Ternate, 24/5 (Antara Maluku) - Anggota DPRD Maluku Utara Edi Langkara menyarankan Kementerian Perhubungan juga menggratiskan biaya mudik Lebaran warga di Provinsi Malut dan daerah-daerah lain, bukan hanya di Pulau Jawa
"Mudik gratis itu dibiayai uang negara, jadi sangatlah tidak adil kalau yang menikmatinya hanya masyarakat di Jawa, padahal di daerah lain juga banyak pemudik Idul Fitri," kata Edi Langkara di Ternate, Selasa.
Di Malut misalnya, setiap tahunnya tercatat lebih dari 100.000 orang yang mudik Lebaran, baik untuk tujuan daerah di luar Malut maupun kabupaten/kota dalam provinsi yang umumnya menggunakan transportasi laut.
Menurut Edi Langkara, kalau Kementerian Perhubungan ingin menerapkan mudik gratis Idul Fitri di luar Jawa, sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah setempat, khususnya dari segi penggunaan saran transportasi.
Bagi daerah yang sebagian besar yang terdiri atas laut, seperti Malut mudik gratis memanfaatkan kapal laut yang khusus disiapkan oleh Kemenhub, misalnya memanfaatkan kapal TNI AL atau kapal Pelni agar bisa mengangkut penumpang lebih banyak dan menjangkau daerah tujuan lebih luas.
"Pemprov Malut dan pemerintah kabupaten/kota setempat perlu pula memikirkan mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk mudik gratis bagi masyarakat di daerah ini, paling tidak memberikan subsidi tiket bagi masyarakat yang akan mudik dalam wilayah Malut," katanya.
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Malut sebelumnya menjelaskan bahwa program mudik gratis lebaran Idul Fitri dari Kementerian Perhubungan selama ini hanya diterapkan di daerah Jawa karena tujuannya adalah untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, khususnya bagi pemudik yang mengunakan kendaraan roda dua.
Kemenhub pada tahun 2016 ini mengalokasikan anggaran sekitar Rp20 miliar untuk membiayai mudik dan balik Lebaran bagi 24.000 orang dan 12.000 sepeda motor dari wilayah Jakarta dan sekitarnya dengan tujuan Yogjakarta dan Jawa Tengah.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Mudik gratis itu dibiayai uang negara, jadi sangatlah tidak adil kalau yang menikmatinya hanya masyarakat di Jawa, padahal di daerah lain juga banyak pemudik Idul Fitri," kata Edi Langkara di Ternate, Selasa.
Di Malut misalnya, setiap tahunnya tercatat lebih dari 100.000 orang yang mudik Lebaran, baik untuk tujuan daerah di luar Malut maupun kabupaten/kota dalam provinsi yang umumnya menggunakan transportasi laut.
Menurut Edi Langkara, kalau Kementerian Perhubungan ingin menerapkan mudik gratis Idul Fitri di luar Jawa, sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah setempat, khususnya dari segi penggunaan saran transportasi.
Bagi daerah yang sebagian besar yang terdiri atas laut, seperti Malut mudik gratis memanfaatkan kapal laut yang khusus disiapkan oleh Kemenhub, misalnya memanfaatkan kapal TNI AL atau kapal Pelni agar bisa mengangkut penumpang lebih banyak dan menjangkau daerah tujuan lebih luas.
"Pemprov Malut dan pemerintah kabupaten/kota setempat perlu pula memikirkan mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk mudik gratis bagi masyarakat di daerah ini, paling tidak memberikan subsidi tiket bagi masyarakat yang akan mudik dalam wilayah Malut," katanya.
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Malut sebelumnya menjelaskan bahwa program mudik gratis lebaran Idul Fitri dari Kementerian Perhubungan selama ini hanya diterapkan di daerah Jawa karena tujuannya adalah untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, khususnya bagi pemudik yang mengunakan kendaraan roda dua.
Kemenhub pada tahun 2016 ini mengalokasikan anggaran sekitar Rp20 miliar untuk membiayai mudik dan balik Lebaran bagi 24.000 orang dan 12.000 sepeda motor dari wilayah Jakarta dan sekitarnya dengan tujuan Yogjakarta dan Jawa Tengah.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016