Ambon, 8/6 (Antara Maluku) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bekerja sama dengan PWI Pusat menggelar pelatihan Pengarusutamaan gender (PUG) serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada para wartawan serta narablog (penulis blogger) di Kota Ambon.
Pelatihan yang berlangsung dua hari tersebut diikuti 50 orang wartawan dan penulis blogger dibuka Sekjen PWI Pusat Hendry. Ch. Bangun, di Ambon, Kamis.
Pelatihan dihadiri Kepala Dinas PPPA Maluku, Meggy Samson dengan menghadirkan wartawan senior harian Kompas, Maria Margaretha Hartiningsih sebagai pembicara bersama Sekjen PWI Pusat.
Maria pernah menerima penghargaan Yap Thiam Hien pada 2003 karena dinilai sebagai jurnalis yang sangat konsisten dalam penulisannya memperjuangkan hak asasi manusia, termasuk masalah-masalah perempuan dan anak di Indonesia.
Sekjen PWI, Hendry Bangun mengatakan, pelatihan yang berlangsung dua hari besar manfaatnya untuk menggugah kepedulian para jurnalis di Ambon dan Maluku pada umumnya terhadap masalah kesetaraan gender, maupun pemberdayaan serta perlindungan terhadap masalah-masalah yang dihadapi kaum perempuan dan anak di provinsi tersebut.
PWI pusat, lanjutnya, tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan dan kapabilitas para wartawan, sehingga harus bekerja sama dengan berbagai kementerian, termasuk kementerian PPPA.
"Khusus pelatihan PUG di Ambon, dirasakan sangat perlu dilakukan, mengingat data yang ada daerah termasuk tinggi kasus-kasus kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak. karena itu perlu melakukan penguatan kepada para wartawan dan penulis blogger sehingga berempati terhadap masalah kesetaraan gender maupun perlindungan perempuan dan anak," katanya.
Dia mengatakan, masalah kesetaraan gender maupun kekerasan dan perlakuan tidak adil terhadap kaum perempuan dan anak, tidak hanya menyangkut kekerasan dan pelecehan seksual, tetapi juga bisa terjadi dalah kehidupan setiap hari, termasuk etika berkomunikasi di dalam rumah tangga.
"Karena itu pelatihan ini penting artinya, sehingga para wartawan dan penulis blogger juga memahami serta mengerti etika, maupun kode etik dalam menulis berbagai masalah perempuan dan anak, sehingga hasil karyanya tidak menimbulkan kekerasan baru terhadap para korban," tandasnya.
Kepala Dinas PPPA Maluku, Meggy Samson, menegaskan, dirinya akan membangun kerjasama dengan para jurnalis di Ambon maupun Maluku, sehingga berbagai masalah kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat ditangani secara optimal.
"Para jurnalis memiliki mata dan telinga dimana-mana. Diharapkan jika menemukan masalah terkait kesetaraan gender maupun kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat segera berkoordinasi dan menyampaikan informasinya sehingga masalahnya dapat segera ditangani," ujarnya.
Meggy mengemukakan, pihaknya saat ini sedang menyiapkan konsep dan program kerja untuk disosialisasikan agar penerapan kesetaraan gender dapat dilakukan lintas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Maluku.
"Jadi penerapan kesetaraan gender tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas PPPA, tetapi semua SKPD wajib menerapkannya. Dengan begitu kaum perempuan akan mendapatkan porsi yang sama serta setara dengan laki-laki. Begitu pun kasus-kasus kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak dapat diminimalisasi," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
Pelatihan yang berlangsung dua hari tersebut diikuti 50 orang wartawan dan penulis blogger dibuka Sekjen PWI Pusat Hendry. Ch. Bangun, di Ambon, Kamis.
Pelatihan dihadiri Kepala Dinas PPPA Maluku, Meggy Samson dengan menghadirkan wartawan senior harian Kompas, Maria Margaretha Hartiningsih sebagai pembicara bersama Sekjen PWI Pusat.
Maria pernah menerima penghargaan Yap Thiam Hien pada 2003 karena dinilai sebagai jurnalis yang sangat konsisten dalam penulisannya memperjuangkan hak asasi manusia, termasuk masalah-masalah perempuan dan anak di Indonesia.
Sekjen PWI, Hendry Bangun mengatakan, pelatihan yang berlangsung dua hari besar manfaatnya untuk menggugah kepedulian para jurnalis di Ambon dan Maluku pada umumnya terhadap masalah kesetaraan gender, maupun pemberdayaan serta perlindungan terhadap masalah-masalah yang dihadapi kaum perempuan dan anak di provinsi tersebut.
PWI pusat, lanjutnya, tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan dan kapabilitas para wartawan, sehingga harus bekerja sama dengan berbagai kementerian, termasuk kementerian PPPA.
"Khusus pelatihan PUG di Ambon, dirasakan sangat perlu dilakukan, mengingat data yang ada daerah termasuk tinggi kasus-kasus kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak. karena itu perlu melakukan penguatan kepada para wartawan dan penulis blogger sehingga berempati terhadap masalah kesetaraan gender maupun perlindungan perempuan dan anak," katanya.
Dia mengatakan, masalah kesetaraan gender maupun kekerasan dan perlakuan tidak adil terhadap kaum perempuan dan anak, tidak hanya menyangkut kekerasan dan pelecehan seksual, tetapi juga bisa terjadi dalah kehidupan setiap hari, termasuk etika berkomunikasi di dalam rumah tangga.
"Karena itu pelatihan ini penting artinya, sehingga para wartawan dan penulis blogger juga memahami serta mengerti etika, maupun kode etik dalam menulis berbagai masalah perempuan dan anak, sehingga hasil karyanya tidak menimbulkan kekerasan baru terhadap para korban," tandasnya.
Kepala Dinas PPPA Maluku, Meggy Samson, menegaskan, dirinya akan membangun kerjasama dengan para jurnalis di Ambon maupun Maluku, sehingga berbagai masalah kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat ditangani secara optimal.
"Para jurnalis memiliki mata dan telinga dimana-mana. Diharapkan jika menemukan masalah terkait kesetaraan gender maupun kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat segera berkoordinasi dan menyampaikan informasinya sehingga masalahnya dapat segera ditangani," ujarnya.
Meggy mengemukakan, pihaknya saat ini sedang menyiapkan konsep dan program kerja untuk disosialisasikan agar penerapan kesetaraan gender dapat dilakukan lintas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Maluku.
"Jadi penerapan kesetaraan gender tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas PPPA, tetapi semua SKPD wajib menerapkannya. Dengan begitu kaum perempuan akan mendapatkan porsi yang sama serta setara dengan laki-laki. Begitu pun kasus-kasus kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak dapat diminimalisasi," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017