Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) PKPI Maluku Utara (Malut) mencopot Ketua DPK Halmahera Selatan, Bahrain Kasuba karena hasil evaluasi pasca-pemilu legislatif tidak mampu mendukung suara signifikan untuk kemenangan partai itu di daerah tersebut.
"Pergantian Ketua PKPI ini merupakan langkah evaluasi pasca pileg dan DPP PKPI telah menerbitkan SK nomor 002.E/SKEP/DPP/PKP-ind/VIII/2019 untuk berhentikan Bahrain Kasuba dan mengangkat Wirayawan Arif sebagai ketua dan Sekretaris dijabat Apeles Kemor," kata Wakil Ketua Bidang OKK DPP PKPI Malut, Islad Hi Ismail di Ternate, Selasa.
Dia mengatakan, Bahrain Kasuba yang juga Bupati Halmahera Selatan berdasarkan evaluasi telah gagal memenangkan PKPI di daerah itu, dan mencopotan tersebut merupakan ikhtiar penyelamatan partai, karena ada masalah internal tingkat bawah, sehingga partai mengalami stagnasi.
Olehnya itu, DPP mengambil langkah tegas untuk penyelesaikan, sebab, selama dilakukan mediasi dan meminta ke Bahrain untk segera melakukan komunikasi dan rekonsoliasi, tetapi tidak pernah diindahkan instruksi tersebut.
Padahal, sesuai laporan sejak kepimpinan Bahrain Kasuba, roda organisasi partai tidak jalan sesuai hasil investigasi dan ditemukan Bahrain terkesan tidak aktif dan tidak bertaggung jawab mulai dari rapat maupun konsolidasi partai lainnya.
Akibatnya, hasil pileg hanya dua kursi dari 5 dapil di Halsel, bahkan ada temuan dan bukti video dan rekaman kalau Bahrain bekerja dan mengarahkan dukungan dalam pileg 2019 lalu kepada caleg partai lain.
"Bahkan, DPP PKPI menyikapi dengan memberi arahan untuk rekonsoliasi pengurus, namun Bahrain tidak menggubris dan tidak melakukan koordinasi ke pengurus provinsi," katanya.
Sementara itu, Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Bahrain Kasuba menilai pemberhentian dirinya sebagai Ketua DPK PKPI Halsel tidak sesuai dengan AD/ART PKPI dan inprosedural.
"Surat pencopotan yang dikeluarkan Pengurus DPP PKPI Malut yang ditandatangani Masrur H.Ibrahim dan Renol S Banjar, dengan nomor surat Keputusan DPP PKP Indonesia Maluku Utara, Nomor : 002.E/SKEP/DPP PKP-IND/MALUT/III/2019 inprosedural, karena hampir semua struktur keanggotaan yang terbentuk tidak diketahui oleh DPN PKPI," katanya
Dia mengakui, telah bertemu dengan Ketua Umum DPN PKPI Diaz Faisal Malik Hendropriyono, di Kantor PKPI di Jakarta, DPN PKPI menugaskan kembali ke daerah untuk membuka penjariangan bakal calon Kepala Daerah untuk pilkada tahun 2020.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Pergantian Ketua PKPI ini merupakan langkah evaluasi pasca pileg dan DPP PKPI telah menerbitkan SK nomor 002.E/SKEP/DPP/PKP-ind/VIII/2019 untuk berhentikan Bahrain Kasuba dan mengangkat Wirayawan Arif sebagai ketua dan Sekretaris dijabat Apeles Kemor," kata Wakil Ketua Bidang OKK DPP PKPI Malut, Islad Hi Ismail di Ternate, Selasa.
Dia mengatakan, Bahrain Kasuba yang juga Bupati Halmahera Selatan berdasarkan evaluasi telah gagal memenangkan PKPI di daerah itu, dan mencopotan tersebut merupakan ikhtiar penyelamatan partai, karena ada masalah internal tingkat bawah, sehingga partai mengalami stagnasi.
Olehnya itu, DPP mengambil langkah tegas untuk penyelesaikan, sebab, selama dilakukan mediasi dan meminta ke Bahrain untk segera melakukan komunikasi dan rekonsoliasi, tetapi tidak pernah diindahkan instruksi tersebut.
Padahal, sesuai laporan sejak kepimpinan Bahrain Kasuba, roda organisasi partai tidak jalan sesuai hasil investigasi dan ditemukan Bahrain terkesan tidak aktif dan tidak bertaggung jawab mulai dari rapat maupun konsolidasi partai lainnya.
Akibatnya, hasil pileg hanya dua kursi dari 5 dapil di Halsel, bahkan ada temuan dan bukti video dan rekaman kalau Bahrain bekerja dan mengarahkan dukungan dalam pileg 2019 lalu kepada caleg partai lain.
"Bahkan, DPP PKPI menyikapi dengan memberi arahan untuk rekonsoliasi pengurus, namun Bahrain tidak menggubris dan tidak melakukan koordinasi ke pengurus provinsi," katanya.
Sementara itu, Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Bahrain Kasuba menilai pemberhentian dirinya sebagai Ketua DPK PKPI Halsel tidak sesuai dengan AD/ART PKPI dan inprosedural.
"Surat pencopotan yang dikeluarkan Pengurus DPP PKPI Malut yang ditandatangani Masrur H.Ibrahim dan Renol S Banjar, dengan nomor surat Keputusan DPP PKP Indonesia Maluku Utara, Nomor : 002.E/SKEP/DPP PKP-IND/MALUT/III/2019 inprosedural, karena hampir semua struktur keanggotaan yang terbentuk tidak diketahui oleh DPN PKPI," katanya
Dia mengakui, telah bertemu dengan Ketua Umum DPN PKPI Diaz Faisal Malik Hendropriyono, di Kantor PKPI di Jakarta, DPN PKPI menugaskan kembali ke daerah untuk membuka penjariangan bakal calon Kepala Daerah untuk pilkada tahun 2020.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019