Ambon, 7/12 (Antara) - Pemeprintah Provinsi Maluku mengadalkan bidang pariwisata serta perikanan sebagai sektor unggulan pada tahun 2017 guna menarik investor masuk ke daerah dan bisa meningkatkan pendapatan daerah.
"Dua sektor unggulan ini menjadi strategi pemda meningkatkan ekstensifikasi pendapatan dan menarik investor," kata Kepala Bappeda Maluku, Anthonius Sihaloho di Ambon, Rabu.
Kedua sektor ini untuk saat sekarang masih diandalkan sebelum migas Masela yang rencana produksinya masih lama.
Menurut dia, POD tahun 2019 selesai baru produksi sekitar tahun 2024, itu pun dari investor minta perpanjangan waktu dari 2028 sampai tahun 2038.
"Terkait dengan penerimaan pendapatan lewat masuknya investor dari sektor pariwisatator pariwisata dimana strateginya Bappeda bersama Dinas Pariwisata telah menyusun profil investasi dan anggarannya dilanjutkan pada tahun 2017," katanya.
Dari 455 kawasan pariwisata di Maluku, ada 15 kawasan yang diprioritaskan akan digunakan untuk bagaimana provinsi ini bisa menjadidestinasi nasional tahun 2017.
Karena dari sepuluh destinasi nasional di Indonesia, Maluku tidaktermasuk didalamnya dan pemda berjuang untuk tahun depan bisa terwujud program menjadaikan daerah ini sebagai tujuan kunjungan wisata nasional.
"Strategi pemda, wisatawan meningkat maka otomatis PAD juga meningkat," tandasnya.
Kemudian sektor perikanan selama ini menggunakan sistem bagi hasil dimana retribusi hasil perikanan dibagi untuk 34 provinsi dan Maluku dirugikan.
"Jadi kami sudah bicara dengan direktur perimbangan, Kementerian Keuangan kedepan peraturan menterinya akan diubah dimana daerah yang nilai ekspor perikanannya lebih besar maka penerimaan retribusi melalui dana bagi hasil juga akan besar," ujar Anthonius.
Selama ini PAD Maluku dari sektor perikanan kecil, tetapi denganadanya ekspor perikanan lebih besar maka retribusinya juga akan naiksetelah peraturan menteri keuangan diubah.
Terkait BUMD seperti Bank Maluku, Dok Wayame atau Panca Karya yangmenghasilkan pendapatan signifikan akan dipanggil Sekretaris Daerah untuk melakukan pembahasan.
Sebab PT. Dok dan Perkapalan Wayame Ambon ada rencama kerjasama dengan investor dan pemprov sudah berbicara dengan manajemen BUMD tersebut.
"Dengan adanya program poros maritim Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla, artinya rencana banyak kapal ke Maluku tetapi tempat perbaikan kapalnya belum representatif sehingga harus ditingkatikan," jelas Anthonius.
Sama halnya dengan PD. Panca Karya dan Bank Maluku akan dilakukan rapat khusus dengan pemda untuk melakukan pembahasan dalam rangka peningkatan PAD.
Anthonius juga mengakui dana transmigrasi, koperasi dan sosial tahun 2017 mengalami penurunan.
"Belanja langsung kita tahun 2017 hanya Rp1,2 triliun dan mengalami penurunan dibanding 2016 yang mencapai Rp1,7 triliun," katanya.
Dari alokasi anggaran Rp1,2 triliun 2017, pemprov memprioritaskan sektor pendidikan 20 persen dan kesehatan 10 persen sisanya dibagi ke SKPD lain dan rata-rata turun 50 persen.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Dua sektor unggulan ini menjadi strategi pemda meningkatkan ekstensifikasi pendapatan dan menarik investor," kata Kepala Bappeda Maluku, Anthonius Sihaloho di Ambon, Rabu.
Kedua sektor ini untuk saat sekarang masih diandalkan sebelum migas Masela yang rencana produksinya masih lama.
Menurut dia, POD tahun 2019 selesai baru produksi sekitar tahun 2024, itu pun dari investor minta perpanjangan waktu dari 2028 sampai tahun 2038.
"Terkait dengan penerimaan pendapatan lewat masuknya investor dari sektor pariwisatator pariwisata dimana strateginya Bappeda bersama Dinas Pariwisata telah menyusun profil investasi dan anggarannya dilanjutkan pada tahun 2017," katanya.
Dari 455 kawasan pariwisata di Maluku, ada 15 kawasan yang diprioritaskan akan digunakan untuk bagaimana provinsi ini bisa menjadidestinasi nasional tahun 2017.
Karena dari sepuluh destinasi nasional di Indonesia, Maluku tidaktermasuk didalamnya dan pemda berjuang untuk tahun depan bisa terwujud program menjadaikan daerah ini sebagai tujuan kunjungan wisata nasional.
"Strategi pemda, wisatawan meningkat maka otomatis PAD juga meningkat," tandasnya.
Kemudian sektor perikanan selama ini menggunakan sistem bagi hasil dimana retribusi hasil perikanan dibagi untuk 34 provinsi dan Maluku dirugikan.
"Jadi kami sudah bicara dengan direktur perimbangan, Kementerian Keuangan kedepan peraturan menterinya akan diubah dimana daerah yang nilai ekspor perikanannya lebih besar maka penerimaan retribusi melalui dana bagi hasil juga akan besar," ujar Anthonius.
Selama ini PAD Maluku dari sektor perikanan kecil, tetapi denganadanya ekspor perikanan lebih besar maka retribusinya juga akan naiksetelah peraturan menteri keuangan diubah.
Terkait BUMD seperti Bank Maluku, Dok Wayame atau Panca Karya yangmenghasilkan pendapatan signifikan akan dipanggil Sekretaris Daerah untuk melakukan pembahasan.
Sebab PT. Dok dan Perkapalan Wayame Ambon ada rencama kerjasama dengan investor dan pemprov sudah berbicara dengan manajemen BUMD tersebut.
"Dengan adanya program poros maritim Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla, artinya rencana banyak kapal ke Maluku tetapi tempat perbaikan kapalnya belum representatif sehingga harus ditingkatikan," jelas Anthonius.
Sama halnya dengan PD. Panca Karya dan Bank Maluku akan dilakukan rapat khusus dengan pemda untuk melakukan pembahasan dalam rangka peningkatan PAD.
Anthonius juga mengakui dana transmigrasi, koperasi dan sosial tahun 2017 mengalami penurunan.
"Belanja langsung kita tahun 2017 hanya Rp1,2 triliun dan mengalami penurunan dibanding 2016 yang mencapai Rp1,7 triliun," katanya.
Dari alokasi anggaran Rp1,2 triliun 2017, pemprov memprioritaskan sektor pendidikan 20 persen dan kesehatan 10 persen sisanya dibagi ke SKPD lain dan rata-rata turun 50 persen.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016