Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi dijadwalkan bertemu kembali dengan Menteri Luar Negeri merangkap Konselor Negara Republik Persatuan Myanmar Aung San Suu Kyi yang juga pemimpin Partai Liga Demokrasi Nasional yang menguasai parlemen Myanmar pada Senin, 4 September 2017 di Myanmar.
Disebut bertemu kembali, karena setidaknya kedua tokoh perempuan itu sebelumnya telah bertemu di Myanmar pada 6 Desember 2016 dan pada 19 Desember 2016.
Ketiga pertemuan tersebut membahas satu agenda yakni mencari solusi atas tragedi kemanusiaan yang menimpa masyarakat etnis Muslim Rohingya yang tinggal di negara bagian Rakhine (atau biasa pula disebut Arakan).
Dalam rangkaian KTT ke-30 ASEAN di Manila, Filipina, pada 29 April 2017, Retno juga mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan Syuu Kyi membahas hubungan bilateral dan upaya perdamaian sekaligus pembangunan rumah sakit di Rakhine.
Dunia internasional termasuk Indonesia mengecam kekerasan yang dialami penduduk etnis Rohingya yang menewaskan ratusan warga dan mengakibatkan puluhan ribu jiwa mengungsi sejak beberapa pekan terakhir ini, mengulangi kembali kekerasan atas mereka yang sebelumnya terjadi pada tahun 2012.
Atas persetujuan Presiden Joko Widodo setelah Menlu menemuinya pada Rabu (30/8) lalu, Menlu menuturkan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen meneruskan pendekatan konstruktif agar pemerintah Myanmar dapat mengembalikan situasi keamanan di Rakhine. Semua kekerasan harus dihentikan karena yang menjadi korban adalah warga sipil. Jadi aspek kemanusiaan perlu terus diutamakan.
Pemerintah RI, sebagaimana disampaikan Retno, akan tetap membantu dari aspek kemanusaan, apalagi, Indonesia telah mendirikan enam sekolah di Rakhine, dan juga membantu bahan pangan serta obat-obatan. Pemerintah juga akan mulai membangun rumah sakit yang cukup besar di Rakhine.
Pemerintah tampaknya melakukan pendekatan secara komprehensif dan prioritas membantu mengatasi masalah kemanusiaan yang menimpa masyarakat Rohingya agar tidak jatuh korban lebih banyak lagi.
Sebelum bertemu Suu Kyi, Menlu juga telah berkomunikasi membicarakan soal Rohingya dengan sejumlah pihak seperti Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Gutteres, Menlu Bangladesh Abul Hasan Mahmood Ali, Menlu Turki Mevlut Cavusoglu, mantan Sekjen PBB Kofi Annan selaku Ketua Komisi Penasehat untuk Negara Bagian Rakhine yang dibentuk Suu Kyi pada 23 Agustus 2016, dan pimpinan Ormas Islam di Indonesia.
Kementerian Luar Negeri RI bersama berbagai ormas juga telah membentuk Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar guna menghentikan tragedi kemanusiaan atas masyarakat etnis Rohingya.
Akankah pertemuan Retno dan Suu Kyi besok (Senin, 4 September 2017) membuahkan hasil bagi penyelesaian masalah Rohingya secara komprehensif? Hal itu yang masih harus ditunggu.
Namun serangkaian pertemuan sebelumnya dan hasil laporan dari komisi yang diketuai Kofi Annan dapat menjadi indikasi betapa persoalan Rohingya tidak mudah menemukan solusi komprehensif tersebut karena berulang kali tragedi kemanusiaan terjadi pada mereka.
Sebelum pertemuan Retno dan Suu Kyi pada 6 Desember 2016, misalnya, Retno juga telah berkomunikasi dan mendapatkan masukan dari Kofi Annan, atas tragedi kemanusiaan yang terjadi pada 9 Oktober 2016. Perwakilan pemerintah RI di Naypyidaw, ibu kota Myanmar, juga telah meninjau langsung situasi di Rakhine pada 3-6 Desember 2016.
Pelik
Persoalan yang terjadi pada masyarakat etnis Rohingya di Rakhine merupakan hal yang pelik.
Esensi masalah ini dengan berulang kalinya berbagai kekerasan yang terjadi bisa jadi tak sekadar merupakan tragedi kemanusiaan tetapi juga bersumber dari persoalan politik pemerintahan Myanmar yang tidak mau mengakui masyarakat etnis Rohingya sebagai warga negara mereka, bahkan ada pula yang mempersepsikan bahwa persoalan Rohingya menyangkut konflik antaragama.
