Pelaksanaan APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2019 baik dalam bentuk realisasi fisik maupun keuangan sampai dengan posisi 31 Oktober tahun ini sudah mencapai lebih dari 90 persen.
"Kondisi seperti ini merupakan sebuah pertanda baik sehingga publik tidak perlu ragu dan khawatir tentang kondisi daerah ini," kata ketua Komisi III DPRD Maluku , Anos Yermias di Ambon, Selasa.
Penjelasan Anos disampaikan saat melakukan rapat kerja komisi dengan Kepala Bappeda dan instansi terkait yang menjadi mitra komisi.
"Kita melakukan silaturahmi komisi dengan para mitra karena ini DPRD hasil pemilu 2019 untuk lima tahun ke depan dan setelah penetapan alat kelengkapan dewan maka komisi harus mengundang para mitra untuk bersilaturahmi sekaligus memperkenalkan diri," ujarnya.
Kemudian karena ini posisinya di penghujung tahun anggaran 2019 maka pimpinan dan anggota komisi juga meminta penjelasan tentang progres dari seluruh organisasi perangkat daerah yang bermitra dengan komisi III DPRD provinsi.
Dikatakan, dari percakapan tersebut cukup baik dan kesimpulannya adalah untuk pelaksanaan APBD 2019 realisasi fisik maupun keuangan sampai dengan posisi 31 Oktober tahun ini sudah mencapai lebih dari 90 persen.
"Sesuai persentase Kepala Bappeda juga ada berbagai kemajuan antara lain tingkat kemiskinan masyarakat Maluku ada mengalami penurunan sekian point, kemudian indeks pembangunan manusia juga bagus meski masih berada di bawah DKI Jakarta namun untuk Maluku masih bagus," tandasnya.
Karena itu dapat disampaikan bahwa pemerintah saat ini meski pun baru beberapa bulan menjalankan roda pemerintahan namun tanda-tanda baik itu ada.
"Faktanya perubahan sudah ada dan diharapkan publik juga bisa mengetahuinya," kata Anos.
Seperti diketahui sebelumnya Gubernur Maluku Murad Ismail mengeluhkan kecilnya nilai APBD tahun anggaran 2019 yang hanya sebesar Rp2,8 triliun dan lebih banyak dihabiskan untuk belanja pegawai.
Alokasi dana untuk belanja pegawai mencapai 60 persen dan tersisa Rp1,2 triliun untuk pembangunan, padahal Maluku merupakan daerah yang lebih besar dari Provinsi Bali.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Kondisi seperti ini merupakan sebuah pertanda baik sehingga publik tidak perlu ragu dan khawatir tentang kondisi daerah ini," kata ketua Komisi III DPRD Maluku , Anos Yermias di Ambon, Selasa.
Penjelasan Anos disampaikan saat melakukan rapat kerja komisi dengan Kepala Bappeda dan instansi terkait yang menjadi mitra komisi.
"Kita melakukan silaturahmi komisi dengan para mitra karena ini DPRD hasil pemilu 2019 untuk lima tahun ke depan dan setelah penetapan alat kelengkapan dewan maka komisi harus mengundang para mitra untuk bersilaturahmi sekaligus memperkenalkan diri," ujarnya.
Kemudian karena ini posisinya di penghujung tahun anggaran 2019 maka pimpinan dan anggota komisi juga meminta penjelasan tentang progres dari seluruh organisasi perangkat daerah yang bermitra dengan komisi III DPRD provinsi.
Dikatakan, dari percakapan tersebut cukup baik dan kesimpulannya adalah untuk pelaksanaan APBD 2019 realisasi fisik maupun keuangan sampai dengan posisi 31 Oktober tahun ini sudah mencapai lebih dari 90 persen.
"Sesuai persentase Kepala Bappeda juga ada berbagai kemajuan antara lain tingkat kemiskinan masyarakat Maluku ada mengalami penurunan sekian point, kemudian indeks pembangunan manusia juga bagus meski masih berada di bawah DKI Jakarta namun untuk Maluku masih bagus," tandasnya.
Karena itu dapat disampaikan bahwa pemerintah saat ini meski pun baru beberapa bulan menjalankan roda pemerintahan namun tanda-tanda baik itu ada.
"Faktanya perubahan sudah ada dan diharapkan publik juga bisa mengetahuinya," kata Anos.
Seperti diketahui sebelumnya Gubernur Maluku Murad Ismail mengeluhkan kecilnya nilai APBD tahun anggaran 2019 yang hanya sebesar Rp2,8 triliun dan lebih banyak dihabiskan untuk belanja pegawai.
Alokasi dana untuk belanja pegawai mencapai 60 persen dan tersisa Rp1,2 triliun untuk pembangunan, padahal Maluku merupakan daerah yang lebih besar dari Provinsi Bali.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019