Kepala Divisi Regional Perum Bulog Maluku-Maluku Utara Chairul Mazhar mengatakan, program Bulog Mandiri Pangan di Maluku masih terkendala akibat kondisi harga beli yang tinggi serta kualitas beras petani di Pulau Buru.
"Program Bulog Mandiri Pangan belum bisa berjalan maksimal karena alasan kondisi harga serta kualitas beras petani di Pulau Buru belum sesuai standar yang dipersyaratkan oleh Bulog," kata Chairul di Ambon, Selasa.
Menurut dia, harga yang dipatok pemerintah untuk memberi beras petani di sana Rp9.950 sementara di tingkat penggilingan yang ada sekarang umumnya sudah lebih dari Rp10.500.
Selain itu untuk sisi kualitas beas petani di Pulau Buru yang umumnya menggunakan penggilingan yang sederhana maka berakibat juga pada kualitas beras yang derajat sosonya tidak dapat dikejar menjadi 95 persen.
Padahal sudah ada ketentuan untuk masuk menjadi beras medium, Bulog harus menerima beras yang butir patah atau broken maksimal 20 persen, menir 2 persen, kadar air maksimal 14 persen.
Namun para petani/penggilingan di sana belum dapat memenuhi ketentuan tersebut sehingga jadi kendala bagi Bulog untuk membeli hasil produksi pertanian mereka.
Saya sudah dua kali tinjau operasi pasar dan membeli beras hasil produksi petai Pulau Buru dengan harga Rp14.000 per Kg, soal rasanya manis dan unsur gula tinggi tetapi butir patah lebih banyak dari yang dipersyaratkan Bulog.
bandrol pemerintah agar Bulog beli dari petani dengan harga Rp5.100 Gabah Kering Panen, kemudian Gabah Kering Giling Rp6.200 dan beras jadi Rp9.950 per Kg, dimana pembeliannya dari penggilingan sampai ke gudang Bulog.
dengan posisi harga sekarang kalau dilihat GKG saja Rp6.200 bila dijadikan beras premium biasanya harga pasaran naik dua kali lipat.
karena dari GKG ke beras Bulog itu biasanya 60-an persen jadinya sampai 62, kalau GKG 1 kuintal jadinya 62 Kg dan GKG 1 kuintal beras premium biasanya jadi 50 Kg.
Jadi harganya paling gampang kalau harga beli GKG Rp6.200 kira-kira Rp12.000 hingga Rp13.000 tetapi sekarang posisi harga sudah lebih.
"Memang masih terdapat beberapa tantangan yang sepertinya menjadi urusan bersama juga secara lintas sektoral," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024
"Program Bulog Mandiri Pangan belum bisa berjalan maksimal karena alasan kondisi harga serta kualitas beras petani di Pulau Buru belum sesuai standar yang dipersyaratkan oleh Bulog," kata Chairul di Ambon, Selasa.
Menurut dia, harga yang dipatok pemerintah untuk memberi beras petani di sana Rp9.950 sementara di tingkat penggilingan yang ada sekarang umumnya sudah lebih dari Rp10.500.
Selain itu untuk sisi kualitas beas petani di Pulau Buru yang umumnya menggunakan penggilingan yang sederhana maka berakibat juga pada kualitas beras yang derajat sosonya tidak dapat dikejar menjadi 95 persen.
Padahal sudah ada ketentuan untuk masuk menjadi beras medium, Bulog harus menerima beras yang butir patah atau broken maksimal 20 persen, menir 2 persen, kadar air maksimal 14 persen.
Namun para petani/penggilingan di sana belum dapat memenuhi ketentuan tersebut sehingga jadi kendala bagi Bulog untuk membeli hasil produksi pertanian mereka.
Saya sudah dua kali tinjau operasi pasar dan membeli beras hasil produksi petai Pulau Buru dengan harga Rp14.000 per Kg, soal rasanya manis dan unsur gula tinggi tetapi butir patah lebih banyak dari yang dipersyaratkan Bulog.
bandrol pemerintah agar Bulog beli dari petani dengan harga Rp5.100 Gabah Kering Panen, kemudian Gabah Kering Giling Rp6.200 dan beras jadi Rp9.950 per Kg, dimana pembeliannya dari penggilingan sampai ke gudang Bulog.
dengan posisi harga sekarang kalau dilihat GKG saja Rp6.200 bila dijadikan beras premium biasanya harga pasaran naik dua kali lipat.
karena dari GKG ke beras Bulog itu biasanya 60-an persen jadinya sampai 62, kalau GKG 1 kuintal jadinya 62 Kg dan GKG 1 kuintal beras premium biasanya jadi 50 Kg.
Jadi harganya paling gampang kalau harga beli GKG Rp6.200 kira-kira Rp12.000 hingga Rp13.000 tetapi sekarang posisi harga sudah lebih.
"Memang masih terdapat beberapa tantangan yang sepertinya menjadi urusan bersama juga secara lintas sektoral," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024