Ambon, 30/8 (Antara Maluku) - Fraksi PKS DPRD Maluku mengingatkan pemerintah daerah agar konsisten dan berkelanjutan melaksanakan program pembangunan dan peningkatan akses jalan ke daerah terisolasi.
"Pada anggaran tahun 2015 misalnya dilakukan kegiatan (tahap sirtu) jalan provinsi pada ruas jalan Kecamatan Mako-Kecamatan Kayeli dan Kota Namrole - kecamatan Leksula di Kabupaten Buru," kata juru bicara F-PKS DPRD Maluku, Ridwan Elys di Ambon, Rabu.
Namun, pada anggaran tahun 2016 tidak ada peningkatan ruas jalan tersebut dengan kegiatan hotmix, sehingga ruas jalan yang telah dibuka ini kembali mengalami kerusakan parah.
Selanjutnya pada tahun anggaran 2015, kata Ridwan Elus, juga dilakukan penggusuran jalan lingkar Kesui, Kabupaten Seram Bagian Timur, tetapi pada tahun 2016 tidak dilanjutkan dengan kegiatan pengaspalan sehingga jalan tersebut telah rusak dan ditumbuhi pepohonan.
"Harusnya dengan kekurangan belanja pada pos Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan yang mencapai Rp41.991 miliar, jika dialokasikan untuk peningkatan ruas jalan di atas, maka akses ke daerah terisolir akan lebih memadai," ujarnya.
Ruas-ruas jalan utama seperti ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk memperlancar akses transportasi darat yang lebih baik sehingga dapat membuka keterisolasian dan membawa dampak positif bagi perekonomian rakyat.
Fraksi PKS juga meminta agar pelaksanaan program rehablitasi pembangunan Jembatan Faer di Kota Tual perlu dilanjutkan kembali.
Sama halnya juga dengan program pembangunan jembatan Mamua kecamatan Leihitu, (Pulau Ambon) Kabupaten Maluku Tengah, serta jembatan kali Waiela di Negeri Lima kecamatan Leihitu dan jembatan Mahukau di Kecamatan Tehoru.
Pemerintah daerah juga diminta memperhatikan program pembangunan akses jalan dan jembatan dari desa Loki menuju Desa Ketapang Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat Karena akses jalan dan jembatan-jembatan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Pada anggaran tahun 2015 misalnya dilakukan kegiatan (tahap sirtu) jalan provinsi pada ruas jalan Kecamatan Mako-Kecamatan Kayeli dan Kota Namrole - kecamatan Leksula di Kabupaten Buru," kata juru bicara F-PKS DPRD Maluku, Ridwan Elys di Ambon, Rabu.
Namun, pada anggaran tahun 2016 tidak ada peningkatan ruas jalan tersebut dengan kegiatan hotmix, sehingga ruas jalan yang telah dibuka ini kembali mengalami kerusakan parah.
Selanjutnya pada tahun anggaran 2015, kata Ridwan Elus, juga dilakukan penggusuran jalan lingkar Kesui, Kabupaten Seram Bagian Timur, tetapi pada tahun 2016 tidak dilanjutkan dengan kegiatan pengaspalan sehingga jalan tersebut telah rusak dan ditumbuhi pepohonan.
"Harusnya dengan kekurangan belanja pada pos Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan yang mencapai Rp41.991 miliar, jika dialokasikan untuk peningkatan ruas jalan di atas, maka akses ke daerah terisolir akan lebih memadai," ujarnya.
Ruas-ruas jalan utama seperti ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk memperlancar akses transportasi darat yang lebih baik sehingga dapat membuka keterisolasian dan membawa dampak positif bagi perekonomian rakyat.
Fraksi PKS juga meminta agar pelaksanaan program rehablitasi pembangunan Jembatan Faer di Kota Tual perlu dilanjutkan kembali.
Sama halnya juga dengan program pembangunan jembatan Mamua kecamatan Leihitu, (Pulau Ambon) Kabupaten Maluku Tengah, serta jembatan kali Waiela di Negeri Lima kecamatan Leihitu dan jembatan Mahukau di Kecamatan Tehoru.
Pemerintah daerah juga diminta memperhatikan program pembangunan akses jalan dan jembatan dari desa Loki menuju Desa Ketapang Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat Karena akses jalan dan jembatan-jembatan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017