Ternate, 6/10 (Antara Maluku) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat membentuk pusat informasi pengawasan partisipasi di Maluku Utara (Malut), untuk memberi kesempatan bagi masyarakat menyampaikan berbagai pelanggaran pemilu ke bawaslu setempat.
Ketua Bawaslu Malut, Abhan di Ternate, Jumat, mengatakan, pusat informasi ini dapat dimanfaatkan institusi pengawasan dengan melibatkan masyarakat dalam memberikan pengawasan terkait dengan berbagai pelanggaran pemilu.
"Saat ini tahapan pilkada mulai jalan dan untuk tahun 2018 akan ada 17 provinsi termasuk Malut akan menggelar pilkada serentak, jadi Bawasu sebagai penyelenggara pengawasan sangat membutuhkan keterlibatan masyarakat untuk menyampaikan berbagai temuan pelanggaran selama tahapan pilkada berlangsung," kata Abhan saat membuka pusat informasi pengawasan partisipasi di Malut tersebut.
Menurut dia, potensi pelanggaran seperti politik uang dan keterlibatan aparat ASN dalam momentum pilkada terutama calon petahana dengan menggunakan fasilitas negara dan mobilisasi aparatur.
Apalagi, Provinsi Malut akan menghadapi pilkada gubernur/wakil gubernur Malut tahun 2018, sehingga bisa meminimalisir berbagai angka pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan kelompok kepentingan tertentu.
"Memang, potensi kecurangan seringkali terjadi kalau ada kepala daerah yang maju, karena keterlibatan PNS tidak bisa dibentung, tentunya ini menjadi tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan," kata Abhan.
Sehingga, seluruh PNS diminta untuk tetap menjaga netralitas, sehingga kalau ada unsur pelanggaran pemilu dan bersifat administratif akan diteruskan ke Komisi ASN untuk menginstruksikan kepada atasannya mengeluarkan sanksi administratif.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin ketika dikonfirmasi mengakui, salah satu kecurangan yang terjadi di tingkat kecamatan yakni seringnya muncul berita acara hasil rekapitulasi ganda.
"Hal ini ditenggarai karena ada keterlibatan Panitia Pemilihan Kecamatan secara massif dan di sisi lainnya pengawasan oleh Panwascam pun masih lemah bahkan ikut terlibat dalam momentum politik," ujarnya.
Apalagi, potret Pemilu di Malut semacam ini perlu di tata kembali kelembagaan Panwascam dari sisi sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
Ketua Bawaslu Malut, Abhan di Ternate, Jumat, mengatakan, pusat informasi ini dapat dimanfaatkan institusi pengawasan dengan melibatkan masyarakat dalam memberikan pengawasan terkait dengan berbagai pelanggaran pemilu.
"Saat ini tahapan pilkada mulai jalan dan untuk tahun 2018 akan ada 17 provinsi termasuk Malut akan menggelar pilkada serentak, jadi Bawasu sebagai penyelenggara pengawasan sangat membutuhkan keterlibatan masyarakat untuk menyampaikan berbagai temuan pelanggaran selama tahapan pilkada berlangsung," kata Abhan saat membuka pusat informasi pengawasan partisipasi di Malut tersebut.
Menurut dia, potensi pelanggaran seperti politik uang dan keterlibatan aparat ASN dalam momentum pilkada terutama calon petahana dengan menggunakan fasilitas negara dan mobilisasi aparatur.
Apalagi, Provinsi Malut akan menghadapi pilkada gubernur/wakil gubernur Malut tahun 2018, sehingga bisa meminimalisir berbagai angka pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan kelompok kepentingan tertentu.
"Memang, potensi kecurangan seringkali terjadi kalau ada kepala daerah yang maju, karena keterlibatan PNS tidak bisa dibentung, tentunya ini menjadi tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan," kata Abhan.
Sehingga, seluruh PNS diminta untuk tetap menjaga netralitas, sehingga kalau ada unsur pelanggaran pemilu dan bersifat administratif akan diteruskan ke Komisi ASN untuk menginstruksikan kepada atasannya mengeluarkan sanksi administratif.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin ketika dikonfirmasi mengakui, salah satu kecurangan yang terjadi di tingkat kecamatan yakni seringnya muncul berita acara hasil rekapitulasi ganda.
"Hal ini ditenggarai karena ada keterlibatan Panitia Pemilihan Kecamatan secara massif dan di sisi lainnya pengawasan oleh Panwascam pun masih lemah bahkan ikut terlibat dalam momentum politik," ujarnya.
Apalagi, potret Pemilu di Malut semacam ini perlu di tata kembali kelembagaan Panwascam dari sisi sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017