Pengusulan empat nama calon pimpinan yang terdiri dari satu ketua dan tiga wakil ketua di DPRD Maluku kepada Kemendagri melalui Gubernur Maluku, Murad Ismail akan dilakukan tanpa ada nama calon wakil pimpinan dewan dari Fraksi Gerindra.
"Pimpinan DPRD yang definitif harus segera dibentuk kalau tidak banyak agenda dewan yang tidak bisa dilakukan," kata pimpinan sementara DPRD Maluku, Lucky Wattimury di Ambon, Kamis.
Kemudian di sisi yang lain, persoalan pemerintahan, persoalan kemanusiaan dan kemasyarakatan harus ditanggapi DPRD dalam kaitan mitranya dengan Pemda.
"Karena itu diputuskan dalam rapat hari ini tanpa atau dengan adanya Gerindra, Jumat (4/10) besok pengusulan harus dilakukan ke Pemerintah melalui Kemendagri," tandasnya.
Plh Sekretaris DPRD Maluku telah menyurati ke Gubernur untuk diteruskan ke Mendagri.
"Kita kasih waktu kepada Gerindra sampai hari ini segera sampaikan keputusan DPP tentang penetapan calon wakil ketua DPRD Maluku
Karena surat kemarin yang dibacakan pada saat pengusulan nama-nama pimpinan sementara DPRD adalah surat yang dibuat DPD Gerindra Maluku dan kementerian membutuhkan SK DPP," ujar Wattimury.
Soal aspirasi dari mahasiswa dan kelompok-kelompok masyarakat, DPRD mempelajari aspirasi itu dengan baik dan akan dilihat berdasarkan kewenangan mana yang akan diteruskan ke Pemerintah Pusat.
Rofiq Afifudin dari Fraksi Persatuan Kebangsaan DPRD Maluku mengatakan, ada hal-hal yang dituntut mahasiswa saat berdemonstrasi tidak perlu diteruskan DPRD kepada pemerintah.
Misalnya tuntutan mahasiswa terkait penarikan aparat TNI dan Polri di Papua atau pun pembebasan tahanan politik, sehingga DPRD harus membentuk sebuah tim untuk menyusun agenda tuntutan mahasiswa untuk diteruskan ke pemerintah.
Sedangkan Ketua Fraksi Perindo Amanat Berkarya, Usama Namakule meminta pembentukan pimpinan DPRD yang definitif segara dilakukan agar bisa membentuk komisi-komisi guna menyelesaikan berbagai agenda dewan.
"Dari komisi-komisi inilah maka bisa memanggil mitra pemerintah dari dinas/instansi terkait untuk membicarakan persoalan penanganan pengungsi atau pun agenda lainnya," jelas Usama.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Pimpinan DPRD yang definitif harus segera dibentuk kalau tidak banyak agenda dewan yang tidak bisa dilakukan," kata pimpinan sementara DPRD Maluku, Lucky Wattimury di Ambon, Kamis.
Kemudian di sisi yang lain, persoalan pemerintahan, persoalan kemanusiaan dan kemasyarakatan harus ditanggapi DPRD dalam kaitan mitranya dengan Pemda.
"Karena itu diputuskan dalam rapat hari ini tanpa atau dengan adanya Gerindra, Jumat (4/10) besok pengusulan harus dilakukan ke Pemerintah melalui Kemendagri," tandasnya.
Plh Sekretaris DPRD Maluku telah menyurati ke Gubernur untuk diteruskan ke Mendagri.
"Kita kasih waktu kepada Gerindra sampai hari ini segera sampaikan keputusan DPP tentang penetapan calon wakil ketua DPRD Maluku
Karena surat kemarin yang dibacakan pada saat pengusulan nama-nama pimpinan sementara DPRD adalah surat yang dibuat DPD Gerindra Maluku dan kementerian membutuhkan SK DPP," ujar Wattimury.
Soal aspirasi dari mahasiswa dan kelompok-kelompok masyarakat, DPRD mempelajari aspirasi itu dengan baik dan akan dilihat berdasarkan kewenangan mana yang akan diteruskan ke Pemerintah Pusat.
Rofiq Afifudin dari Fraksi Persatuan Kebangsaan DPRD Maluku mengatakan, ada hal-hal yang dituntut mahasiswa saat berdemonstrasi tidak perlu diteruskan DPRD kepada pemerintah.
Misalnya tuntutan mahasiswa terkait penarikan aparat TNI dan Polri di Papua atau pun pembebasan tahanan politik, sehingga DPRD harus membentuk sebuah tim untuk menyusun agenda tuntutan mahasiswa untuk diteruskan ke pemerintah.
Sedangkan Ketua Fraksi Perindo Amanat Berkarya, Usama Namakule meminta pembentukan pimpinan DPRD yang definitif segara dilakukan agar bisa membentuk komisi-komisi guna menyelesaikan berbagai agenda dewan.
"Dari komisi-komisi inilah maka bisa memanggil mitra pemerintah dari dinas/instansi terkait untuk membicarakan persoalan penanganan pengungsi atau pun agenda lainnya," jelas Usama.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019