Ternate (Antara Maluku) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara (Malut) optimistis pilkada di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) bisa berjalan sesuai waktu pada 9 Desember 2015, meskipun KPU setempat secara resmi telah memutuskan menundanya hingga tahun 2017.
Komisioner KPU Malut, Pudja Sutamat di Ternate, Kamis, mengatakan, Ketua KPU Malut Sahrani Somadoyo sudah berangkat di Jakarta untuk berkoordinasi dengan KPU RI agar permasalahan anggaran Pilkada Kabupaten Kepulauan Sula yang memicu keputusan KPU setempat untu menundanya dapat cepat diselesaikan.
"Kebijakan penundaan diambil karena alasan waktu yang serba mepet. Namun, persoalan ini tidak hanya dialami oleh KPU Kabupaten Kepsul, hampir di seluruh Indonesia yang melakukan pilkada serentak mengalaminya. Kami berharap ada jalan keluar sehingga Pilkada di Kepsul tetap berjalan pada tahun ini," katanya.
Terkait sikap Bupati Kepsul Ahmad Hidayat Mus yang mengancam mempolisikan KPU setempat, Pudja menyatakan hal itu tidak perlu dikembangkan dan semua pihak harus fokus pada upaya mencari solusi agar pilkada di kabupaten itu dapat berjalan sesuai perintah undang-undang.
"Jangan ada tindakan pidana atau perdata, marilah kita hindari bersama demi wujudkan pilkada di delapan kabupaten/kota secara serentak berjalan dengan sukses. Soal pilkada Kepsul, kita tunggu keputusan dari KPU-RI seperti apa," ujarnya.
Sementara itu, Kadis Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dan aset, Irawan Mansur SH meyatakan, untuk anggaran pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati Kabupaten Sula 2015, telah dianggarkan dana sebesar Rp9 miliar di APBD.
Namun, kata dia, KPU Kepsul meminta penambahan anggaran sebesar Rp5 miliar sehingga total menjadi 14 miliar.
"Pemda tidak mau ambil resiko, karena kami sudah sepakati dalam APBD RP9 miliar dan itu sudah lebih dari cukup," ujarnya.
Dia menyatakan, Kepsul hanya mem
iliki 78 Desa. Bila dibandingkan dengan Kabupaten Taliabu yang memiliki 71 Desa dengan anggaran pilkada Rp 8 miliar, maka anggaran Rp9 miliar untuk pelaksanaan pilkada di daerah ini sudah cukup.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
Komisioner KPU Malut, Pudja Sutamat di Ternate, Kamis, mengatakan, Ketua KPU Malut Sahrani Somadoyo sudah berangkat di Jakarta untuk berkoordinasi dengan KPU RI agar permasalahan anggaran Pilkada Kabupaten Kepulauan Sula yang memicu keputusan KPU setempat untu menundanya dapat cepat diselesaikan.
"Kebijakan penundaan diambil karena alasan waktu yang serba mepet. Namun, persoalan ini tidak hanya dialami oleh KPU Kabupaten Kepsul, hampir di seluruh Indonesia yang melakukan pilkada serentak mengalaminya. Kami berharap ada jalan keluar sehingga Pilkada di Kepsul tetap berjalan pada tahun ini," katanya.
Terkait sikap Bupati Kepsul Ahmad Hidayat Mus yang mengancam mempolisikan KPU setempat, Pudja menyatakan hal itu tidak perlu dikembangkan dan semua pihak harus fokus pada upaya mencari solusi agar pilkada di kabupaten itu dapat berjalan sesuai perintah undang-undang.
"Jangan ada tindakan pidana atau perdata, marilah kita hindari bersama demi wujudkan pilkada di delapan kabupaten/kota secara serentak berjalan dengan sukses. Soal pilkada Kepsul, kita tunggu keputusan dari KPU-RI seperti apa," ujarnya.
Sementara itu, Kadis Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dan aset, Irawan Mansur SH meyatakan, untuk anggaran pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati Kabupaten Sula 2015, telah dianggarkan dana sebesar Rp9 miliar di APBD.
Namun, kata dia, KPU Kepsul meminta penambahan anggaran sebesar Rp5 miliar sehingga total menjadi 14 miliar.
"Pemda tidak mau ambil resiko, karena kami sudah sepakati dalam APBD RP9 miliar dan itu sudah lebih dari cukup," ujarnya.
Dia menyatakan, Kepsul hanya mem
iliki 78 Desa. Bila dibandingkan dengan Kabupaten Taliabu yang memiliki 71 Desa dengan anggaran pilkada Rp 8 miliar, maka anggaran Rp9 miliar untuk pelaksanaan pilkada di daerah ini sudah cukup.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015