Ambon (Antara Maluku) - Pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku saat ini mengintensifkan wilayah perbatasan karena ternyata miliki potensi sumber daya alam (SDA) bernilai ekonomis yang berpeluang dikembangkan untuk memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan daerah.
"Kami serius membangun wilayah perbatasan. Jadi, payung hukumnya dengan membentuk Badan Pengelola Perbatasan," kata Wagub Maluku, Zeth Sahuburua, dikonfirmasi, Jumat.
Badan ini ditindaklanjuti dengan melantik kepalanya yakni Ronny Sam Wolter Tairas dan sejumlah kepala bidang (Kabid) di Ambon 24 Juli 2014.
Pengembangan badan ini juga merupakan realisasi dari 100 hari kerja Wagub Zeth dan Gubernur, Said Assagaff yang dilantik Mendagri Gamawan Fauzi di Ambon pada 10 Maret 2014 dengan mengacu pada visi dan misi.
Visi Gubernur Said dan Wagub Zeth yakni "memantapkan Maluku yang rukun dan religius berbasis kepulauan yang berkelanjutan, menciptakan Maluku yang aman dan sejahtera serta mewujudkan demokratisasi dan menelorkan SDM berkualitas".
"Jadi dengan adanya Badan Pengelola Perbatasan kita bisa mengeliminisasi kerawanan konflik maupun aktivitas perdagangan ilegal," ujar Wagub.
Pertimbangannya, Maluku meliputi kabupaten/kota dengan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Maluku Barat Daya (MBD) dan Kepulauan Aru berada di wilayah perbatasan antarnegara dan menjadi beranda depan NKRI khususnya dengan Timur Leste dan Australia.
Tiga kabupaten ini terdapat 18 pulau terluar yang pengelolaannya telah diatur dalam peraturan Presiden No. 78 tahun 2005, di mana dari aspek geostrategi posisinya sebagai beranda depan Negara dan penentu batas teritorial NKRI.
Begitu pun, posisi geografis kepulauan Maluku yang berada pada jalur transportasi internasional menghubungkan Samudera Pasifik di bagian utara dan Samudera Hindia di selatan, sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982 yang telah diraktifikasi menjadi UU No. 17 tahun 1985, bahwa wilayah NKRI dibangun menjadi tiga alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) dan Provinsi Maluku berada pada wilayah ALKI III.
"Pastinya, Badan Pengelola Perbatasan nantinya menindaklanjuti profil pulau - pulau kecil yang telah diinventarisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku dengan potensi SDA bernilai ekonomis," kata Wagub.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Kami serius membangun wilayah perbatasan. Jadi, payung hukumnya dengan membentuk Badan Pengelola Perbatasan," kata Wagub Maluku, Zeth Sahuburua, dikonfirmasi, Jumat.
Badan ini ditindaklanjuti dengan melantik kepalanya yakni Ronny Sam Wolter Tairas dan sejumlah kepala bidang (Kabid) di Ambon 24 Juli 2014.
Pengembangan badan ini juga merupakan realisasi dari 100 hari kerja Wagub Zeth dan Gubernur, Said Assagaff yang dilantik Mendagri Gamawan Fauzi di Ambon pada 10 Maret 2014 dengan mengacu pada visi dan misi.
Visi Gubernur Said dan Wagub Zeth yakni "memantapkan Maluku yang rukun dan religius berbasis kepulauan yang berkelanjutan, menciptakan Maluku yang aman dan sejahtera serta mewujudkan demokratisasi dan menelorkan SDM berkualitas".
"Jadi dengan adanya Badan Pengelola Perbatasan kita bisa mengeliminisasi kerawanan konflik maupun aktivitas perdagangan ilegal," ujar Wagub.
Pertimbangannya, Maluku meliputi kabupaten/kota dengan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Maluku Barat Daya (MBD) dan Kepulauan Aru berada di wilayah perbatasan antarnegara dan menjadi beranda depan NKRI khususnya dengan Timur Leste dan Australia.
Tiga kabupaten ini terdapat 18 pulau terluar yang pengelolaannya telah diatur dalam peraturan Presiden No. 78 tahun 2005, di mana dari aspek geostrategi posisinya sebagai beranda depan Negara dan penentu batas teritorial NKRI.
Begitu pun, posisi geografis kepulauan Maluku yang berada pada jalur transportasi internasional menghubungkan Samudera Pasifik di bagian utara dan Samudera Hindia di selatan, sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982 yang telah diraktifikasi menjadi UU No. 17 tahun 1985, bahwa wilayah NKRI dibangun menjadi tiga alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) dan Provinsi Maluku berada pada wilayah ALKI III.
"Pastinya, Badan Pengelola Perbatasan nantinya menindaklanjuti profil pulau - pulau kecil yang telah diinventarisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku dengan potensi SDA bernilai ekonomis," kata Wagub.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014