Ternate, 10/8 (Antara Maluku) - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Maluku Utara mengajukan lima bakal calon gubernur setempat ke dewan pimpinan pusat parpol tersebut untuk kepentingan survei.
"Hari ini, tim ke Jakarta menyerahkan lima bakal ini ke DPP untuk dikonsultasikan biar keputusannya objektif, sebab DPW Nasdem tidak bisa menentukan tiga nama sesuai keinginan DPP untuk diserahkan untuk disurvei," kata Anggota Tim Penjaringan DPW Nasdem Maluku Utara Muhdar Adam di Ternate, Kamis.
Kelima nama itu, yakni Burhan Abd. Rahman, Ahmad Hidayat Mus (AHM) Rudy Erawan, Ahmad Hatari, dan petahana Abdul Gani Kasuba (AGK).
Dia menjelaskan sesuai perintah DPP menyerahkan tiga nama, namun DPW tidak bisa memutuskan tiga nama karena lima figur itu memiliki kemampuan yang sama.
"Kita serahkan nama-nama ini ke DPP, mengingat waktunya terbatas kemungkinan besar besok baru diserahkan," ungkap Muhdar.
Dia mengatakan ketika nama-nama itu sudah diserahkan ke DPP, maka bukan lagi kewenangan tim penjaringan tetapi sudah menjadi kewenangan DPP.
"Setelah konsultasi, ada tiga nama maka akan dilanjutkan dengan survei internal partai bekerja sama dengan lembaga survei terpercaya," ujarnya.
Ia mengatakan survei itu bukan hanya tiga nama yang nanti diusulkan, tetapi 18 orang yang mendaftar juga akan diikutsertakan dalam survei.
"Hal itu merupakan kewenangan DPP Nasdem, bukan lagi urusan di daerah," ujarnya.
Sejumlah parpol telah menyerahkan sejumlah nama ke DPP untuk disurvei maupun dilakukan uji kepatutan dan kelayakan bagi bakal cagub yang dinilai memenuhi kriteria.
Ketua Gerindra Maluku Utara Wahda Zainal Imam, misalnya ketika dihubungi mempersilakan seluruh bakal cagub maupun bakal cawagub untuk langsung berhubungan dengan DPP Gerindra apabila ingin mendapatkan rekomendasi.
"Kalau mau dapat rekomendasi Gerindra, saya sarankan supaya langsung menemui ketua umum, Prabowo, untuk membicarakan, karena DPD tidak punya kewenangan, yang punya kewenangan mengeluarkan rekomendasi DPP," kata Wahda.
Dia mengakui DPD belum memastikan kapan dilakukan penjaringan dan pendaftaran bakal calon, sebab sejauh ini DPD hanya menunggu instruksi dari DPP.
"Urusan pilgub kewenangannya DPP dan siapa yang mau maju menggunakan Partai Gerindra, dipersilakan langsung ke Jakarta," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Hari ini, tim ke Jakarta menyerahkan lima bakal ini ke DPP untuk dikonsultasikan biar keputusannya objektif, sebab DPW Nasdem tidak bisa menentukan tiga nama sesuai keinginan DPP untuk diserahkan untuk disurvei," kata Anggota Tim Penjaringan DPW Nasdem Maluku Utara Muhdar Adam di Ternate, Kamis.
Kelima nama itu, yakni Burhan Abd. Rahman, Ahmad Hidayat Mus (AHM) Rudy Erawan, Ahmad Hatari, dan petahana Abdul Gani Kasuba (AGK).
Dia menjelaskan sesuai perintah DPP menyerahkan tiga nama, namun DPW tidak bisa memutuskan tiga nama karena lima figur itu memiliki kemampuan yang sama.
"Kita serahkan nama-nama ini ke DPP, mengingat waktunya terbatas kemungkinan besar besok baru diserahkan," ungkap Muhdar.
Dia mengatakan ketika nama-nama itu sudah diserahkan ke DPP, maka bukan lagi kewenangan tim penjaringan tetapi sudah menjadi kewenangan DPP.
"Setelah konsultasi, ada tiga nama maka akan dilanjutkan dengan survei internal partai bekerja sama dengan lembaga survei terpercaya," ujarnya.
Ia mengatakan survei itu bukan hanya tiga nama yang nanti diusulkan, tetapi 18 orang yang mendaftar juga akan diikutsertakan dalam survei.
"Hal itu merupakan kewenangan DPP Nasdem, bukan lagi urusan di daerah," ujarnya.
Sejumlah parpol telah menyerahkan sejumlah nama ke DPP untuk disurvei maupun dilakukan uji kepatutan dan kelayakan bagi bakal cagub yang dinilai memenuhi kriteria.
Ketua Gerindra Maluku Utara Wahda Zainal Imam, misalnya ketika dihubungi mempersilakan seluruh bakal cagub maupun bakal cawagub untuk langsung berhubungan dengan DPP Gerindra apabila ingin mendapatkan rekomendasi.
"Kalau mau dapat rekomendasi Gerindra, saya sarankan supaya langsung menemui ketua umum, Prabowo, untuk membicarakan, karena DPD tidak punya kewenangan, yang punya kewenangan mengeluarkan rekomendasi DPP," kata Wahda.
Dia mengakui DPD belum memastikan kapan dilakukan penjaringan dan pendaftaran bakal calon, sebab sejauh ini DPD hanya menunggu instruksi dari DPP.
"Urusan pilgub kewenangannya DPP dan siapa yang mau maju menggunakan Partai Gerindra, dipersilakan langsung ke Jakarta," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017