Ternate, 7/3 (ANTARA News) - Dinas Sosial menggadeng Polda Maluku Utara (Malut) untuk mengawasi penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui program Penguatan dan Peningkatan Kemampuan Keluarga Harapan (P2K2) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Wakapolda Malut, Kombes Pol Lukas Akbar Abriari di Ternate, Kamis, menyatakan, pada masa lalu, penyaluran Bansos ditemukan banyak penyimpangan, seperti penyaluran bantuan sosial yang tidak sesuai dengan ketentuan serta tidak tepat sasaran.
Olehnya itu, personelnya akan melakukan pendampingan agar bantuan itu tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan.
Selain itu, penyaluran bansos harus tepat waktu, jangan sampai sudah waktunya harus disalurkan belum disalurkan, tepat jumlahnya, sehingga tidak ada lagi pemotongan terhadap jumlah bantuan.
"Tugas Polri di sini membantu memberikan pengamanan dan pendataan untuk memastikan proses penyaluran bantuan berjalan dengan aman dan lancar, jika ada penyaluran, maka segera berkoordinasi dengan Polres setempat untuk melakukan pengamanan," ujarnya.
Wakapolda menyatakan, inti dari tugas satgas ini, agar memastikan penyaluran bantuan sosial dapat berjalan dengan aman dan lancar.
Sementara itu, Asisten I Setda Pemkot Ternate, Mohdar Din ketika dikonfirmasi menyatakan, PKH merupakan Satuan Tugas Garda terdepan Kementrian Sosial untuk menuntaskan kemiskinan.
Oleh karena itu, seluruh petugas penyalur bansos harus mempunyai kemampuan skil, sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik.
"Kita harus melaksanakan tugas dengan benar dan tuntas, sehingga apabila bertugas dilapangan harus berkoordinasi dengan dinas terkait agar meminimalisir permasalahan yang terjadi di lapangan," ujarnya.
Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan penyematan tanda pengenal oleh Wakapolda Malut dan Asisten I Walikota Ternate kepada para Peserta Diklat.
Kegiatan Pembukaan Diklat Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Family Development Session (FDS) Program Keluarga Harapan (PKH) E-Learing digelar pada Rabu (6/3) malam yang diselenggarakan oleh Balai besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional VI Papua.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
Wakapolda Malut, Kombes Pol Lukas Akbar Abriari di Ternate, Kamis, menyatakan, pada masa lalu, penyaluran Bansos ditemukan banyak penyimpangan, seperti penyaluran bantuan sosial yang tidak sesuai dengan ketentuan serta tidak tepat sasaran.
Olehnya itu, personelnya akan melakukan pendampingan agar bantuan itu tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan.
Selain itu, penyaluran bansos harus tepat waktu, jangan sampai sudah waktunya harus disalurkan belum disalurkan, tepat jumlahnya, sehingga tidak ada lagi pemotongan terhadap jumlah bantuan.
"Tugas Polri di sini membantu memberikan pengamanan dan pendataan untuk memastikan proses penyaluran bantuan berjalan dengan aman dan lancar, jika ada penyaluran, maka segera berkoordinasi dengan Polres setempat untuk melakukan pengamanan," ujarnya.
Wakapolda menyatakan, inti dari tugas satgas ini, agar memastikan penyaluran bantuan sosial dapat berjalan dengan aman dan lancar.
Sementara itu, Asisten I Setda Pemkot Ternate, Mohdar Din ketika dikonfirmasi menyatakan, PKH merupakan Satuan Tugas Garda terdepan Kementrian Sosial untuk menuntaskan kemiskinan.
Oleh karena itu, seluruh petugas penyalur bansos harus mempunyai kemampuan skil, sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik.
"Kita harus melaksanakan tugas dengan benar dan tuntas, sehingga apabila bertugas dilapangan harus berkoordinasi dengan dinas terkait agar meminimalisir permasalahan yang terjadi di lapangan," ujarnya.
Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan penyematan tanda pengenal oleh Wakapolda Malut dan Asisten I Walikota Ternate kepada para Peserta Diklat.
Kegiatan Pembukaan Diklat Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Family Development Session (FDS) Program Keluarga Harapan (PKH) E-Learing digelar pada Rabu (6/3) malam yang diselenggarakan oleh Balai besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional VI Papua.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019