Ternate, 29/10 (Antaranews Maluku) - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku Utara (Malut) meminta pemerintah provinsi (pemprov) dan seluruh pemerintah kabupaten/kota di daerah itu membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Kepemudaan.
"Di Malut saat ini baru Pemkot Ternate yang membuat Perda Kepemudaan, sementara Pemprov Malut dan sembilan kabupaten/kota lainnya di Malut belum memiliki Perda itu," kata Ketua KNPI Malut, Tamrin Ali Ibrahim di Ternate, Senin.
KNPI Malut siap memberikan masukan kepada Pemprov Malut dan sembilan kabupaten/kota lainnya di Malut yang belum memiliki Perda Kepemudaan mengenai hal apa saja yang perlu diakomodir dalam Perda Kepemudaan, jika mereka membutuhkan masukan.
Menurut dia, Perda Kepemudaan harus ada di provinsi dan kabupaten/kota, sebagai sarana untuk mengakomodir kepentingan kepemudaan dalam kebijakan pembangunan yang dilakukan Pemprov atau kabupaten/kota.
Adanya Perda Kepemudaan itu juga bisa menjadi kanalisasi yang dapat mengarahkan para pemuda padahal hal yang produktif, baik yang terkait dengan pembangunan kepemudaan maupun kontribusinya terhadap pembangunan daerah dan masyarakat.
Munculnya berbagai reaksi dari komponen kepemudaan di Malut terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemprov dan kabupaten/kota selama ini, kata Tamrin Ali Ibrahim, merupakan salah satu imbas dari tidak diakomodirnya aspirasi kepemudaan dalam pelaksanaan pembangunan.
Pemuda di Malut yang jumlahnya mencapai 40 ribuan memiliki potensi besar untuk berkontribusi bagi kemajuan pembangunan daerah ini, oleh karena itu Pemprov Malut dan pemerintah kabupaten/kota harus melibatkan mereka yang pelaksanaannya melalui dukungan regulasi berupa Perda Kepemudaan.
Ia menambahkan, khusus yang terkait Peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2018, KNPI Malut mengharapkan kepada Pemprov agar lebih memperhatikan pembangunan di sektor pendidikan, khususnya dari segi kualitas dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah kepulauan.
Selain itu, Pemprov Malut harus memaksimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan, pertanian dan kelautan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat yang saat ini masih banyak berada di bawah garis kemiskinan.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
"Di Malut saat ini baru Pemkot Ternate yang membuat Perda Kepemudaan, sementara Pemprov Malut dan sembilan kabupaten/kota lainnya di Malut belum memiliki Perda itu," kata Ketua KNPI Malut, Tamrin Ali Ibrahim di Ternate, Senin.
KNPI Malut siap memberikan masukan kepada Pemprov Malut dan sembilan kabupaten/kota lainnya di Malut yang belum memiliki Perda Kepemudaan mengenai hal apa saja yang perlu diakomodir dalam Perda Kepemudaan, jika mereka membutuhkan masukan.
Menurut dia, Perda Kepemudaan harus ada di provinsi dan kabupaten/kota, sebagai sarana untuk mengakomodir kepentingan kepemudaan dalam kebijakan pembangunan yang dilakukan Pemprov atau kabupaten/kota.
Adanya Perda Kepemudaan itu juga bisa menjadi kanalisasi yang dapat mengarahkan para pemuda padahal hal yang produktif, baik yang terkait dengan pembangunan kepemudaan maupun kontribusinya terhadap pembangunan daerah dan masyarakat.
Munculnya berbagai reaksi dari komponen kepemudaan di Malut terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemprov dan kabupaten/kota selama ini, kata Tamrin Ali Ibrahim, merupakan salah satu imbas dari tidak diakomodirnya aspirasi kepemudaan dalam pelaksanaan pembangunan.
Pemuda di Malut yang jumlahnya mencapai 40 ribuan memiliki potensi besar untuk berkontribusi bagi kemajuan pembangunan daerah ini, oleh karena itu Pemprov Malut dan pemerintah kabupaten/kota harus melibatkan mereka yang pelaksanaannya melalui dukungan regulasi berupa Perda Kepemudaan.
Ia menambahkan, khusus yang terkait Peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2018, KNPI Malut mengharapkan kepada Pemprov agar lebih memperhatikan pembangunan di sektor pendidikan, khususnya dari segi kualitas dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah kepulauan.
Selain itu, Pemprov Malut harus memaksimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan, pertanian dan kelautan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat yang saat ini masih banyak berada di bawah garis kemiskinan.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018