Ambon, 12/4 (Antara Maluku) - Gubernur Maluku, Said Assagaff, meminta Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Sri Adiningsih untuk mendorong realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) setempat yang memperhitungkan luas laut daerah ini direalisasikan pemerintah pusat pada tahun anggaran 2018.
"Saya minta bantuan ketua Wantimpres untuk mendorong realisasi DAU Maluku dengan memperhitungkan luas laut mengingat sudah dijanjikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Tanwir Muhammadiyah di Ambon pada 24 Februari 2017," kata Gubernur saat bertemu Ketua Wantimpres, di Ambon, Selasa.
Gubernur mengakui sudah tiga kali mengeluhkan ketidakadilan pembangunan di Maluku kepada Presiden Jokowi terkait perhitungan DAU yang hanya mempertimbangkan luas daratan dan jumlah penduduk seperti yang dilakukan pemerintah pusat selama ini, sehingga merugikan daerah yang berkarakteristik kepulauan.
"Luas laut Maluku mencapai mencapai 92,4 persen dari luas wilayah ini 705.645 KM2. Karena itu tidak bijaksana jika DAU hanya memperhitungkan luas daratan dan jumlah penduduk. Sudah pasti Maluku hanya kebagian DAU kecil dibanding daerah lainnya yang daratannya luas," ujarnya.
Presiden Jokowi, lanjut Gubernur telah menjanjikan peningkatan DAU Maluku sebesar 50 persen dari luas wilayah laut dan akan direalisasikan tahun anggaran 2018 dan telah meminta persetujuan Ketua DPR-RI, Setya Novanto yang juga menghadiri Tanwir Muhammadiyah di Ambon.
Namun, Said mengaku, saat saya bertemu dengan Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, dirinya mendapatkan bahwa kenaikan DAU untuk Maluku telah dilakukan sejak tahun 2008 dan setiap tahunnya meningkat lima persen, di mana totalnya hingga 2016 telah mencapai 45 persen.
"Informasi ini tentu sangat mengecewakan dan bertentangan dengan janji Presiden Jokowi. Saya meminta Ketua Wantimpres agar sekembali dari Ambon dapat menyampaikan masalah ini kepada Presiden," tandas Gubernur.
Gubernur juga memanfaatkan pertemuan tersebut untuk memaparkan kondisi terkini tentang perkembangan pembangunan di Maluku, termasuk tingginya angka kemiskinan, terutama di daerah-daerah perbatasan antarnegara dan wilayah terluar, di samping keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, baik laut, darat maupun laut.
Mananggapi laporan Gubernur tersebut, Ketua Wantimpres, Sri Adiningsih menyatakan akan menyampaikan masalah tersebut secara langsung kepada Presiden Jokowi, sekembalinya dari tugas di Kota Ambon.
"Saya akan mengingatkan Presiden Jokowi tentang janjinya untuk meningkatkan DAU Maluku yang memperhitungkan luas laut, sehingga benar-benar bisa direalisasikan tahun depan," katanya.
Sri menyatakan memahami kondisi karakteristik wilayah Maluku yang didominasi laut serta belum ditunjang sarana dan prasarana yang memadai, di samping tingginya biaya transportasi, sehingga dibutuhkan alokasi anggaran besar untuk percepatan pembangunan.
"Saya memahami kesulitan yang dialami Pemprov Maluku untuk membangun wilayahnya yang terdiri dari 1.340 buah pulau dan tergolong daerah tertinggal dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi. Tentu dibutuhkan anggaran besar untuk mengejar ketertinggalan pembangunan yang terjadi selama ini, terutama di pulau-pulau kecil, daerah terluar dan wilayah perbatasan antarnegara, termasuk menyejahterakan masyarakatnya" tegasnya.
Ketua Wantimpres berharap memperoleh banyak masukan terkait permasalahan pembangan yang dialami, sehingga bisa disampaikan kepada pemerintah pusat untuk dicarikan solusi penyelesaiannya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Saya minta bantuan ketua Wantimpres untuk mendorong realisasi DAU Maluku dengan memperhitungkan luas laut mengingat sudah dijanjikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Tanwir Muhammadiyah di Ambon pada 24 Februari 2017," kata Gubernur saat bertemu Ketua Wantimpres, di Ambon, Selasa.
Gubernur mengakui sudah tiga kali mengeluhkan ketidakadilan pembangunan di Maluku kepada Presiden Jokowi terkait perhitungan DAU yang hanya mempertimbangkan luas daratan dan jumlah penduduk seperti yang dilakukan pemerintah pusat selama ini, sehingga merugikan daerah yang berkarakteristik kepulauan.
"Luas laut Maluku mencapai mencapai 92,4 persen dari luas wilayah ini 705.645 KM2. Karena itu tidak bijaksana jika DAU hanya memperhitungkan luas daratan dan jumlah penduduk. Sudah pasti Maluku hanya kebagian DAU kecil dibanding daerah lainnya yang daratannya luas," ujarnya.
Presiden Jokowi, lanjut Gubernur telah menjanjikan peningkatan DAU Maluku sebesar 50 persen dari luas wilayah laut dan akan direalisasikan tahun anggaran 2018 dan telah meminta persetujuan Ketua DPR-RI, Setya Novanto yang juga menghadiri Tanwir Muhammadiyah di Ambon.
Namun, Said mengaku, saat saya bertemu dengan Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, dirinya mendapatkan bahwa kenaikan DAU untuk Maluku telah dilakukan sejak tahun 2008 dan setiap tahunnya meningkat lima persen, di mana totalnya hingga 2016 telah mencapai 45 persen.
"Informasi ini tentu sangat mengecewakan dan bertentangan dengan janji Presiden Jokowi. Saya meminta Ketua Wantimpres agar sekembali dari Ambon dapat menyampaikan masalah ini kepada Presiden," tandas Gubernur.
Gubernur juga memanfaatkan pertemuan tersebut untuk memaparkan kondisi terkini tentang perkembangan pembangunan di Maluku, termasuk tingginya angka kemiskinan, terutama di daerah-daerah perbatasan antarnegara dan wilayah terluar, di samping keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, baik laut, darat maupun laut.
Mananggapi laporan Gubernur tersebut, Ketua Wantimpres, Sri Adiningsih menyatakan akan menyampaikan masalah tersebut secara langsung kepada Presiden Jokowi, sekembalinya dari tugas di Kota Ambon.
"Saya akan mengingatkan Presiden Jokowi tentang janjinya untuk meningkatkan DAU Maluku yang memperhitungkan luas laut, sehingga benar-benar bisa direalisasikan tahun depan," katanya.
Sri menyatakan memahami kondisi karakteristik wilayah Maluku yang didominasi laut serta belum ditunjang sarana dan prasarana yang memadai, di samping tingginya biaya transportasi, sehingga dibutuhkan alokasi anggaran besar untuk percepatan pembangunan.
"Saya memahami kesulitan yang dialami Pemprov Maluku untuk membangun wilayahnya yang terdiri dari 1.340 buah pulau dan tergolong daerah tertinggal dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi. Tentu dibutuhkan anggaran besar untuk mengejar ketertinggalan pembangunan yang terjadi selama ini, terutama di pulau-pulau kecil, daerah terluar dan wilayah perbatasan antarnegara, termasuk menyejahterakan masyarakatnya" tegasnya.
Ketua Wantimpres berharap memperoleh banyak masukan terkait permasalahan pembangan yang dialami, sehingga bisa disampaikan kepada pemerintah pusat untuk dicarikan solusi penyelesaiannya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017