Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan berupaya meningkatkan daya saing produk perikanan dan kelautan dengan memperkuat payung hukum melalui Ranperda Penguatan Manajemen Sistem Logistik.  

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  Maluku Utara  Abdullah Assegaf dihubungi di Ternate, Kamis mengatakan saat ini pihaknya tengah menghimpun masukan dari berbagai pihak terkait ranperda tersebut.

"Sesuai ketentuan suatu ranperda sebelum disahkan menjadi perda harus  dilakukan uji publik untuk memperoleh masukan," kata dia.

Untuk itu pihaknya menggelar diskusi kelompok terpumpun melibatkan perwakilan nelayan, pemasok,  konsumen dan dinas kabupaten kota.

Pihaknya menargetkan pada 2024 Perda Penguatan Manajemen Sistem Logistik bisa disahkan karena berhubungan dengan alur pasokan distribusi ikan.

"Sebab, yang terjadi sekarang ini di Maluku Utara potensi ikan luar biasa namun harganya mahal, ini menjadi pertanyaan banyak pihak. Artinya ada jalur distribusi yang perlu dibenahi," katanya.

Ia menargetkan jaringan distribusi perikanan bisa dibenahi sehingga harga menjadi lebih kompetitif.

"Maluku Utara  adalah daerah kepulauan,  jaringan distribusi  dan pemasok ikan harus dibenahi  agar harga ikan bisa terjangkau,"  katanya.

Abdullah menyampaikan pihaknya akan mengawal ranperda ini bisa terealisasi menjadi perda dan masuk dalam Program Legislasi Daerah 2024.

Di Malut sendiri ada tiga kabupaten yakni Halmahera Selatan, Kepulauan Sula dan Morotai yang menjadi lumbung ikan.

Pemprov Maluku  melakukan  prioritaskan pengembangan perikanan berbasis komoditas unggulan  dengan mendorong empat  produk  unggulan perikanan yaitu tuna, cakalang, rumput laut dan udang vaname.

Target realisasi perikanan tangkap di Maluku Utara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan  signifikan.

Pada 2021  produksi ditargetkan 356.375 ton, terealisasi sebanyak 356.427,75 ton, sedangkan untuk 2022  target produksi  356.400,00 ton, terealisasi sebanyak 378.111,842 ton dan  untuk  2023 target produksi sebesar  356.520 ton.

DKP mencatat  realisasi produksi dan penjualan perikanan tangkap pada triwulan I  2023 dan prospek pada triwulan II  2023  naik pada lima pelabuhan perikanan yaitu  Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Morotai, Tobelo, Tidore, Ternate, Bacan, dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Ternate.

Untuk jumlah produksi di enam pelabuhan tersebut pada  2022 sebesar 15.395,792 ton, jumlah produksi Januari 2022 sebesar sebanyak 1.415,472 ton, sedangkan jumlah produksi Januari 2023 sebanyak 1.114,410 ton.

Untuk menunjang produksi pengadaan armada tangkap nelayan terus meningkat  pada 202 tercatat kapal  3 GT sebanyak 103 unit, 5 GT  5 unit, kemudian 30 GT sebanyak 4 unit. 
 

Pewarta: Abdul Fatah

Editor : Ikhwan Wahyudi


COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023