Ketika kekerasan atas masyarakat etnis Rohingya meledak pada 2012 dan menjadi pusat perhatian dunia atas kekejaman yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar serta desakan kepada pemerintah Myanmar agar mengakui kewarganegaraan masyarakat etnis Rohingya sebagaimana dilontarkan oleh Sidang Majelis Umum Komite HAM PBB, pemerintah di negeri yang pernah dikuasai oleh junta militer itu pernah menyatakan akan turut melakukan sensus penduduk bagi warga Rohingya dalam sensus penduduk nasional Myanmar pada 2014.
Sensus yang berlangsung sejak 30 Maret 2014 dan berlangsung selama 12 hari serta dilakukan oleh sekitar 120 ribu petugas sensus ternyata tidak mendata masyarakat etnis Muslim Rohingya. Dalam sensus itu, dicantumkan kode nomor etnis yang resmi diakui pemerintah tanpa etnis Rohingya.
Dari sensus pertama sejak 30 tahun terakhir itu, antara lain menghasilkan bahwa penduduk Myanmar berjumlah 50,27 juta jiwa.
Dari jumlah penduduk sebanyak itu terdapat 89,8 persen penduduk beragama Buddha, 6,3 persen penduduk beragama Kristen, 2,3 persen Islam, 0,5 persen Hindu, 0,8 persen animisme, 0,2 persen agama lain, dan 0,1 persen tanpa agama.
Mereka tersebar di tujuh wilayah (region) dan tujuh negara bagian. Ketujuh wilayah di Myanmar adalah Ayeyarwady, Bago, Magway, Mandalay (termasuk Naypyidaw sebagai ibu kota negara), Sagaing, Tanintharyi, dan Yangon. Sementara ketujuh negara bagian adalah Chin, Kachin, Kayin (Karen), Kayah (Karenni), Mon, Rakhine (Arakan), dan Shan.
Penduduk Myanmar yang beragama Islam sebesar 2,3 persen dari total penduduk Myanmar itu tersebar di seluruh wilayah dan negara bagian. Namun mereka bukan berasal dari Muslim Rohingya karena pemerintah Myanmar tidak mendata etnis Muslim Rohingya.
Pemerintah RI telah memberikan bantuan kemanusiaan untuk Rohingya. Presiden Jokowi misalnya pada 29 Desember 2016 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, telah memeriksa empat dari 10 kontainer bantuan kemanusiaan Indonesia untuk masyarakat etnis Rohingya, yang hari itu dikirim. Kontainer-kontainer itu antara lain berisi mie instan, tepung gandum, makanan balita, dan sarung.
Pengapalan bantuan kemanusiaan tersebut merupakan tindak lanjut dari komunikasi pemerintah Indonesia dengan Myanmar mengenai pentingnya akses bantuan kemanusiaan ke Rakhine. Bantuan kemanusiaan tersebut diperuntukkan bagi komunitas Muslim dan pihak lain yang membutuhkan di Rakhine.
Indonesia telah menyampaikan keprihatinannya terhadap memburuknya situasi keamanan dan kemanusiaan di Rakhine. Indonesia juga telah menyampaikan agar dalam upaya mengembalikan keamanan dan meneruskan pembangunan ekonomi di Rakhine maka prinsip perlindungan, penghormatan terhadap HAM dan pendekatan pembangunan yang inklusif perlu diutamakan.
Mesin diplomasi Indonesia telah bekerja dan hadir tanpa menggunakan "megaphone diplomacy". Pendekatan konstruktif diutamakan agar aspek kemanusiaan dapat segera ditangani dan rencana jangka panjang dapat dirancang secara berkelanjutan.
Komunikasi intensif terus dilakukan dengan Pemerintah Myanmar. Beberapa titik komunikasi penting antara lain pertemuan Retno dan Suu Kyi di Myanmar pada 6 Desember 2016, Jokowi dengan Kofi Annan 9 Desember 2016 di Bali, retreat Menlu ASEAN pada 19 Desember 2016 di Yangon dan pertemuan kembali Retno dan Suu Kyi pada 19 Desember 2016 di Myanmar.
