Ambon, 9/10 (Antara Maluku) - Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas RI (IKAL), Agum Gumelar melantik pengurus IKAL Komisariat Maluku periode 2017 - 2022 yang diketuai Said Assagaff yang juga Gubernur Maluku, di Ambon, Senin.
Agum Gumelar menyatakan, IKAL merupakan organisasi tempat berkumpulnya para alumni Lembaga Ketahanan Nasional dan bukan lembaga pertahanan nasional.
Dia mengingatkan para pengurus untuk memaknai jabatan dan kedudukan dalam organisasi tersebut sebagai sebuah kehormatan dan kepercayaan sehingga dapat bertindak amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
Lembaga tersebut, ujar Agum, selalu berpedoman pada keyakinan bahwa bangsa ini harus tetap utuh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tidak boleh dipecah-belah.
"Jadi saya mohon anggota IKAL jangan mau dipecah-belah. KIta harus yakin mayoritas bangsa Indonesia akan tetap kokoh berdiri sebagai NKRI," tegasnya.
Selain itu, anggota IKAL juga harus yakni bahwa Presiden sebagai Kepala Negara, siapa pun orangnya, dalam kepemimpinannya selalu berpihak kepada kesejahteraan rakyat.
"Tidak ada seorang pun Presiden yang menginginkan rakyatnya sengsara. Yang ada hanyalah seni seorang Presiden untuk memahami dengan benar masalah yang dihadapi masyarakat dan bekerja keras mencari solusi penyelesaiannya," tandasnya.
Dia mengingatkan, IKAL Komisariat Maluku bertugas memberikan masukan kepada Pemerintah provinsi untuk mengatasi dan menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi dan dihadapi masyarakat di daerah, sehingga prospek pembangunan dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat.
"Saya mengingatkan semua pihak bahwa situasi dan kondisi keprihatinan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, dan seluruh alumni IKAL Maluku harus optimis. Begitu pun anggota TNI - Polri yang tergabung dalam organisasi ini juga dituntut peka dan siap mengatasi masalah berkaitan dengan ancaman disintegrasi bangsa yang dilakukan pihak-pihak tertentu," katanya.
Pengurus organisasi tersebut juga dituntut lebih bijaksana dalam menyikapi perkembangan situasi politik baik secara nasional maupun daerah yang akhir-akhir ini mulai memanas berkaitan dengan Pilkada Gubernur - Wakil Gubernur, Wali Kota - Wakil Wali Kota, Bupati - Wakil Bupati yang akan berlangsung serentak 2018, maupun Pemilu legislatif dan Pemilihan Presiden.
"Jangan terjebak dalam berbagai kepentingan politik sesaat yang berdampak memecah-belah dan menimbulkan disintergasi. Jadilah pimpinan organisasi yang mampu merangkul semua komponen bangsa dan masyarakat," katanya.
Ketua IKAL Komisariat Maluku, Said Assagaff, menyatakan organisasi tersebut menjadi wadah berhimpun para alumni Lemhanas yang tersebar di 11 kabupaten dan kota di Maluku.
Said yang juga Gubernur Maluku menyadari kondisi geografis Maluku yang berkarakteristik kepulauan, serta berbagai suku dan etnis yang mendiami 1.340 buah pulau, menjadi tantangan terbesar semua pihak dalam mewujudkan tujuan dan kemajuan pembangunan.
"Ke depan IKAL Komisariat Maluku tidak hanya menjadi wadah berkumpul para alumni, tetapi menjadi sarana melahirkan pemikiran konstruktif dan cerdas dalam rangka percepatan pembangunan di Maluku dan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang," tandasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
Agum Gumelar menyatakan, IKAL merupakan organisasi tempat berkumpulnya para alumni Lembaga Ketahanan Nasional dan bukan lembaga pertahanan nasional.
Dia mengingatkan para pengurus untuk memaknai jabatan dan kedudukan dalam organisasi tersebut sebagai sebuah kehormatan dan kepercayaan sehingga dapat bertindak amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
Lembaga tersebut, ujar Agum, selalu berpedoman pada keyakinan bahwa bangsa ini harus tetap utuh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tidak boleh dipecah-belah.
"Jadi saya mohon anggota IKAL jangan mau dipecah-belah. KIta harus yakin mayoritas bangsa Indonesia akan tetap kokoh berdiri sebagai NKRI," tegasnya.
Selain itu, anggota IKAL juga harus yakni bahwa Presiden sebagai Kepala Negara, siapa pun orangnya, dalam kepemimpinannya selalu berpihak kepada kesejahteraan rakyat.
"Tidak ada seorang pun Presiden yang menginginkan rakyatnya sengsara. Yang ada hanyalah seni seorang Presiden untuk memahami dengan benar masalah yang dihadapi masyarakat dan bekerja keras mencari solusi penyelesaiannya," tandasnya.
Dia mengingatkan, IKAL Komisariat Maluku bertugas memberikan masukan kepada Pemerintah provinsi untuk mengatasi dan menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi dan dihadapi masyarakat di daerah, sehingga prospek pembangunan dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat.
"Saya mengingatkan semua pihak bahwa situasi dan kondisi keprihatinan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, dan seluruh alumni IKAL Maluku harus optimis. Begitu pun anggota TNI - Polri yang tergabung dalam organisasi ini juga dituntut peka dan siap mengatasi masalah berkaitan dengan ancaman disintegrasi bangsa yang dilakukan pihak-pihak tertentu," katanya.
Pengurus organisasi tersebut juga dituntut lebih bijaksana dalam menyikapi perkembangan situasi politik baik secara nasional maupun daerah yang akhir-akhir ini mulai memanas berkaitan dengan Pilkada Gubernur - Wakil Gubernur, Wali Kota - Wakil Wali Kota, Bupati - Wakil Bupati yang akan berlangsung serentak 2018, maupun Pemilu legislatif dan Pemilihan Presiden.
"Jangan terjebak dalam berbagai kepentingan politik sesaat yang berdampak memecah-belah dan menimbulkan disintergasi. Jadilah pimpinan organisasi yang mampu merangkul semua komponen bangsa dan masyarakat," katanya.
Ketua IKAL Komisariat Maluku, Said Assagaff, menyatakan organisasi tersebut menjadi wadah berhimpun para alumni Lemhanas yang tersebar di 11 kabupaten dan kota di Maluku.
Said yang juga Gubernur Maluku menyadari kondisi geografis Maluku yang berkarakteristik kepulauan, serta berbagai suku dan etnis yang mendiami 1.340 buah pulau, menjadi tantangan terbesar semua pihak dalam mewujudkan tujuan dan kemajuan pembangunan.
"Ke depan IKAL Komisariat Maluku tidak hanya menjadi wadah berkumpul para alumni, tetapi menjadi sarana melahirkan pemikiran konstruktif dan cerdas dalam rangka percepatan pembangunan di Maluku dan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang," tandasnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017