Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Maluku Utara (Malut) menyatakan, dana transfer daerah dari pemerintah pusat mengalami penurunan sebesar Rp17 miliar, tetapi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tetap akan dinaikkan pada 2020. 

Kepala Bapelitbangda Kota Ternate, Said Assaggaf di Ternate, Jumat, menyatakan, kalau gaji PTT dipastikan mengalami kenaikan, hampir 100 persen, termasuk Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) ASN, termasuk TTP tenaga medis maupun tenaga guru, karena tema sentral adalah peningkatan SDM.

Menurut dia, sumber anggaran yang digunakan untuk pembiayaan TPP tersebut macam-macam, terdiri dari APBD dalam hal ini PAD, DBH, DAK.

Selain kenaikan TPP, kata Said, saat ini pemerintah sedang membangun hubungan mesra dengan sejumlah investor untuk menunjang pendapatan daerah.

"Kami mencontohkan seperti di kawasan Kalumata ini sekarang diincar oleh berbagai investor terkenal, seperti Ramayana, carefull, matahari dan ini otomatis bagaimana Pemkot Ternate mengatur kerja sama bagi hasil, sebagaimana Hypermart, waterboom, karena ke depan penguatanya adalah sektor jasa perdagangan," katanya.

Sebab, perkembangan dari pemerintah pusat secara bertahap menurunkan angka dana transfer daerah, maka Kota Ternate tidak bisa mengandalkan melalui SDA seperti tambang maupun pertanian.
 
Dimana, pemerintah hanya hanya mengandalkan sektor jasa dan perdagangan, karena memberi kontribusi terbesar bagi pengembangan ekonomi kota Ternate yang saat ini tercatat 8,3 persen, dan diperkirakan diindikasikan di 2020 akan mengalami peningkatan.

"Tetapi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang 8,3 persen, ini belum berbanding lurus, belum berkorelasi dengan upaya peningkatan PDRD, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran, kenapa, karena pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ini belum sepenuhnya berkualitas," katanya.

Sedangkan, alasan belum berkualitasnya pertumbuhan eknomi di Kota Ternate ini dilatarbelakangi oleh sektor yang memberi kontribusi bagi penggembangan Kota Ternate bukanlah sektor strategis seperti perikanan, industri, pertanian. Sekarang sektor yang berkontribusi adalah sektor jasa perdagangan, angkutan dan bangunan yang tidak menyerap tenaga kerja, juga tidak mengurangi angka kemiskinan yang signifikan.

Berbeda dengan daerah di luar Maluku Utara, di Jawa, laju pertumbuhan ekonominya Cuma 5,3 persen di Madiun, 5,4 persen di Malang, 5,7 persen,  tetapi angka kemiskinan mereka menurun.

"Kenapa, karena pertumbuhan ekonomi mereka berkualitas. Solusinya, TAPD menggiring SKPD serumpun untuk mengeroyok pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, caranya rapat, tetapkan program dan implementasi," katanya.

 

Pewarta: Abdul Fatah

Editor : Lexy Sariwating


COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019