Ambon (Antara Maluku) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana menegaskan penyelesaian pembangunan sarana transportasi trans Maluku telah dicantumkan dalam program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
"Trans Maluku merupakan program pembangunan jangka panjang Pemprov Maluku 2004-2024 sudah termasuk dalam salah satu program prioritas MP3EI yang diluncurkan sejak 2011," katanya di Ambon, Rabu.
Armida yang juga Wakil Ketua Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) menegaskan, salah satu program prioritas MP3EI yakni pembangunan infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan di daerah, termasuk membangun konektivitas antardaerah, dan lebih banyak diarahkan ke kawasan Timur Indonesia.
Masalah konektivitas antardaerah di kawasan timur, tambahnya, sering menjadi sorotan dan keluhan banyak daerah terutama di kawasan timur termasuk Maluku dengan karakteristik wilayah kepulauan, di mana 92,4 persen luas wilayahnya merupakan laut.
Menurut dia, Khusus Maluku, masalah utama yang perlu diselesaikan adalah percepatan pembangunan dan penyediaan infrastruktur dasar, terutama penyelesaian ruas jalan serta transportasi laut untuk menghubungkan pulau-pulau.
"Trans Maluku sudah termasuk di dalam MP3EI dan akan selesai dalam lima tahun mendatang," katanya.
Armida mengaku telah menerima laporan dan masukan dari Gubernur Said Assagaff terkait program prioritas yang difokuskan untuk penyelesaian trans Maluku selama kurun lima tahun mendatang.
"Trans Maluku intinya jalan darat yang memadai di semua kabupaten/kota serta transportasi laut, sehingga perjalanan masyarakat dari satu pulau bisa ditempuh dengan jalan darat kemudian melanjutkan ke pulau lain menggunakan kapal roro. Begitu seterusnya hingga semua pulau tersambung dan ditempuh dengfan waktu relatif singkat," ujarnya.
Armida menegaskan, dirinya bersama Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa telah menandatangani revisi Peraturan Presiden (Perpres) No.32 tahun 2011, di mana pembangunan infrastruktur untuk percepatan konektivitas antardaerah menjadi prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019.
Selain Trans Maluku, prioritas pembangunan lainnya yang harus dipercepat yakni penyediaan transportasi laut untuk memperlancar distribusi barang dan jasa antarpulau.
Begitu pun percepatan pembangunan ekonomi berbasis kelautan. Tidak hanya terbatas pada masalah perikanan saja. Masih banyak sub sektor ekonomi berbasis kelautan yang perlu didorong dan ditingkatkan pertumbuhannya di masa mendatang.
Dia mencontohkan pembangunan pariwisata, khususnya wisata bahari dan bawah laut perlu digenjot di setiap daerah dan pulau-pulau, mengingat potensinya sangat besar dan sangat menjanjikan di masa mendatang.
"Jadi Maluku memiliki keunggulan tidak hanya pada potensi SDA perikanan saja, tetapi potensi wisata bahari, bawah laut sangat besar dan belum dikelola optimal. Potensi Maluku sangat cocok dijadikan destinasi wisata khusus, seperti Pulau Banda yang terkenal di mata dunia internasional sebagai salah satu surga bawah laut serta wisata sejarah peninggalan abad XVI," katanya.
Jika konektivitas antardaerah dapat diselesaikan dalam lima tahun mendatang, maka menurut Menteri, bukan tidak mungkin Maluku akan menjadi destinasi pariwisata unggulan, sekaligus menarik perhatian wisatawan dalam dan luar negeri untuk mengujunginya.
Bappenas juga telah memasukkan sektor perikanan dan kelautan dalam RPJMN yang perlu didorong dan genjot pengembangannya, sehingga menjadi salah satu sumber devisa bagi negara sekaligus mensejahterakan masyarakat.