Suu Kyi yang pernah meraih Hadiah Nobel Perdamaian semestinya bisa menyelesaikan masalah Rohingya di negerinya itu agar tidak terus menerus menjadi sorotan internasional atas tragedi kemanusiaan yang terjadi.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
Disebut bertemu kembali, karena setidaknya kedua tokoh perempuan itu sebelumnya telah bertemu di Myanmar pada 6 Desember 2016 dan pada 19 Desember 2016.
Ketiga pertemuan tersebut membahas satu agenda yakni mencari solusi atas tragedi kemanusiaan yang menimpa masyarakat etnis Muslim Rohingya yang tinggal di negara bagian Rakhine (atau biasa pula disebut Arakan).
Dalam rangkaian KTT ke-30 ASEAN di Manila, Filipina, pada 29 April 2017, Retno juga mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan Syuu Kyi membahas hubungan bilateral dan upaya perdamaian sekaligus pembangunan rumah sakit di Rakhine.
Dunia internasional termasuk Indonesia mengecam kekerasan yang dialami penduduk etnis Rohingya yang menewaskan ratusan warga dan mengakibatkan puluhan ribu jiwa mengungsi sejak beberapa pekan terakhir ini, mengulangi kembali kekerasan atas mereka yang sebelumnya terjadi pada tahun 2012.
Atas persetujuan Presiden Joko Widodo setelah Menlu menemuinya pada Rabu (30/8) lalu, Menlu menuturkan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen meneruskan pendekatan konstruktif agar pemerintah Myanmar dapat mengembalikan situasi keamanan di Rakhine. Semua kekerasan harus dihentikan karena yang menjadi korban adalah warga sipil. Jadi aspek kemanusiaan perlu terus diutamakan.
Pemerintah RI, sebagaimana disampaikan Retno, akan tetap membantu dari aspek kemanusaan, apalagi, Indonesia telah mendirikan enam sekolah di Rakhine, dan juga membantu bahan pangan serta obat-obatan. Pemerintah juga akan mulai membangun rumah sakit yang cukup besar di Rakhine.
Pemerintah tampaknya melakukan pendekatan secara komprehensif dan prioritas membantu mengatasi masalah kemanusiaan yang menimpa masyarakat Rohingya agar tidak jatuh korban lebih banyak lagi.
Sebelum bertemu Suu Kyi, Menlu juga telah berkomunikasi membicarakan soal Rohingya dengan sejumlah pihak seperti Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Gutteres, Menlu Bangladesh Abul Hasan Mahmood Ali, Menlu Turki Mevlut Cavusoglu, mantan Sekjen PBB Kofi Annan selaku Ketua Komisi Penasehat untuk Negara Bagian Rakhine yang dibentuk Suu Kyi pada 23 Agustus 2016, dan pimpinan Ormas Islam di Indonesia.
Kementerian Luar Negeri RI bersama berbagai ormas juga telah membentuk Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar guna menghentikan tragedi kemanusiaan atas masyarakat etnis Rohingya.
Akankah pertemuan Retno dan Suu Kyi besok (Senin, 4 September 2017) membuahkan hasil bagi penyelesaian masalah Rohingya secara komprehensif? Hal itu yang masih harus ditunggu.
Namun serangkaian pertemuan sebelumnya dan hasil laporan dari komisi yang diketuai Kofi Annan dapat menjadi indikasi betapa persoalan Rohingya tidak mudah menemukan solusi komprehensif tersebut karena berulang kali tragedi kemanusiaan terjadi pada mereka.
Sebelum pertemuan Retno dan Suu Kyi pada 6 Desember 2016, misalnya, Retno juga telah berkomunikasi dan mendapatkan masukan dari Kofi Annan, atas tragedi kemanusiaan yang terjadi pada 9 Oktober 2016. Perwakilan pemerintah RI di Naypyidaw, ibu kota Myanmar, juga telah meninjau langsung situasi di Rakhine pada 3-6 Desember 2016.
Pelik
Persoalan yang terjadi pada masyarakat etnis Rohingya di Rakhine merupakan hal yang pelik.
Esensi masalah ini dengan berulang kalinya berbagai kekerasan yang terjadi bisa jadi tak sekadar merupakan tragedi kemanusiaan tetapi juga bersumber dari persoalan politik pemerintahan Myanmar yang tidak mau mengakui masyarakat etnis Rohingya sebagai warga negara mereka, bahkan ada pula yang mempersepsikan bahwa persoalan Rohingya menyangkut konflik antaragama.
