Ambon (Antara Maluku) - Legislatif terus mendorong upaya pemerintah Provinsi Maluku untuk memperjuangkan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) khusus yang menetapkan daerah ini sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN).
"DPRD punya agenda penyampaian aspirasi ke kementerian terkait, sehingga peluang ini akan kami gunakan lagi menemui Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mendorong penerbitan Perpres dimaksud," kata Wakil Ketua DPRD Maluku Richard Rahakbauw di Ambon, Minggu.
Regulasi ini sangat diperlukan sebagai bukti penetapan pemerintah untuk menjadikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional.
DPRD Maluku memang sudah pernah menemui Menteru Susi Pudji Astuti dan mendapat tanggapan posotif, namun dalam agenda penyampaian aspirasi ini akan dilakukan lagi pertemuan dengan Meneteri Susi untuk memperjuangkan percepatan diterbitkannya Perpres LIN.
Menurut Richard, Maluku yang memiliki luas wilayah laut lebih besar dari daratan dan menyimpan potensi kekayaan alam menjanjikan dapat dikelola secara maksimal dengan membangun sarana pendukung yang memadai.
Sehingga penetapan LIN melalui Perpres akan didapatkan dukungan anggaran yang lebih besar untuk membangun sarana ifrastruktur dan memberdayakan para nelayan di seluruh kabupaten dan kota di daerah ini.
Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae mengatakan, SKPD di daerah harus lebih profesional karena ada banyak hal yang berkaitan dengan perencanaan yang dinilai masih lemah sehingga membuat pemerintah membutuhkan data dan konsep yang lebih baik.
Konsep yang diperjuangkan saat ini jangan selalu menggunakan pendekatan proyek, tetapi harus mendesain konsep pembangunan yang memberdayakan masyarakat.
Kadang pendekatan yang dipakai untuk membangun ini dari sisi fisiknya saja lalu dipertanyakan di mana posisi masyarakat sehingga harus diparalelkan agar dampak membangun LIN itu betul-betul dirasakan rakyat secara langsung.
"Bila pemikiran SKPD yang hanya membangun fisik saja dalam bentuk gedung tapi masyarakat tidak merasakan dampaknya tentu mubazir," ujarnya.
Dia mencontohkan beberapa coldstorage yang dibangun di Maluku sejak beberapa tahun lalu di Maluku tapi tidak ada listriknya sehingga tidak membawa dampak positif terhadap para nelayan.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"DPRD punya agenda penyampaian aspirasi ke kementerian terkait, sehingga peluang ini akan kami gunakan lagi menemui Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mendorong penerbitan Perpres dimaksud," kata Wakil Ketua DPRD Maluku Richard Rahakbauw di Ambon, Minggu.
Regulasi ini sangat diperlukan sebagai bukti penetapan pemerintah untuk menjadikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional.
DPRD Maluku memang sudah pernah menemui Menteru Susi Pudji Astuti dan mendapat tanggapan posotif, namun dalam agenda penyampaian aspirasi ini akan dilakukan lagi pertemuan dengan Meneteri Susi untuk memperjuangkan percepatan diterbitkannya Perpres LIN.
Menurut Richard, Maluku yang memiliki luas wilayah laut lebih besar dari daratan dan menyimpan potensi kekayaan alam menjanjikan dapat dikelola secara maksimal dengan membangun sarana pendukung yang memadai.
Sehingga penetapan LIN melalui Perpres akan didapatkan dukungan anggaran yang lebih besar untuk membangun sarana ifrastruktur dan memberdayakan para nelayan di seluruh kabupaten dan kota di daerah ini.
Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae mengatakan, SKPD di daerah harus lebih profesional karena ada banyak hal yang berkaitan dengan perencanaan yang dinilai masih lemah sehingga membuat pemerintah membutuhkan data dan konsep yang lebih baik.
Konsep yang diperjuangkan saat ini jangan selalu menggunakan pendekatan proyek, tetapi harus mendesain konsep pembangunan yang memberdayakan masyarakat.
Kadang pendekatan yang dipakai untuk membangun ini dari sisi fisiknya saja lalu dipertanyakan di mana posisi masyarakat sehingga harus diparalelkan agar dampak membangun LIN itu betul-betul dirasakan rakyat secara langsung.
"Bila pemikiran SKPD yang hanya membangun fisik saja dalam bentuk gedung tapi masyarakat tidak merasakan dampaknya tentu mubazir," ujarnya.
Dia mencontohkan beberapa coldstorage yang dibangun di Maluku sejak beberapa tahun lalu di Maluku tapi tidak ada listriknya sehingga tidak membawa dampak positif terhadap para nelayan.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015