Ternate, 24/11 (Antara Maluku) - DPRD Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) menyatakan pendapatan daerah dalam APBD-P diproyeksikan di atas Rp1 triliun, dengan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi Rp89.627.128.450 atau naik Rp1.377.870.850 dari proyeksi semula.
"Dengan demikian PAD setelah perubahan sebesar Rp89.627.128.450, sedangkan belanja daerah mencapai Rp1.031.362.818.519, sementara pembiayaan hanya Rp45.998.374.000," kata Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate, Anas U. Malik di Ternate, Kamis.
Menurut dia, bila melihat pendapatan, belanja dan pembiayaan tergambar bahwa APBD Perubahan Kota Ternate tahun 2017 telah menembus angka di atas Rp1 triliun atau lebih tepat sebesar Rp1.031.362.818.519.
Dia menyebut, belanja tidak langsung menjadi Rp 430.063.547.326 dari semula Rp421.386.450.407 atau naik Rp17.677.096.919. Sedangkan belanja langsung menjadi Rp601.299.271.193 dari semula Rp575.087.827.193 atau naik Rp26.211.444.000. Belanja setelah perubahan Rp1.031.362. 818.519.
"Pembiayaan dalam bentuk penerimaan pembiayaan daerah tidak mengalami perubahan Rp42.998.374.000, pengeluaran pembiayaan daerah tidak mengalami perubahan Rp3.000.000.000, sedangkan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun terkenan Rp0," ujarnya.
Dirinya juga menyentil masalah potensi sumber pendapatan daerah yang belum digarap maksimal, karena hal ini kurang didukung keseriusan dinas tersebut mengenai data-data potensi yang ada, apalagi selama ini belum ada kajian data potensi retribusi yang diberikan ke DPRD.
"Kami mengusulkan untuk tetap ada penambahan pendapatan melalui retribusi daerah melebihi dari angka yang telah diusulkan tersebut, untuk mengkover kebutuhan anggaran pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat," katanya.
Usulan tersebut disertai langkah berani pemerintah menambah target PAD dalam APBD-P 2017 menjadi sebesar Rp89.627.128.450 dan langkah ini seharusnya diikuti perbaikina sistem pengelolaan, peningkatan SDM dan pengawasan diefektifkan.
Dia menambahkan, komponen tersebut berdampak terhadap kontribusi pendapatan, apalagi bila dibarengi dengan keseriusan dan fokus SKPD pengelola pendapatan dalam menggarap optimal potensi penerimaan daerah yang tersedia, terutama sektor retribusi karena dirasakan masih kurang maksimal.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Dengan demikian PAD setelah perubahan sebesar Rp89.627.128.450, sedangkan belanja daerah mencapai Rp1.031.362.818.519, sementara pembiayaan hanya Rp45.998.374.000," kata Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate, Anas U. Malik di Ternate, Kamis.
Menurut dia, bila melihat pendapatan, belanja dan pembiayaan tergambar bahwa APBD Perubahan Kota Ternate tahun 2017 telah menembus angka di atas Rp1 triliun atau lebih tepat sebesar Rp1.031.362.818.519.
Dia menyebut, belanja tidak langsung menjadi Rp 430.063.547.326 dari semula Rp421.386.450.407 atau naik Rp17.677.096.919. Sedangkan belanja langsung menjadi Rp601.299.271.193 dari semula Rp575.087.827.193 atau naik Rp26.211.444.000. Belanja setelah perubahan Rp1.031.362. 818.519.
"Pembiayaan dalam bentuk penerimaan pembiayaan daerah tidak mengalami perubahan Rp42.998.374.000, pengeluaran pembiayaan daerah tidak mengalami perubahan Rp3.000.000.000, sedangkan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun terkenan Rp0," ujarnya.
Dirinya juga menyentil masalah potensi sumber pendapatan daerah yang belum digarap maksimal, karena hal ini kurang didukung keseriusan dinas tersebut mengenai data-data potensi yang ada, apalagi selama ini belum ada kajian data potensi retribusi yang diberikan ke DPRD.
"Kami mengusulkan untuk tetap ada penambahan pendapatan melalui retribusi daerah melebihi dari angka yang telah diusulkan tersebut, untuk mengkover kebutuhan anggaran pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat," katanya.
Usulan tersebut disertai langkah berani pemerintah menambah target PAD dalam APBD-P 2017 menjadi sebesar Rp89.627.128.450 dan langkah ini seharusnya diikuti perbaikina sistem pengelolaan, peningkatan SDM dan pengawasan diefektifkan.
Dia menambahkan, komponen tersebut berdampak terhadap kontribusi pendapatan, apalagi bila dibarengi dengan keseriusan dan fokus SKPD pengelola pendapatan dalam menggarap optimal potensi penerimaan daerah yang tersedia, terutama sektor retribusi karena dirasakan masih kurang maksimal.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017