Ketika kekerasan atas masyarakat etnis Rohingya meledak pada 2012 dan menjadi pusat perhatian dunia atas kekejaman yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar serta desakan kepada pemerintah Myanmar agar mengakui kewarganegaraan masyarakat etnis Rohingya sebagaimana dilontarkan oleh Sidang Majelis Umum Komite HAM PBB, pemerintah di negeri yang pernah dikuasai oleh junta militer itu pernah menyatakan akan turut melakukan sensus penduduk bagi warga Rohingya dalam sensus penduduk nasional Myanmar pada 2014.
Sensus yang berlangsung sejak 30 Maret 2014 dan berlangsung selama 12 hari serta dilakukan oleh sekitar 120 ribu petugas sensus ternyata tidak mendata masyarakat etnis Muslim Rohingya. Dalam sensus itu, dicantumkan kode nomor etnis yang resmi diakui pemerintah tanpa etnis Rohingya.
Dari sensus pertama sejak 30 tahun terakhir itu, antara lain menghasilkan bahwa penduduk Myanmar berjumlah 50,27 juta jiwa.
Dari jumlah penduduk sebanyak itu terdapat 89,8 persen penduduk beragama Buddha, 6,3 persen penduduk beragama Kristen, 2,3 persen Islam, 0,5 persen Hindu, 0,8 persen animisme, 0,2 persen agama lain, dan 0,1 persen tanpa agama.
Mereka tersebar di tujuh wilayah (region) dan tujuh negara bagian. Ketujuh wilayah di Myanmar adalah Ayeyarwady, Bago, Magway, Mandalay (termasuk Naypyidaw sebagai ibu kota negara), Sagaing, Tanintharyi, dan Yangon. Sementara ketujuh negara bagian adalah Chin, Kachin, Kayin (Karen), Kayah (Karenni), Mon, Rakhine (Arakan), dan Shan.
Penduduk Myanmar yang beragama Islam sebesar 2,3 persen dari total penduduk Myanmar itu tersebar di seluruh wilayah dan negara bagian. Namun mereka bukan berasal dari Muslim Rohingya karena pemerintah Myanmar tidak mendata etnis Muslim Rohingya.
Pemerintah RI telah memberikan bantuan kemanusiaan untuk Rohingya. Presiden Jokowi misalnya pada 29 Desember 2016 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, telah memeriksa empat dari 10 kontainer bantuan kemanusiaan Indonesia untuk masyarakat etnis Rohingya, yang hari itu dikirim. Kontainer-kontainer itu antara lain berisi mie instan, tepung gandum, makanan balita, dan sarung.
Pengapalan bantuan kemanusiaan tersebut merupakan tindak lanjut dari komunikasi pemerintah Indonesia dengan Myanmar mengenai pentingnya akses bantuan kemanusiaan ke Rakhine. Bantuan kemanusiaan tersebut diperuntukkan bagi komunitas Muslim dan pihak lain yang membutuhkan di Rakhine.
Indonesia telah menyampaikan keprihatinannya terhadap memburuknya situasi keamanan dan kemanusiaan di Rakhine. Indonesia juga telah menyampaikan agar dalam upaya mengembalikan keamanan dan meneruskan pembangunan ekonomi di Rakhine maka prinsip perlindungan, penghormatan terhadap HAM dan pendekatan pembangunan yang inklusif perlu diutamakan.
Mesin diplomasi Indonesia telah bekerja dan hadir tanpa menggunakan "megaphone diplomacy". Pendekatan konstruktif diutamakan agar aspek kemanusiaan dapat segera ditangani dan rencana jangka panjang dapat dirancang secara berkelanjutan.
Komunikasi intensif terus dilakukan dengan Pemerintah Myanmar. Beberapa titik komunikasi penting antara lain pertemuan Retno dan Suu Kyi di Myanmar pada 6 Desember 2016, Jokowi dengan Kofi Annan 9 Desember 2016 di Bali, retreat Menlu ASEAN pada 19 Desember 2016 di Yangon dan pertemuan kembali Retno dan Suu Kyi pada 19 Desember 2016 di Myanmar.
Suu Kyi yang pernah meraih Hadiah Nobel Perdamaian semestinya bisa menyelesaikan masalah Rohingya di negerinya itu agar tidak terus menerus menjadi sorotan internasional atas tragedi kemanusiaan yang terjadi.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017