Ambon, 8/10 (Antara Maluku) - Musyawarah wilayah Partai Keadilan Sejahtera Maluku yang akan dihelat tanggal 10 Oktober 2015 dimaksudkan untuk memilih kepengurusan yang baru periode 2015-2020.
"Siklus kepemimpinan di DPW PKS menjadi niscaya untuk dijalani karena regenerasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) setiap lima tahun dan pergantian penyegaran kepemimpinan di PKS setiap lima tahun," kata ketua panitia penyelenggara Muswil IV PKS, Suhfi Madjid di Ambon, Kamis.
Sebagai kader, dirinya tidak menyebut banyak kader PKS yang memiliki kemapanan kapasitas dan kepemimpinan untuk memimpin partai selama lima tahun ke depan.
Untuk mengisi posisi strategis semacam Ketua Umum DPW PKS Propinsi Maluku, sejumlah kader memiliki kelayakan untuk mengisinya.
"Sejumlah kader PKS memiliki kelayakan untuk mengisi pos Ketua Umum. Sejumlah nama memiliki kapasitas dan kompetensi untuk memimpin PKS," ujarnya.
Menurut dia, kader yang layak memimpin PKS Maluku di antaranya Abdul Azis Sangkala, Syaid M Assegaf, Abdul Gani Lestaluhu, Thalib Soumena, serta Gani Renleuw, bahkan kader perempuan seperti Saadiah Uluputty yang sudah dua periode menjadi anggota DPRD Maluku saat ini juga memiliki peluang.
Dalam tubuh internal PKS, posisi ketua umum DPW adalah tanggung jawab dan amanah yang harus dijalani oleh kader PKS.
"Jika diamanahkan harus siap untuk menjalani tanggung jawab tersebut, dan kepemimpinan di PKS tentu saja terbaik untuk institusi dan masyarakat dan tanggung jawab kepemimpinan demikian insa Allah sejumlah kader di PKS memiliki kelayakan untuk memimpin," tandasnya.
Suhfi mengungkapkan, konsepsi kepemimpinan di PKS bersifat kolegial dimana kebijakan strategis diputuskan oleh Dewan Pengurus Tingkat Wilayah (DPTW) PKS Maluku.
"Semangatnya bersifat kolegial dan kewenangan strategis ada di DPTW. Kaidahnya begitu, maka kepemimpinan yang muncul nanti adalah kepemimpinan yang saling menopang," tandas anggota DPRD Maluku asal dapil Kabupaten Seram Bagian Barat ini.
Target kepemimpinan baru PKS terutama fokus pada tiga isu penting yakni kekuatan kaderisasi, kekuatan melayani, dan penguatan kepemimpinan lokal dan kepemimpinan baru harus memastikan bahwa kaderisasi menjadi backbone dalam garis gerakan.
Suhfi menegaskan, kekuatan melayani menjadi inspirasi dalam dinamika partai.
"PKS harus berada ditengah-tengah masyarakat dan keberadaannya harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Maluku dimana kekuatan melayani harus hidup dan menjadi terpelihara dalam struktur dan kader partai di semua level struktural," katanya.
Pada aras kepemimpinan lokal, Suhfi menyatakan visi kepemimpinan baru haruslah menguatkan peran kader dalam kepemimpinan lokal.
"Memunculkan kader dalam perhelatan pilkada adalah salah satu modelnya," tegasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Siklus kepemimpinan di DPW PKS menjadi niscaya untuk dijalani karena regenerasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) setiap lima tahun dan pergantian penyegaran kepemimpinan di PKS setiap lima tahun," kata ketua panitia penyelenggara Muswil IV PKS, Suhfi Madjid di Ambon, Kamis.
Sebagai kader, dirinya tidak menyebut banyak kader PKS yang memiliki kemapanan kapasitas dan kepemimpinan untuk memimpin partai selama lima tahun ke depan.
Untuk mengisi posisi strategis semacam Ketua Umum DPW PKS Propinsi Maluku, sejumlah kader memiliki kelayakan untuk mengisinya.
"Sejumlah kader PKS memiliki kelayakan untuk mengisi pos Ketua Umum. Sejumlah nama memiliki kapasitas dan kompetensi untuk memimpin PKS," ujarnya.
Menurut dia, kader yang layak memimpin PKS Maluku di antaranya Abdul Azis Sangkala, Syaid M Assegaf, Abdul Gani Lestaluhu, Thalib Soumena, serta Gani Renleuw, bahkan kader perempuan seperti Saadiah Uluputty yang sudah dua periode menjadi anggota DPRD Maluku saat ini juga memiliki peluang.
Dalam tubuh internal PKS, posisi ketua umum DPW adalah tanggung jawab dan amanah yang harus dijalani oleh kader PKS.
"Jika diamanahkan harus siap untuk menjalani tanggung jawab tersebut, dan kepemimpinan di PKS tentu saja terbaik untuk institusi dan masyarakat dan tanggung jawab kepemimpinan demikian insa Allah sejumlah kader di PKS memiliki kelayakan untuk memimpin," tandasnya.
Suhfi mengungkapkan, konsepsi kepemimpinan di PKS bersifat kolegial dimana kebijakan strategis diputuskan oleh Dewan Pengurus Tingkat Wilayah (DPTW) PKS Maluku.
"Semangatnya bersifat kolegial dan kewenangan strategis ada di DPTW. Kaidahnya begitu, maka kepemimpinan yang muncul nanti adalah kepemimpinan yang saling menopang," tandas anggota DPRD Maluku asal dapil Kabupaten Seram Bagian Barat ini.
Target kepemimpinan baru PKS terutama fokus pada tiga isu penting yakni kekuatan kaderisasi, kekuatan melayani, dan penguatan kepemimpinan lokal dan kepemimpinan baru harus memastikan bahwa kaderisasi menjadi backbone dalam garis gerakan.
Suhfi menegaskan, kekuatan melayani menjadi inspirasi dalam dinamika partai.
"PKS harus berada ditengah-tengah masyarakat dan keberadaannya harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Maluku dimana kekuatan melayani harus hidup dan menjadi terpelihara dalam struktur dan kader partai di semua level struktural," katanya.
Pada aras kepemimpinan lokal, Suhfi menyatakan visi kepemimpinan baru haruslah menguatkan peran kader dalam kepemimpinan lokal.
"Memunculkan kader dalam perhelatan pilkada adalah salah satu modelnya," tegasnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015