Ternate, 6/4 (Antaranews Maluku) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau melakukan studi banding di Maluku Utara (Malut) untuk belajar penanganan perkara dugaan keterlibatan aparatur desa/kelurahan dalam momentum pilkada.
Ketua Bawaslu Riau, Rusdi Rusdan di Ternate, Jumat, mengatakan, Bawaslu Malut memiliki keberhasilan dalam penanganan berbagai kasus pemilu secara tepat dan terbukti ada kepala desa yang diproses hingga ke pengadilan karena politik praktis.
Untuk itu, Bawaslu Riau membawa sejumlah ketua panwaslu kabupaten/kota bersama Gakkumdu untuk tukar pikiran mengenai penanganan kepala desa yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada dan pola penanganannya.
Saat ini ada berbagai model dan modus digunakan para kades dalam mendukung pasangan calon tertentu, sehingga Bawaslu harus memiliki kematangan dan kemampuan dalam menangani kasus dugaan keterlibatan aparat di desa maupun kelurahan.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Malut, Aslan Hasan menyatakan, Bawaslu Malut mengapresiasi dipilihnya daerah ini sebagai salah satu tempat bagi Bawaslu Riau untuk bertukar pendapat mengenai penanganan berbagai kasus pelanggaran pilkada yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun aparat pemerintah desa.
"Bawaslu intensif mengawasi berbagai potensi pelanggaran yang diduga melibatkan aparatur pemerintah desa maupun ASN dan mengingatkan seluruh jajaran pengawas di provinsi Malut untuk tetap menjunjung profesionalisme, menjaga integritas dan tidak mudah tergoda selama menjalani tugas pengawasan," katanya.
Tentunya, kata Aslan, di momentum pilkada Malut 2018 akan banyak rayuan dengan iming-iming mendapatkan uang guna memuluskan kepentingan pasangan calon tertentu yang melakukan pelanggaran selama pelaksanaan tahapan pilkada Malut.
Oleh karena itu, dia menyatakan, untuk menjadi pengawas pemilu itu pasti rawan tergoda sesuatu yang menggiurkan dan harus mampu menahan hasratnya supaya tidak mudah tergoda dengan pemberian atau janji apa pun dari pihak yang berkaitan dengan Pilkada.
Dia pun meminta jajaran pengawas mulai dari Bawaslu hingga pengawas lapangan di desa dan kelurahan agar semua selalu beriktiar, dan tetap menjaga agar pelaksanaan pilkada Malut dapat berlangsung demokratis.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
Ketua Bawaslu Riau, Rusdi Rusdan di Ternate, Jumat, mengatakan, Bawaslu Malut memiliki keberhasilan dalam penanganan berbagai kasus pemilu secara tepat dan terbukti ada kepala desa yang diproses hingga ke pengadilan karena politik praktis.
Untuk itu, Bawaslu Riau membawa sejumlah ketua panwaslu kabupaten/kota bersama Gakkumdu untuk tukar pikiran mengenai penanganan kepala desa yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada dan pola penanganannya.
Saat ini ada berbagai model dan modus digunakan para kades dalam mendukung pasangan calon tertentu, sehingga Bawaslu harus memiliki kematangan dan kemampuan dalam menangani kasus dugaan keterlibatan aparat di desa maupun kelurahan.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Malut, Aslan Hasan menyatakan, Bawaslu Malut mengapresiasi dipilihnya daerah ini sebagai salah satu tempat bagi Bawaslu Riau untuk bertukar pendapat mengenai penanganan berbagai kasus pelanggaran pilkada yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun aparat pemerintah desa.
"Bawaslu intensif mengawasi berbagai potensi pelanggaran yang diduga melibatkan aparatur pemerintah desa maupun ASN dan mengingatkan seluruh jajaran pengawas di provinsi Malut untuk tetap menjunjung profesionalisme, menjaga integritas dan tidak mudah tergoda selama menjalani tugas pengawasan," katanya.
Tentunya, kata Aslan, di momentum pilkada Malut 2018 akan banyak rayuan dengan iming-iming mendapatkan uang guna memuluskan kepentingan pasangan calon tertentu yang melakukan pelanggaran selama pelaksanaan tahapan pilkada Malut.
Oleh karena itu, dia menyatakan, untuk menjadi pengawas pemilu itu pasti rawan tergoda sesuatu yang menggiurkan dan harus mampu menahan hasratnya supaya tidak mudah tergoda dengan pemberian atau janji apa pun dari pihak yang berkaitan dengan Pilkada.
Dia pun meminta jajaran pengawas mulai dari Bawaslu hingga pengawas lapangan di desa dan kelurahan agar semua selalu beriktiar, dan tetap menjaga agar pelaksanaan pilkada Malut dapat berlangsung demokratis.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018