Ternate, 30/4 (Antara Maluku) - Balai Jalan dan Jembatan Nasional IX Maluku dan Maluku Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan pra studi kelayakan jembatan penghubung Ternate-Tidore.
Ketua Tim Balai Jalan dan Jembatan Nasional IX Maluku dan Maluku Utara Denny B Rumpian di Ternate, Sabtu, mengatakan pra studi itu bertujuan meninjau lebih jauh tentang masalah lingkungan dan ketersediaan lahan.
Selain itu, juga tinjauan ekonomi dan lalu lintas di Ternate maupun di Tidore Kepulauan.
Kegiatan itu mengacu pada peraturan presiden RI yang menginstruksikan semua daerah harus terkoneksi.
"Kalau dari kaca mata teknis, layak dibangun jembatan penghubung antara Ternate dan Tidore," katanya.
Ia juga menyatakan jembatan penghubung Ternate-Tidore pernah diwacanakan semasa kepemimpinan Wali Kota Ternate Syamsir Andili, dan oleh calon Gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus.
Menurut Denny, setelah pra studi, tahun depan kalau ada pendanaan bisa masuk pada studinya, kemudian izin prinsip penggunaan lahan.
"Supaya ada izin prinsip untuk lahan itu bagaimana? karena dalam pra studi ini juga disinggung soal pembebasan lahan. Pemerintah hanya menyiapkan biaya kontruksi, tapi biaya lahan menjadi tanggungjawab Pemerintah provinsi, Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan," katanya.
Titik pembangunan jembatan penghubung Ternate-Tidore yang direncanakan sepanjang 3.000 meter akan ditentukan oleh gubernur.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
Ketua Tim Balai Jalan dan Jembatan Nasional IX Maluku dan Maluku Utara Denny B Rumpian di Ternate, Sabtu, mengatakan pra studi itu bertujuan meninjau lebih jauh tentang masalah lingkungan dan ketersediaan lahan.
Selain itu, juga tinjauan ekonomi dan lalu lintas di Ternate maupun di Tidore Kepulauan.
Kegiatan itu mengacu pada peraturan presiden RI yang menginstruksikan semua daerah harus terkoneksi.
"Kalau dari kaca mata teknis, layak dibangun jembatan penghubung antara Ternate dan Tidore," katanya.
Ia juga menyatakan jembatan penghubung Ternate-Tidore pernah diwacanakan semasa kepemimpinan Wali Kota Ternate Syamsir Andili, dan oleh calon Gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus.
Menurut Denny, setelah pra studi, tahun depan kalau ada pendanaan bisa masuk pada studinya, kemudian izin prinsip penggunaan lahan.
"Supaya ada izin prinsip untuk lahan itu bagaimana? karena dalam pra studi ini juga disinggung soal pembebasan lahan. Pemerintah hanya menyiapkan biaya kontruksi, tapi biaya lahan menjadi tanggungjawab Pemerintah provinsi, Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan," katanya.
Titik pembangunan jembatan penghubung Ternate-Tidore yang direncanakan sepanjang 3.000 meter akan ditentukan oleh gubernur.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016