Ternate, 22/1 (Antaranews Maluku) - Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Maluku Utara (Malut) pada 2018 ini memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu upaya mendukung pengembangan aktivitas usaha serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Wali Kota Ternate, Burhan Abdurahman di Ternate, Senin, mengatakan Pembangunan infrastruktur itu, ada yang anggarannya dialokasikan dari APBD dan APBN, ada pula yang diupayakan dari keterlibatan para pelaku usaha, terutama untuk infrastruktur yang terkait dengan kegiatan usaha.
Khusus untuk pembangunan infrastruktur yang anggarannya dialokasikan dari APBD dan APBN, yang tahun-tahun sebelumnya lebih dikonsentrasikan di Pulau Ternate, pada 2018 ini mulai pula diarahkan di Pulau Moti, Pulau Hiri dan Pulau Batang Dua.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur yang diarahkan di ketiga pulau itu, di antaranya pembangunan jalan, jembatan dan pelabuhan serta berbagai infrastruktur lainnya yang terkait dengan peningkatan ekonomi masyarakat, pendidikan dan kesehatan.
Namun karena adanya keterbatasan anggaran, khususnya APBD Ternate, yang pada 2018 ini hanya Rp1 triliun lebih maka pembangunan infrastruktur di Ternate, menggunakan skala prioritas, bahkan untuk infrastruktur tertentu harus dilakukan secara bertahap.
"Ada pula pembangunan infrastruktur yang anggaranya ditalangi terlebih dahulu oleh pihak ketiga, seperti pembangunan sport center, reklamasi Pantai Kalumata dan reklamasi Pantai Mangga Dua untuk lahan parkir armada semut, yang keseluruhannya mencapai Rp70 miliar lebih,"kata Wali Kota.
Terkait dengan pembangunan infrastruktur tersebut, kalangan DPRD Ternate mengingatkan kepada Pemkot Ternate agar dalam pengerjaannya harus disertai dengan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan masalah hukum.
Selain itu, Pemkot Ternate hendaknya tidak lagi memberikan proyek pembangunan infrastruktur kepada perusahan, yang memiliki catatan buruk dalam mengerjakan berbagai proyek infrastruktur di Ternate selama ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
Wali Kota Ternate, Burhan Abdurahman di Ternate, Senin, mengatakan Pembangunan infrastruktur itu, ada yang anggarannya dialokasikan dari APBD dan APBN, ada pula yang diupayakan dari keterlibatan para pelaku usaha, terutama untuk infrastruktur yang terkait dengan kegiatan usaha.
Khusus untuk pembangunan infrastruktur yang anggarannya dialokasikan dari APBD dan APBN, yang tahun-tahun sebelumnya lebih dikonsentrasikan di Pulau Ternate, pada 2018 ini mulai pula diarahkan di Pulau Moti, Pulau Hiri dan Pulau Batang Dua.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur yang diarahkan di ketiga pulau itu, di antaranya pembangunan jalan, jembatan dan pelabuhan serta berbagai infrastruktur lainnya yang terkait dengan peningkatan ekonomi masyarakat, pendidikan dan kesehatan.
Namun karena adanya keterbatasan anggaran, khususnya APBD Ternate, yang pada 2018 ini hanya Rp1 triliun lebih maka pembangunan infrastruktur di Ternate, menggunakan skala prioritas, bahkan untuk infrastruktur tertentu harus dilakukan secara bertahap.
"Ada pula pembangunan infrastruktur yang anggaranya ditalangi terlebih dahulu oleh pihak ketiga, seperti pembangunan sport center, reklamasi Pantai Kalumata dan reklamasi Pantai Mangga Dua untuk lahan parkir armada semut, yang keseluruhannya mencapai Rp70 miliar lebih,"kata Wali Kota.
Terkait dengan pembangunan infrastruktur tersebut, kalangan DPRD Ternate mengingatkan kepada Pemkot Ternate agar dalam pengerjaannya harus disertai dengan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan masalah hukum.
Selain itu, Pemkot Ternate hendaknya tidak lagi memberikan proyek pembangunan infrastruktur kepada perusahan, yang memiliki catatan buruk dalam mengerjakan berbagai proyek infrastruktur di Ternate selama ini.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018