Meneg Armida menambahkan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutarjo akan berkunjung ke Maluku pada 14 April 2014 untuk menandatangani nota kesepahaman di sektor tersebut bersama Gubernur Maluku Said Assagaff, dan merupakan legitimasi tanggung jawab pemerintah menjadikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Trans Maluku merupakan program pembangunan jangka panjang Pemprov Maluku 2004-2024 sudah termasuk dalam salah satu program prioritas MP3EI yang diluncurkan sejak 2011," katanya di Ambon, Rabu.
Armida yang juga Wakil Ketua Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) menegaskan, salah satu program prioritas MP3EI yakni pembangunan infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan di daerah, termasuk membangun konektivitas antardaerah, dan lebih banyak diarahkan ke kawasan Timur Indonesia.
Masalah konektivitas antardaerah di kawasan timur, tambahnya, sering menjadi sorotan dan keluhan banyak daerah terutama di kawasan timur termasuk Maluku dengan karakteristik wilayah kepulauan, di mana 92,4 persen luas wilayahnya merupakan laut.
Menurut dia, Khusus Maluku, masalah utama yang perlu diselesaikan adalah percepatan pembangunan dan penyediaan infrastruktur dasar, terutama penyelesaian ruas jalan serta transportasi laut untuk menghubungkan pulau-pulau.
"Trans Maluku sudah termasuk di dalam MP3EI dan akan selesai dalam lima tahun mendatang," katanya.
Armida mengaku telah menerima laporan dan masukan dari Gubernur Said Assagaff terkait program prioritas yang difokuskan untuk penyelesaian trans Maluku selama kurun lima tahun mendatang.
"Trans Maluku intinya jalan darat yang memadai di semua kabupaten/kota serta transportasi laut, sehingga perjalanan masyarakat dari satu pulau bisa ditempuh dengan jalan darat kemudian melanjutkan ke pulau lain menggunakan kapal roro. Begitu seterusnya hingga semua pulau tersambung dan ditempuh dengfan waktu relatif singkat," ujarnya.
Armida menegaskan, dirinya bersama Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa telah menandatangani revisi Peraturan Presiden (Perpres) No.32 tahun 2011, di mana pembangunan infrastruktur untuk percepatan konektivitas antardaerah menjadi prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019.
Selain Trans Maluku, prioritas pembangunan lainnya yang harus dipercepat yakni penyediaan transportasi laut untuk memperlancar distribusi barang dan jasa antarpulau.
Begitu pun percepatan pembangunan ekonomi berbasis kelautan. Tidak hanya terbatas pada masalah perikanan saja. Masih banyak sub sektor ekonomi berbasis kelautan yang perlu didorong dan ditingkatkan pertumbuhannya di masa mendatang.
Dia mencontohkan pembangunan pariwisata, khususnya wisata bahari dan bawah laut perlu digenjot di setiap daerah dan pulau-pulau, mengingat potensinya sangat besar dan sangat menjanjikan di masa mendatang.
"Jadi Maluku memiliki keunggulan tidak hanya pada potensi SDA perikanan saja, tetapi potensi wisata bahari, bawah laut sangat besar dan belum dikelola optimal. Potensi Maluku sangat cocok dijadikan destinasi wisata khusus, seperti Pulau Banda yang terkenal di mata dunia internasional sebagai salah satu surga bawah laut serta wisata sejarah peninggalan abad XVI," katanya.
Jika konektivitas antardaerah dapat diselesaikan dalam lima tahun mendatang, maka menurut Menteri, bukan tidak mungkin Maluku akan menjadi destinasi pariwisata unggulan, sekaligus menarik perhatian wisatawan dalam dan luar negeri untuk mengujunginya.
Bappenas juga telah memasukkan sektor perikanan dan kelautan dalam RPJMN yang perlu didorong dan genjot pengembangannya, sehingga menjadi salah satu sumber devisa bagi negara sekaligus mensejahterakan masyarakat.
Meneg Armida menambahkan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutarjo akan berkunjung ke Maluku pada 14 April 2014 untuk menandatangani nota kesepahaman di sektor tersebut bersama Gubernur Maluku Said Assagaff, dan merupakan legitimasi tanggung jawab pemerintah menjadikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014