Menteri Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan pastikan pemerintah terus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital untuk mencegah tindak korupsi.
Hal tersebut dilakukan lantaran pengelolaan secara digital membuat kerja pemerintah lebih efektif dan transparan sehingga dapat dipantau masyarakat.
"Pemerintah memanfaatkan e-government sebagai alat penting untuk mencegah dan memberantas korupsi dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik," kata Budi Gunawan saat ditemui dalam acara perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia di gedung KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin.
Budi mengatakan, beberapa lini kerja pemerintahan kini sudah menggunakan teknologi digital untuk memangkas birokrasi yang rumit.
Seperti di bidang pengelolaan anggaran yang saat ini menggunakan teknologi e-budgeting. Dengan sistem e-budgeting ini, pemerintah dan masyarakat dapat memantau secara langsung proses penganggaran suatu program kerja.
Selain itu, pemerintah juga telah mengadopsi e-procurement dalam sistem pengadaan barang di beberapa instansi dan lembaga.
"Tujuannya adalah untuk mengurangi interaksi langsung yang sering memicu terjadinya kolusi dan korupsi serta memastikan proses tender bisa lebih adil dan transparan," kata Budi.
Budi memastikan sistem pelayanan berbasis digital ini akan terus diterapkan seluruh instansi secara meluas, terutama di bidang pelayanan langsung ke masyarakat.
"Sistem pelayanan publik berbasis online ini akan terus dikembangkan seperti dalam hal pembuatan KTP, pembayaran pajak sehingga memungkinkan masyarakat dapat mengakses pelayanan tanpa harus berhadapan langsung dengan para petugas guna untuk mengurangi penguatan liar," kata mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu.
Dengan penerapan sistem digital secara maksimal di seluruh lini, Budi yakin praktek korupsi di level terendah seperti di bidang pelayanan masyarakat bisa dihilangkan secara perlahan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menko Polkam: Pemerintah perkuat pelayanan basis digital cegah korupsi
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024