Ambon, 24/3 (Antara Maluku) - Lemahnya operasionalisasi di tingkat kabupaten/kota, karena tidak disertai penguatan kemampuan maupun strategi menjadi penghambat utama pelaksanaan desentralisasi kesehatan di wilayah Provinsi Maluku.
"Desentralisasi untuk lebih mengoptimalkan pembangunan bidang kesehatan dengan cara lebih mendekatkan pelayanan langsung pada masyarakat dan memperpendek jalur birokrasi," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Maluku dr Meikyal Pontoh di Ambon, Kamis.
Dia mengatakan, sistem desentralisasi memberi kewenangan bagi daerah untuk menentukan sendiri program serta pengalokasian dana pembangunan kesehatan di daerahnya, tapi lemahnya operasionalisasi di tingkat kabupaten/kota, karena tidak disertai penguatan kemampuan maupun strategi menjadi penghambat pelaksanaannya.
Tak hanya itu, kurangnya konsolidasi internal birokrasi pelayanan kesehatan, karena multi peran unit pelayanan kesehatan masyarakat, dan kurangnya kemampuan menggali potensi lokal, juga menjadi salah satu penyebab.
"Kurangnya kemampuan melakukan inovasi, karena terjebak dalam rutinitas birokrasi pelayanan kesehatan, belum lagi rendahnya pengalokasian anggaran kesehatan yang bersumber dari APBD, dan Standar Pelayanan Minimal belum dipergunakan sebagai dasar pengalokasian anggaran," katanya.
Mengatasi hal tersebut, Meikyal mengatakan pembangunan Provinsi Maluku harus berbasis gugus pulau untuk pemanfaatan ruang yang terintegrasi dengan pengembangan kabupaten/kota, di mana setiap pulau akan terkelompok berdasarkan kesamaan ekosistem, sosial budaya, orientasi, sumber daya alam, perekonomian, transportasi, dan layanan kesehatan.
Dengan begitu, masing-masing gugus pulau diharapkan dapat menjadi wilayah mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan utama wilayahnya, mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara berkelanjutan, dan mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumberdaya.
Selain itu juga akan memudahkan hubungan antarpulau dengan sistem klaster sehingga masyarakat mendapat semua fasilitas sosial dan ekonomi.
"Ini juga akan mengurangi atau menghindari potensi konflik kepentingan antarwilayah," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Desentralisasi untuk lebih mengoptimalkan pembangunan bidang kesehatan dengan cara lebih mendekatkan pelayanan langsung pada masyarakat dan memperpendek jalur birokrasi," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Maluku dr Meikyal Pontoh di Ambon, Kamis.
Dia mengatakan, sistem desentralisasi memberi kewenangan bagi daerah untuk menentukan sendiri program serta pengalokasian dana pembangunan kesehatan di daerahnya, tapi lemahnya operasionalisasi di tingkat kabupaten/kota, karena tidak disertai penguatan kemampuan maupun strategi menjadi penghambat pelaksanaannya.
Tak hanya itu, kurangnya konsolidasi internal birokrasi pelayanan kesehatan, karena multi peran unit pelayanan kesehatan masyarakat, dan kurangnya kemampuan menggali potensi lokal, juga menjadi salah satu penyebab.
"Kurangnya kemampuan melakukan inovasi, karena terjebak dalam rutinitas birokrasi pelayanan kesehatan, belum lagi rendahnya pengalokasian anggaran kesehatan yang bersumber dari APBD, dan Standar Pelayanan Minimal belum dipergunakan sebagai dasar pengalokasian anggaran," katanya.
Mengatasi hal tersebut, Meikyal mengatakan pembangunan Provinsi Maluku harus berbasis gugus pulau untuk pemanfaatan ruang yang terintegrasi dengan pengembangan kabupaten/kota, di mana setiap pulau akan terkelompok berdasarkan kesamaan ekosistem, sosial budaya, orientasi, sumber daya alam, perekonomian, transportasi, dan layanan kesehatan.
Dengan begitu, masing-masing gugus pulau diharapkan dapat menjadi wilayah mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan utama wilayahnya, mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara berkelanjutan, dan mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumberdaya.
Selain itu juga akan memudahkan hubungan antarpulau dengan sistem klaster sehingga masyarakat mendapat semua fasilitas sosial dan ekonomi.
"Ini juga akan mengurangi atau menghindari potensi konflik kepentingan antarwilayah," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016