Ambon, 10/12 (Antara Maluku) - Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto diimbau tidak merekomendasikan Murad Ismael sebagai bakal calon Gubernur Maluku karena Murad diinformasikan lebih memilih Barnabas Orno sebagai balon Wagub, daripada Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Hendrik Lewerissa.
"Kami mengetuk hati Ketua Umum karena bila Hendrik tidak berpasangan dengan Murad, maka itu sama saja dengan mengkhianati Prabowo maupun mengusik harga diri Partai Gerindra," kata Ketua DPC Partai Gerindra Kota Ambon, Phil Latumaerissa, di Ambon, Minggu.
Dia mengakui, Ketua maupun Sekretaris 10 kabupaten/kota lainnya serta DPD Partai Gerindra Maluku tidak menginginkan Hendrik yang telah diputuskan melalui Rakerda di Masohi, ibu kota kabupaten Maluku Tengah.
"Kami sebagai prajurit maupun pejuang politik mengharapkan adanya kebijaksaan dari Ketua Umum atas suasana hati dan aspirasi keluarga besar Gerindra Maluku yang merasa sakit hati bila Hendrik dikhianati," ujar Phil.
Alasannya, berdasarkan koordinasi lintas partai politik (Parpol) bahwa Murad yang Komandan Korps Brimob itu ternyata telah berkomitmen dengan Bupati Maluku Barat Daya (MBD), Barnabas Orno untuk berpasangan mengikuti Pilkada pada 27 Juni 2018.
"Kami mengharapkan Ketua Umum memutuskan kejutan politik sebagaimana dilakukan di sejumlah Provinsi lain sehingga marwah dan harga diri partai Gerindra ditegakkan," kata Phil.
Sedangkan Sekretaris DPC Partai Gerindra kabupaten Buru, Ramly Umasugi, mengemukakan melalui diskusi panjang lintas DPC Gerindra se-Maluku, memutuskan menolak Barnabas berpasangan dengan Murad karena telah berkomitmen dengan Prabowo maupun Hendrik setahun terakhir ini.
"Kami memberikan batas waktu hingga 14 Desember 2017 dan bila Murad tetap berkomitmen untuk berpasangan dengan Barnabas, maka DPC Gerindra se-Maluku menyatakan mundur dari tim sukses yang selama ini bekerja," ujarnya.
Bahkan, DPC Gerindra akan berkoordinasi dengan DPD Partai Gerindra Maluku agar berangkat ke Jakarta menemui Prabowo untuk meminta membuat keputusan politik kejutan karena masih ada tenggat waktu proses tahapan Pilkada Maluku.
"Partai Gerindra memiliki keterwakilan lima kursi di DPRD Maluku dan 35 kursi di 11 kabupaten/kota sehingga tidak rela bila Ketua DPD Partai Gerindra Maluku dikhianati dan meminta Prabowo memahami suasana batin maupun kekesalan serta aspirasi arus bawah karena tereduksinya komitmen politik yang dijalin dengan Murad Ismael," tandas Ramly.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Kami mengetuk hati Ketua Umum karena bila Hendrik tidak berpasangan dengan Murad, maka itu sama saja dengan mengkhianati Prabowo maupun mengusik harga diri Partai Gerindra," kata Ketua DPC Partai Gerindra Kota Ambon, Phil Latumaerissa, di Ambon, Minggu.
Dia mengakui, Ketua maupun Sekretaris 10 kabupaten/kota lainnya serta DPD Partai Gerindra Maluku tidak menginginkan Hendrik yang telah diputuskan melalui Rakerda di Masohi, ibu kota kabupaten Maluku Tengah.
"Kami sebagai prajurit maupun pejuang politik mengharapkan adanya kebijaksaan dari Ketua Umum atas suasana hati dan aspirasi keluarga besar Gerindra Maluku yang merasa sakit hati bila Hendrik dikhianati," ujar Phil.
Alasannya, berdasarkan koordinasi lintas partai politik (Parpol) bahwa Murad yang Komandan Korps Brimob itu ternyata telah berkomitmen dengan Bupati Maluku Barat Daya (MBD), Barnabas Orno untuk berpasangan mengikuti Pilkada pada 27 Juni 2018.
"Kami mengharapkan Ketua Umum memutuskan kejutan politik sebagaimana dilakukan di sejumlah Provinsi lain sehingga marwah dan harga diri partai Gerindra ditegakkan," kata Phil.
Sedangkan Sekretaris DPC Partai Gerindra kabupaten Buru, Ramly Umasugi, mengemukakan melalui diskusi panjang lintas DPC Gerindra se-Maluku, memutuskan menolak Barnabas berpasangan dengan Murad karena telah berkomitmen dengan Prabowo maupun Hendrik setahun terakhir ini.
"Kami memberikan batas waktu hingga 14 Desember 2017 dan bila Murad tetap berkomitmen untuk berpasangan dengan Barnabas, maka DPC Gerindra se-Maluku menyatakan mundur dari tim sukses yang selama ini bekerja," ujarnya.
Bahkan, DPC Gerindra akan berkoordinasi dengan DPD Partai Gerindra Maluku agar berangkat ke Jakarta menemui Prabowo untuk meminta membuat keputusan politik kejutan karena masih ada tenggat waktu proses tahapan Pilkada Maluku.
"Partai Gerindra memiliki keterwakilan lima kursi di DPRD Maluku dan 35 kursi di 11 kabupaten/kota sehingga tidak rela bila Ketua DPD Partai Gerindra Maluku dikhianati dan meminta Prabowo memahami suasana batin maupun kekesalan serta aspirasi arus bawah karena tereduksinya komitmen politik yang dijalin dengan Murad Ismael," tandas Ramly.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017