Ambon, 25/8 (Antara Maluku) - DPD Partai Demokrat Maluku menyatakan reposisi Max Pentury yang adalah Ketua Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) dari jabatan Wakil Ketua I partai politik (Parpol) ini akibat pelanggaran AD/ART.
"Ini masalah internal Parpol yang sebenarnya tidak perlu dipublikasikan maupun melakukan aksi demonstrasi karena DPP sebelum memutuskan reposisi struktural telah mempertimbangkan berbagai aspek," kata Ketua DPD Partai Demokrat Maluku, Jakobus Puttileihalat, dikonfirmasi, Selasa.
Bahkan, lanjutnya, DPP Partai Demokrat memberikan kesempatan kepada kadernya untuk mempertanggungjawabkan apa yang dinilai melanggar ketentuan AD/ART.
"Jadi reposisi Max dan sejumlah kader lainnya dari jabatan struktural DPD Partai Demokrat Maluku itu telah mengacu ketentuan AD/ART sehingga harus dijunjung tinggi," ujarnya.
Jakobus yang juga Bupati Seram Bagian Barat (SBB) itu enggan untuk dikonfirmasi lebih lanjut dengan alasan reposisi itu telah melalui mekanisme internal Partai Demokrat.
"Khan Max dan sejumlah kader lainnya memahami ketentuan AD/ART sehingga harus menjunjung tinggi keputusan yang dilakukan DPP Partai Demokrat," tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Bidang Politik DPD GAMKI Maluku, Jimmy Papilaya, menyesalkan pencopotan Max Pentury dari jabatan Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat setempat sebagai upaya pembunuhan karakter.
"Kami tersinggung dengan proses melecehkan demokrasi dari reposisi pengurus DPD Partai Demokrat Maluku periode 2012 - 2017," katanya.
DPD GAMKI Maluku sebagai elemen supra struktur politik menilai SK DPP PD No.90/SK/DPP.PD/ DPD/VII/2015 tertanggal 21 Juli 2015 ditandatangi Ketua Umum, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Sekjen Hinca Pandjaitan itu memandang perlu menyikapinya karena pencopotan Max dengan cara - cara tidak beretika sehingga mengorbankan kader terbaik GAMKI.
Apalagi, berdasarkan hasil penelusuran dari berbagai pihak ternyata rapat Partai Demokrat Maluku dengan salah satu agendanya adalah reposisi pengurus baru dilaksanakan d rumah makan Panorama di Ambon pada 30 Juli 2015.
"Jadi SBY ternyata mendapatkan laporan yang dimanipulasi dengan dikoordinir Ketua DPD Partai Demokrat Maluku, Jakobus Puttileihalat dan Sekretarisnya, Roy Pattiasina," ujar Jimmy Papilaya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Ini masalah internal Parpol yang sebenarnya tidak perlu dipublikasikan maupun melakukan aksi demonstrasi karena DPP sebelum memutuskan reposisi struktural telah mempertimbangkan berbagai aspek," kata Ketua DPD Partai Demokrat Maluku, Jakobus Puttileihalat, dikonfirmasi, Selasa.
Bahkan, lanjutnya, DPP Partai Demokrat memberikan kesempatan kepada kadernya untuk mempertanggungjawabkan apa yang dinilai melanggar ketentuan AD/ART.
"Jadi reposisi Max dan sejumlah kader lainnya dari jabatan struktural DPD Partai Demokrat Maluku itu telah mengacu ketentuan AD/ART sehingga harus dijunjung tinggi," ujarnya.
Jakobus yang juga Bupati Seram Bagian Barat (SBB) itu enggan untuk dikonfirmasi lebih lanjut dengan alasan reposisi itu telah melalui mekanisme internal Partai Demokrat.
"Khan Max dan sejumlah kader lainnya memahami ketentuan AD/ART sehingga harus menjunjung tinggi keputusan yang dilakukan DPP Partai Demokrat," tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Bidang Politik DPD GAMKI Maluku, Jimmy Papilaya, menyesalkan pencopotan Max Pentury dari jabatan Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat setempat sebagai upaya pembunuhan karakter.
"Kami tersinggung dengan proses melecehkan demokrasi dari reposisi pengurus DPD Partai Demokrat Maluku periode 2012 - 2017," katanya.
DPD GAMKI Maluku sebagai elemen supra struktur politik menilai SK DPP PD No.90/SK/DPP.PD/ DPD/VII/2015 tertanggal 21 Juli 2015 ditandatangi Ketua Umum, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Sekjen Hinca Pandjaitan itu memandang perlu menyikapinya karena pencopotan Max dengan cara - cara tidak beretika sehingga mengorbankan kader terbaik GAMKI.
Apalagi, berdasarkan hasil penelusuran dari berbagai pihak ternyata rapat Partai Demokrat Maluku dengan salah satu agendanya adalah reposisi pengurus baru dilaksanakan d rumah makan Panorama di Ambon pada 30 Juli 2015.
"Jadi SBY ternyata mendapatkan laporan yang dimanipulasi dengan dikoordinir Ketua DPD Partai Demokrat Maluku, Jakobus Puttileihalat dan Sekretarisnya, Roy Pattiasina," ujar Jimmy Papilaya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015