Ternate (Antara Maluku) - Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Utara (Malut) Muhammad Naser Thaib mengatakan, provinsi itu masih kekurangan dokter spesialis sehingga menghambat upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
"Kekurangan dokter spesialis tersebut terjadi di seluruh kabupaten/kota, bahkan ada sejumlah kabupaten seperti Halmahera Tengah tidak memiliki seorang pun dokter spesialis. Jadi masyarakat setempat harus ke Kota Ternate untuk mendapatkannya," katanya di Ternate, Kamis
Menurut Wagub, Pemprov Malut sudah mengajukan permohonan ke Kementerian Kesehatan untuk penempatan dokter spesialis, terutama ahli penyakit dalam, kandungan, dan syaraf.
Pemerintah kabupaten/kota juga telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi keterbatasan dokter spesialis, antara lain dengan menawarkan insentif sebesar Rp30 juta per bulan kepada dokter spesialis dari daerah lain yang mau bertugas di kabupaten, tetapi sejauh ini belum ada yang berminat.
"Ada pula pemerintah kabupaten/kota di Malut yang mencoba mengatasi keterbatasan dokter spesialis dengan cara mengirim dokter umum yang ada di kabupaten/kota setempat untuk mengikuti pendidikan dokter spesialis ke sejumlah fakultas kedokteran, seperti yang dilakukan Pemkot Tidore Kepulauan," ujarnya.
Namun langkah itu, kata Wagub, tidak serta merta bisa mengatasi keterbatasan dokter spesialis di kabupaten/kota setempat, karena dokter umum yang dikirim melanjutkan pendidikan spesialis hanya sedikit yang lolos, karena ketatnya proses seleksi yang dilakukan fakultas kedokteraN dalam penerimaan tes pendidikan dokter spesialis.
"Pemprov Malut berharap Menteri Kesehatan dalam pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla nanti menjadikan keterbatasan dokter spesialis di daerah sebagai salah atau program prioritas yang harus diatasi agar masyarakat di seluruh Indonesia bisa menikmati pelayanan kesehatan secara maksimal," katanya.
Ia menambahkan, dokter umum dan tenaga keperawatan di Malut juga masih terbatas, namun Pemprov Malut dan pemerintah kabupaten/kota di daerah ini terus berupaya mengatasinya, di antaranya dengan cara mengusulkan jatah dokter PTT dan tenaga kesehatan PTT ke Kementerian Kesehatan sebanyak-banyaknya untuk di tempatkan di Malut.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Kekurangan dokter spesialis tersebut terjadi di seluruh kabupaten/kota, bahkan ada sejumlah kabupaten seperti Halmahera Tengah tidak memiliki seorang pun dokter spesialis. Jadi masyarakat setempat harus ke Kota Ternate untuk mendapatkannya," katanya di Ternate, Kamis
Menurut Wagub, Pemprov Malut sudah mengajukan permohonan ke Kementerian Kesehatan untuk penempatan dokter spesialis, terutama ahli penyakit dalam, kandungan, dan syaraf.
Pemerintah kabupaten/kota juga telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi keterbatasan dokter spesialis, antara lain dengan menawarkan insentif sebesar Rp30 juta per bulan kepada dokter spesialis dari daerah lain yang mau bertugas di kabupaten, tetapi sejauh ini belum ada yang berminat.
"Ada pula pemerintah kabupaten/kota di Malut yang mencoba mengatasi keterbatasan dokter spesialis dengan cara mengirim dokter umum yang ada di kabupaten/kota setempat untuk mengikuti pendidikan dokter spesialis ke sejumlah fakultas kedokteran, seperti yang dilakukan Pemkot Tidore Kepulauan," ujarnya.
Namun langkah itu, kata Wagub, tidak serta merta bisa mengatasi keterbatasan dokter spesialis di kabupaten/kota setempat, karena dokter umum yang dikirim melanjutkan pendidikan spesialis hanya sedikit yang lolos, karena ketatnya proses seleksi yang dilakukan fakultas kedokteraN dalam penerimaan tes pendidikan dokter spesialis.
"Pemprov Malut berharap Menteri Kesehatan dalam pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla nanti menjadikan keterbatasan dokter spesialis di daerah sebagai salah atau program prioritas yang harus diatasi agar masyarakat di seluruh Indonesia bisa menikmati pelayanan kesehatan secara maksimal," katanya.
Ia menambahkan, dokter umum dan tenaga keperawatan di Malut juga masih terbatas, namun Pemprov Malut dan pemerintah kabupaten/kota di daerah ini terus berupaya mengatasinya, di antaranya dengan cara mengusulkan jatah dokter PTT dan tenaga kesehatan PTT ke Kementerian Kesehatan sebanyak-banyaknya untuk di tempatkan di Malut.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014