Sebuah tim dari Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, DPRD dan Kodam XVI/Pattimura, menemui Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan untuk membahas revitalisasi Benteng Victoria.
"Kita bertemu Dirjen Anggaran untuk membicarakan rencana revitalisasi Benteng Victoria dan relokasi Kodam XVI/Pattimura di Negeri Tawiri, Kota Ambon, " kata Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy di Ambon, Rabu.
Wali Kota memaparkan rencana relokasi Makodam XVI/Pattimura dan revitalisasi Benteng Victoria oleh Pemkot Ambon bersama Kodam XVI Pattimura, sudah berjalan sejak 2016 dan mulai intens dilakukan pada 2019.
″Awalnya kita diskusi bersama Kodam pada 2015 , dan pihak Kodam menyetujui rencana relokasi dan revitalisasi ini," katanya.
Setelah pihak Kodam menyetujui ide relokasi, mulai dibentuk tim kerja untuk mengatur langkah-langkah dan sampai kini semua berjalan lancar.
Pihaknya juga telah bertemu Kasad maupun DPR RI dan mendapat lampu hijau mendukung rencana ini.
"Kami juga telah menemui Menteri PPN/Ketua Bappenas dan hal yang sama juga telah mendapat persetujuannya," ujar Wali Kota..
Kepala Sub Direktorat Pendidikan dan Kepemudaan DJA Kemenkeu, Sudadi menjelaskan, apa yang disampaikan wali kota terkait semua tahapan yang telah dijalankan selama ini sangat dan baik, karena semua pihak terkait sudah didatangi dan mendapat respon positif.
"Seluruh niat baik pemerintah dan TNI dalam hal ini Kodam XVI/Pattimura sudah sama, sebagai langkah yang sangat baik dalam realisasi agenda penting ini, " katanya.
Hingga saat ini belum ada usulan resmi dari Kemenhan yang diterima Kemenkeu terkait anggaran, tetapi pihaknya berjanji akan segera tindaklanjuti jika telah menjadi rencana aksi kedepan.
Bahkan pihaknya juga meminta jika memungkinkan, pada RPJMN, rencana ini dapat dimasukan, sehingga prosesnya akan berjalan baik, apalagi ini menyangkut pengunaan anggaran melalui APBN yang cukup besar.
‘"Usulan ini harus diperjuangkan masuk RPJMN, supaya progressnya baik dan dikawal dari tahun ke tahun," ujarnya.
Pihaknya juga meminta Pemkot Ambon, DPRD serta Kodam melakukan kordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu.
"Koordinasi dilakukan untuk memperoleh informasi yang jelas dan detail terkait tata cara pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) dalam bentuk tukar menukar asset pemerintah pusat kepada pemda, dan juga kordinasi lanjutan dengan Kementrian Pertahanan dan Keamanan RI," tandasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020
"Kita bertemu Dirjen Anggaran untuk membicarakan rencana revitalisasi Benteng Victoria dan relokasi Kodam XVI/Pattimura di Negeri Tawiri, Kota Ambon, " kata Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy di Ambon, Rabu.
Wali Kota memaparkan rencana relokasi Makodam XVI/Pattimura dan revitalisasi Benteng Victoria oleh Pemkot Ambon bersama Kodam XVI Pattimura, sudah berjalan sejak 2016 dan mulai intens dilakukan pada 2019.
″Awalnya kita diskusi bersama Kodam pada 2015 , dan pihak Kodam menyetujui rencana relokasi dan revitalisasi ini," katanya.
Setelah pihak Kodam menyetujui ide relokasi, mulai dibentuk tim kerja untuk mengatur langkah-langkah dan sampai kini semua berjalan lancar.
Pihaknya juga telah bertemu Kasad maupun DPR RI dan mendapat lampu hijau mendukung rencana ini.
"Kami juga telah menemui Menteri PPN/Ketua Bappenas dan hal yang sama juga telah mendapat persetujuannya," ujar Wali Kota..
Kepala Sub Direktorat Pendidikan dan Kepemudaan DJA Kemenkeu, Sudadi menjelaskan, apa yang disampaikan wali kota terkait semua tahapan yang telah dijalankan selama ini sangat dan baik, karena semua pihak terkait sudah didatangi dan mendapat respon positif.
"Seluruh niat baik pemerintah dan TNI dalam hal ini Kodam XVI/Pattimura sudah sama, sebagai langkah yang sangat baik dalam realisasi agenda penting ini, " katanya.
Hingga saat ini belum ada usulan resmi dari Kemenhan yang diterima Kemenkeu terkait anggaran, tetapi pihaknya berjanji akan segera tindaklanjuti jika telah menjadi rencana aksi kedepan.
Bahkan pihaknya juga meminta jika memungkinkan, pada RPJMN, rencana ini dapat dimasukan, sehingga prosesnya akan berjalan baik, apalagi ini menyangkut pengunaan anggaran melalui APBN yang cukup besar.
‘"Usulan ini harus diperjuangkan masuk RPJMN, supaya progressnya baik dan dikawal dari tahun ke tahun," ujarnya.
Pihaknya juga meminta Pemkot Ambon, DPRD serta Kodam melakukan kordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu.
"Koordinasi dilakukan untuk memperoleh informasi yang jelas dan detail terkait tata cara pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) dalam bentuk tukar menukar asset pemerintah pusat kepada pemda, dan juga kordinasi lanjutan dengan Kementrian Pertahanan dan Keamanan RI," tandasnya.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020