Ternate, 14/6 (Antara Maluku) - Komisi XI DPR-RI meminta agar pemerintah daerah di Maluku Utara (Malut) lebih kreatif dalam upaya pembangunan ekonomi di segala bidang.
"Kebutuhan pokok masyarakat seperti bawang, rica (cabai) dan tomat serta sayuran kebanyakan masih didatangkan dari luar daerah seperti Surabaya, Makassar, Manado dan lainnya. Karena itu harus ada inovasi dari pemerintah di daerah ini," kata Anggota Komisi XI DPR-RI Ahmad Hattari di Ternate, Selasa.
Pemda di Malut, kata dia, juga harus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, dan itu menjadi tanggung jawab Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Sementara Anggota Komisi IX lainnya, Michael Jeno menyatakan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Malut perlu membuat klaster untuk mengendalikan penyebab inflasi, seperti penanaman cabai, bawang, tomat dan lainnya.
"Namun, kontinuitasnya harus dijaga, karena program BI itu bersifat sementara. Setelah proyeknya selesai, pemerintah daerah harus bisa menjaga keberlanjutannya, jangan proyek selesai usaha selesai juga," katanya.
Michael menambahkan, investasi dan proyek penambangan di Malut juga harus ditingkatkan, selain industri perikanan yang potensinya melimpah di provinsi ini.
"Demikian juga di sektor perkebunan maupun parawisata, seperti Morotai yang juga merupakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)," katanya.
"Morotai sudah menjadi salah satu dari sepuluh destinasi wisata yang ada di Indonesia, selain Borobudur, Danau Toba dan lainnya, namun kenyataan seperti fasilitas dan nfrastuktur masih terbatas," tambahnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Kebutuhan pokok masyarakat seperti bawang, rica (cabai) dan tomat serta sayuran kebanyakan masih didatangkan dari luar daerah seperti Surabaya, Makassar, Manado dan lainnya. Karena itu harus ada inovasi dari pemerintah di daerah ini," kata Anggota Komisi XI DPR-RI Ahmad Hattari di Ternate, Selasa.
Pemda di Malut, kata dia, juga harus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, dan itu menjadi tanggung jawab Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Sementara Anggota Komisi IX lainnya, Michael Jeno menyatakan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Malut perlu membuat klaster untuk mengendalikan penyebab inflasi, seperti penanaman cabai, bawang, tomat dan lainnya.
"Namun, kontinuitasnya harus dijaga, karena program BI itu bersifat sementara. Setelah proyeknya selesai, pemerintah daerah harus bisa menjaga keberlanjutannya, jangan proyek selesai usaha selesai juga," katanya.
Michael menambahkan, investasi dan proyek penambangan di Malut juga harus ditingkatkan, selain industri perikanan yang potensinya melimpah di provinsi ini.
"Demikian juga di sektor perkebunan maupun parawisata, seperti Morotai yang juga merupakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)," katanya.
"Morotai sudah menjadi salah satu dari sepuluh destinasi wisata yang ada di Indonesia, selain Borobudur, Danau Toba dan lainnya, namun kenyataan seperti fasilitas dan nfrastuktur masih terbatas," tambahnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017