Ternate, 20/1 (Antaranews Maluku) - Hasil panen padi di Maluku Utara masih 10 persen dari total kebutuhan masyarakat provinsi ini sehingga beras masih harus didatangkan dari luar daerah, kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Malut Asrul Gailea.
"Guna memenuhi kebutuhan masyarakat Maluku Utara, maka didatangkan beras dari Makassar dan Surabaya," kata Asrul Gailea di Ternate, Sabtu.
Menurut dia, panen padi sawah dan ladang di beberapa kabupaten wilayah Provinsi Malut baru 10 persen darikebutuhan per tahun 98.000 ton beras per tahun atau rata-rata 8.000 ton per bulan.
Mengenai kenaikan harga beras saat ini, ia mengatakan hal itu terjadi pada beras premium, sedangkan harga beras medium tidak naik harga.
Kenaikan harga beras premium terjadi secara nasional, sehingga pemerintah membuka kran impor beras sambil menunggu panen raya.
"Masyarakat Malut hendaknyap tenang, sebab meskipun terjadi kenaikan harga beras premium, stok beras di Malut cukup tersedia, baik itu untuk beras premium maupun medium," ujarnya.
Disperindag Malut akan memprioritaskan pengembangan sektor pangan pada tahun 2018 guna menekan tingginya kebutuhan pokok di daerah ini.
"Selain itu, sektor pariwisata dan perikanan menjadi bagian dari upaya peningkatan ekonomi masyarakat," katanya.
Dia mengatakan, untuk pengangkutan kebutuhan pokok di Malut hampir 90 persen mengandalkan angkutan laut, karena selain Malut berupakan daerah kepulauan juga biayanya lebih murah.
Barang kebutuhan pokok di Malut umumnya diangkut dari Ternate kemudian didistribusikan menggunakan kapal laut ke berbagai wilayah di Malut seperti ke daratan Halmahera.
Pengangkutan barang kebutuhan pokok dari Ternate ke dataran Halmahera sebenarnya bisa pula menggunakan angkutan darat dengan memanfaatkan penyeberangan feri Bastiong-Sofifi, tetapi, kurang diminati pengusaha karena biayanya jauh lebih mahal.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
"Guna memenuhi kebutuhan masyarakat Maluku Utara, maka didatangkan beras dari Makassar dan Surabaya," kata Asrul Gailea di Ternate, Sabtu.
Menurut dia, panen padi sawah dan ladang di beberapa kabupaten wilayah Provinsi Malut baru 10 persen darikebutuhan per tahun 98.000 ton beras per tahun atau rata-rata 8.000 ton per bulan.
Mengenai kenaikan harga beras saat ini, ia mengatakan hal itu terjadi pada beras premium, sedangkan harga beras medium tidak naik harga.
Kenaikan harga beras premium terjadi secara nasional, sehingga pemerintah membuka kran impor beras sambil menunggu panen raya.
"Masyarakat Malut hendaknyap tenang, sebab meskipun terjadi kenaikan harga beras premium, stok beras di Malut cukup tersedia, baik itu untuk beras premium maupun medium," ujarnya.
Disperindag Malut akan memprioritaskan pengembangan sektor pangan pada tahun 2018 guna menekan tingginya kebutuhan pokok di daerah ini.
"Selain itu, sektor pariwisata dan perikanan menjadi bagian dari upaya peningkatan ekonomi masyarakat," katanya.
Dia mengatakan, untuk pengangkutan kebutuhan pokok di Malut hampir 90 persen mengandalkan angkutan laut, karena selain Malut berupakan daerah kepulauan juga biayanya lebih murah.
Barang kebutuhan pokok di Malut umumnya diangkut dari Ternate kemudian didistribusikan menggunakan kapal laut ke berbagai wilayah di Malut seperti ke daratan Halmahera.
Pengangkutan barang kebutuhan pokok dari Ternate ke dataran Halmahera sebenarnya bisa pula menggunakan angkutan darat dengan memanfaatkan penyeberangan feri Bastiong-Sofifi, tetapi, kurang diminati pengusaha karena biayanya jauh lebih mahal.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018