Ambon, 23/2 (ANTARA News) - Wakil ketua DPD RI, Letjen (Purn) Nono Sampono mengakui pengalokasian anggaran dari pemerintah di tingkat pusat untuk membangun wilayah Maluku selama ini masih tergolong relatif kecil bila dibandingkan Provinsi Aceh atau Papua.
"Bukan menjadi rahasia umum lagi kalau Maluku hanya menerima kucuran dana dari pusat sekitar Rp2,6 triliun dan jauh berbeda dengan Aceh atau Papua misalnya yang mencapai Rp50 triliun," kata Nono Sampono di Ambon, Sabtu.
Penjelasan tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan kerja untuk menjalankan tugas konstitusi sebagai wakil rakyat dan berdialog dengan kepala sekolah dan para guru di SMP Negeri 2 Ambon.
Kalau melihat angka Rp2,6 triliun itu tentunya sangat jauh, dibandingkan dengan satu kabupaten di Pulau Jawa dan ini salah, sehingga bila Tuhan berkehendak maka kalau DPD RI bersama DPR RI akan mendorong terus agar dananya bisa berimbang.
"Kita dorong UU baru keluar agar ada tambahan anggaran hampir mencapai Rp11 triliun ke Maluku meski pemerintah masih berhitung kalau soal anggaran dan kebutuhan untuk membangun Maluku sedikit demi sedikit bisa bertambah," ujarya.
Meski pun mendapat dukungan anggaran yang relatif kecil namun tetap masih ada perjuangan untuk membangun daerah secara perlahan.
"Kedatangan saya bukan untuk sidak tetapi menjalankan tugas konstitusi sebaga wakil rakyat untuk melihat komponen pendidikan untuk kami tampung dan bahas lalu perjuangkan di pemerintah pusat," kata Nono Sampono.
Ada empat anggota DPD RI asal Maluku ditambah empat legislator di DPR RI yang tugasnya seperti ini, namanya juga parlemen mengumpulkan aspirasi tetapi yang mengeksusi program pembangunan adalah pemerintah.
"Apa yang diperjuangkan di gedung rakyat Senayan bukan sekedar aspirasi, karena antara Indonesia timur dengan barat terjadi disparitas perbedaan yang terlalu menyolok," tegasnya.
Dia mengakui untuk wilayah Indonesia Timur ini masih terdapat banyak hal yang tertinggal, namun patut disyukuri juga bahwa Presiden Jokowi-Wapres JK ini sudah baik seperti Maluku dan Papua yang transportasinya mulai kelihatan lebih baik.
"Kita bersyukur walau pun masih jauh dari harapan, karena Maluku dengan pendudk 1,7 juta jiwa merupakan persoalan besar dan bangun daerah ini butuh uang yang banyak untuk mengejar berbagai ketertinggalan mulai dari pelayanan masyarakat, pendidikan, dan sebagainya," kata mantan Gubernur AAL ini.
Dunia pendidikan menjadi prioritas dibandingkan dengan yang lain dan harus 20 persen alokasi dana dari anggaran daerah, namun ada provinsi yang bisa naik lebih besar seperti Provinsi DKI Jakarta yang mencapai 27 persen.
Tidak mungkin membuat negara ini sejahtera tanpa menyiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan unggul hanya melalui pendidikan.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Bukan menjadi rahasia umum lagi kalau Maluku hanya menerima kucuran dana dari pusat sekitar Rp2,6 triliun dan jauh berbeda dengan Aceh atau Papua misalnya yang mencapai Rp50 triliun," kata Nono Sampono di Ambon, Sabtu.
Penjelasan tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan kerja untuk menjalankan tugas konstitusi sebagai wakil rakyat dan berdialog dengan kepala sekolah dan para guru di SMP Negeri 2 Ambon.
Kalau melihat angka Rp2,6 triliun itu tentunya sangat jauh, dibandingkan dengan satu kabupaten di Pulau Jawa dan ini salah, sehingga bila Tuhan berkehendak maka kalau DPD RI bersama DPR RI akan mendorong terus agar dananya bisa berimbang.
"Kita dorong UU baru keluar agar ada tambahan anggaran hampir mencapai Rp11 triliun ke Maluku meski pemerintah masih berhitung kalau soal anggaran dan kebutuhan untuk membangun Maluku sedikit demi sedikit bisa bertambah," ujarya.
Meski pun mendapat dukungan anggaran yang relatif kecil namun tetap masih ada perjuangan untuk membangun daerah secara perlahan.
"Kedatangan saya bukan untuk sidak tetapi menjalankan tugas konstitusi sebaga wakil rakyat untuk melihat komponen pendidikan untuk kami tampung dan bahas lalu perjuangkan di pemerintah pusat," kata Nono Sampono.
Ada empat anggota DPD RI asal Maluku ditambah empat legislator di DPR RI yang tugasnya seperti ini, namanya juga parlemen mengumpulkan aspirasi tetapi yang mengeksusi program pembangunan adalah pemerintah.
"Apa yang diperjuangkan di gedung rakyat Senayan bukan sekedar aspirasi, karena antara Indonesia timur dengan barat terjadi disparitas perbedaan yang terlalu menyolok," tegasnya.
Dia mengakui untuk wilayah Indonesia Timur ini masih terdapat banyak hal yang tertinggal, namun patut disyukuri juga bahwa Presiden Jokowi-Wapres JK ini sudah baik seperti Maluku dan Papua yang transportasinya mulai kelihatan lebih baik.
"Kita bersyukur walau pun masih jauh dari harapan, karena Maluku dengan pendudk 1,7 juta jiwa merupakan persoalan besar dan bangun daerah ini butuh uang yang banyak untuk mengejar berbagai ketertinggalan mulai dari pelayanan masyarakat, pendidikan, dan sebagainya," kata mantan Gubernur AAL ini.
Dunia pendidikan menjadi prioritas dibandingkan dengan yang lain dan harus 20 persen alokasi dana dari anggaran daerah, namun ada provinsi yang bisa naik lebih besar seperti Provinsi DKI Jakarta yang mencapai 27 persen.
Tidak mungkin membuat negara ini sejahtera tanpa menyiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan unggul hanya melalui pendidikan.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019