlambat dibayarkan karena memang pengalokasian anggaran di SBB agak terlambat. Tapi yang pasti tetap akan dibayarkan," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2011