Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara (Malut), berjanji untuk membenahi pembangunan infrastruktur, baik di bidang energi, infrastruktur dan pariwisata untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah ini.
Kepala Dinas PUPR Malut, Santrani Abusama di Ternate, Sabtu, memastikan pada 2020 pekerjaan pembangunan yang akan dilaksanakan pihaknya tidak lagi bertahap namun harus diselesaikan dalam satu tahun anggaran, terutama untuk pembangunan infrastruktur di berbagai kabupaten/kota.
Sebab, kata Santrani, pekerjaan yang akan dilakukan harus diselesaikan semua agar tidak ada lagi pekerjaan tahapan Dinas PUPR.
"Saya contohkan, kalau pekerjaan di angka Rp10 milar, saya tidak mau kita pakai tahapan yang saya mau bikin satu tahun anggaran ada manfaatnya, sehingga tidak ada istilahnya pekerjaan cicil," katanya.
Dia menjelaskan, apabila jalan yang akan dibangun dengan panjang jalan di Maluku Utara 1.300 kilometer dan kurang lebih 630 kilometer yang sudah dibangun dan bisa disebut mantap, maka tinggal kurang lebih 600 kilometer yang belum dibangun.
"Kalau kita mau fokus, maka kalau bangun jalan ya fokus bangun jalan. Nah pertanyaannya inikan mereka cicil jadi misalnya Halbar apalagi Halut kasih selesai, selesai saja supaya ada manfaatnya, karena kalau pembangunannya defisit kita tidak dapat manfaatnya karena itu yang saya galakkan di PU," ujar Santrani.
Selain itu Santrani mengakui, untuk progres pembangunan fisik di PUPR hingga saat ini sudah mencapai 70 persen sehingga diharapkan sisa waktu kurang lebih dua bulan ditriwulan IV tahun ini sudah bisa mencapai 80 hingga 90 persen.
"Saya sekarang fokus membenahi berharap triwulan IV bisa capai 80 sampai 90 persen.Progres fisiknya sudah bagus, karena saat ini kita sudah mengusulkan pencarian anggaran untuk bisa mencapai progres fisik ditahun ini," tambah Santrani.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
Kepala Dinas PUPR Malut, Santrani Abusama di Ternate, Sabtu, memastikan pada 2020 pekerjaan pembangunan yang akan dilaksanakan pihaknya tidak lagi bertahap namun harus diselesaikan dalam satu tahun anggaran, terutama untuk pembangunan infrastruktur di berbagai kabupaten/kota.
Sebab, kata Santrani, pekerjaan yang akan dilakukan harus diselesaikan semua agar tidak ada lagi pekerjaan tahapan Dinas PUPR.
"Saya contohkan, kalau pekerjaan di angka Rp10 milar, saya tidak mau kita pakai tahapan yang saya mau bikin satu tahun anggaran ada manfaatnya, sehingga tidak ada istilahnya pekerjaan cicil," katanya.
Dia menjelaskan, apabila jalan yang akan dibangun dengan panjang jalan di Maluku Utara 1.300 kilometer dan kurang lebih 630 kilometer yang sudah dibangun dan bisa disebut mantap, maka tinggal kurang lebih 600 kilometer yang belum dibangun.
"Kalau kita mau fokus, maka kalau bangun jalan ya fokus bangun jalan. Nah pertanyaannya inikan mereka cicil jadi misalnya Halbar apalagi Halut kasih selesai, selesai saja supaya ada manfaatnya, karena kalau pembangunannya defisit kita tidak dapat manfaatnya karena itu yang saya galakkan di PU," ujar Santrani.
Selain itu Santrani mengakui, untuk progres pembangunan fisik di PUPR hingga saat ini sudah mencapai 70 persen sehingga diharapkan sisa waktu kurang lebih dua bulan ditriwulan IV tahun ini sudah bisa mencapai 80 hingga 90 persen.
"Saya sekarang fokus membenahi berharap triwulan IV bisa capai 80 sampai 90 persen.Progres fisiknya sudah bagus, karena saat ini kita sudah mengusulkan pencarian anggaran untuk bisa mencapai progres fisik ditahun ini," tambah Santrani.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019