Ambon (Antara Maluku) - Legislator Kota Tual, Maluku, Rudolf Marthen Waremra memandang solidaritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) perlu dikokohkan dalam menghadapi ketegangan Indonesia dan Australia terkait kasus dua warga negara tetangga tersebut yang masuk sindikat narkoba Bali Nine.
"Perwujudan NKRI harus dikokohkan sehingga ketegangan Indonesia-Australia tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk memprovokasi terjadinya disintegrasi bangsa," katanya, di Ambon, Sabtu.
Dia mengemukakan, peluang memanfaatkan ketegangan Indonesia - Australia dengan adanya pernyataan Perdana Menteri benua kangguru, Tonny Abbott itu bisa dimanfaatkan untuk merongrong NKRI.
"Kami harus mewaspadai gerakan separatis seperti di Papua dan Papua Barat melalui organisasi Papua Merdeka," ujar Rudolf.
Mantan Ketua DPRD Kota Tual periode 2009 - 2014 itu merujuk Presiden Joko Widodo telah mengarahkan Menko Polhukam, Laksamana TNI(Purn) Tedjo Edhy Purdijatno untuk menemui lima Gubernur miliki keterikatan dengan rumpun bangsa Melenesian disela - sela Rakernas APPSI di Kota Ambon pada 27 Februari 2015.
Kelima Gubernur itu adalah Maluku, Said Assagaff, Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, NTT, Frans Lebu Raya, Papua Barat, Abraham O. Atururi dan Papua yang diwakili Asisten Pemerintahan.
Lima Provinsi ini serumpun dengan negara Papua New Guini, Selandia Baru, Fiji dan Timor Leste dalam Melanesia Spearhead Group (MSG).
"Jadi sejak dini harus diwaspadai kemungkinan pergerakan disintegrasi bangsa seperti di Papua, Papua Barat maupun Maluku dengan merealisasikan program pembangunan yang diprakarsasi Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla dalam rangka pemerataan kawasan Barat - Tengah - Timur Indonesia," tegas Rudolf.
Khusus di Maluku, menurut dia, jangan hanya menjadi bayang - bayang realisasi pembangunan di pulau Sulawesi dan Papua.
"Kenyataan alokasi anggaran melalui DAU maupun DAK ternyata tidak memperhitungkan luas lautan sehingga cenderung kecil dibandingkan ke Sulawesi, Papua dan Papua Barat," ujarnya.
Begitu pun, harus ada kemauan Pemerintah Pusat untuk mewujudkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional (LIN), Provinsi Kepulauan dan hak kepesertaan (PI) 10 persen pengelolaan Blok Masela.
Gubernur Maluku, Said Assagaff sependapat dengan Rudolf yang siap memanfaatkan pertemuan bersama Presiden Jokowi di Jakarta membicarakan rumpun bangsa Melenesian untuk meminta hadiah untuk Provinsi setempat.
"Saya akan minta hadiah dari Presiden Jokowi berupa keputusan LIN, Provinsi Kepulauan dan PI 10 persen Blok Masela," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Perwujudan NKRI harus dikokohkan sehingga ketegangan Indonesia-Australia tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk memprovokasi terjadinya disintegrasi bangsa," katanya, di Ambon, Sabtu.
Dia mengemukakan, peluang memanfaatkan ketegangan Indonesia - Australia dengan adanya pernyataan Perdana Menteri benua kangguru, Tonny Abbott itu bisa dimanfaatkan untuk merongrong NKRI.
"Kami harus mewaspadai gerakan separatis seperti di Papua dan Papua Barat melalui organisasi Papua Merdeka," ujar Rudolf.
Mantan Ketua DPRD Kota Tual periode 2009 - 2014 itu merujuk Presiden Joko Widodo telah mengarahkan Menko Polhukam, Laksamana TNI(Purn) Tedjo Edhy Purdijatno untuk menemui lima Gubernur miliki keterikatan dengan rumpun bangsa Melenesian disela - sela Rakernas APPSI di Kota Ambon pada 27 Februari 2015.
Kelima Gubernur itu adalah Maluku, Said Assagaff, Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, NTT, Frans Lebu Raya, Papua Barat, Abraham O. Atururi dan Papua yang diwakili Asisten Pemerintahan.
Lima Provinsi ini serumpun dengan negara Papua New Guini, Selandia Baru, Fiji dan Timor Leste dalam Melanesia Spearhead Group (MSG).
"Jadi sejak dini harus diwaspadai kemungkinan pergerakan disintegrasi bangsa seperti di Papua, Papua Barat maupun Maluku dengan merealisasikan program pembangunan yang diprakarsasi Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla dalam rangka pemerataan kawasan Barat - Tengah - Timur Indonesia," tegas Rudolf.
Khusus di Maluku, menurut dia, jangan hanya menjadi bayang - bayang realisasi pembangunan di pulau Sulawesi dan Papua.
"Kenyataan alokasi anggaran melalui DAU maupun DAK ternyata tidak memperhitungkan luas lautan sehingga cenderung kecil dibandingkan ke Sulawesi, Papua dan Papua Barat," ujarnya.
Begitu pun, harus ada kemauan Pemerintah Pusat untuk mewujudkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional (LIN), Provinsi Kepulauan dan hak kepesertaan (PI) 10 persen pengelolaan Blok Masela.
Gubernur Maluku, Said Assagaff sependapat dengan Rudolf yang siap memanfaatkan pertemuan bersama Presiden Jokowi di Jakarta membicarakan rumpun bangsa Melenesian untuk meminta hadiah untuk Provinsi setempat.
"Saya akan minta hadiah dari Presiden Jokowi berupa keputusan LIN, Provinsi Kepulauan dan PI 10 persen Blok Masela," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015