Bawaslu Maluku bersama Polda setempat bersinergi untuk mewujudkan pemilihan umum kepala daerah 2020 yang akan berlangsung di Kabupaten Seam Bagian Timur (SBT), Maluku Barat Daya(MBD), Kabupaten Buru Selatan, serta Kabupaten Kepulauan Aru.
"Untuk menciptakan Pilkada yang aman dan damai pada empat wilayah ini, maka kami menemui Kapolda Maluku Irjen Pol Baharudin Djafar untuk bersilaturahim sekaligus membangun sinergitas dengan aparat kepolisian," kata ketua Bawaslu setempat, Abdullah Ely di Ambon, Rabu,
Menurut dia, sudah menjadi kewajiban Bawaslu untuk bersilaturahim dengan pihak kepolisian, apalagi dalam momentum Pemilu maupun Pilkada.
"Kita bersama Kepolisian akan bersinergi sehingga Pilkada yang berlangsung pada 2020 dapat terlaksana dengan aman, damai dan lancar," tutur Abdullah dihadapan Kapolda.
Meski dalam Pilkada pada 2020 ternyata Maluku tidak lagi dikategorikan sebagai daerah rawan, namun keterlibatan aparat kepolisian dalam membantu pihak penyelenggara sangat dibutuhkan.
"Kesempatan ini juga kami memohon bantuan kepada Kapolda dan seluruh jajaran terutama di empat kabupaten yang melaksanakan Pilkada pada 2020, agar membantu dalam mengamankan segala proses Pilkada sampai pada penetapan kepala daerah terpilih nanti," katanya.
Sementara Kapolda Maluku Irjen Pol Baharudin Djafar mengatakan, pihaknya akan bersama Bawaslu untuk mewujudkan Pilkada yang aman dan damai.
"Untuk pengamanan menjadi tanggungjawab kami dan masyarakat. Kemudian antara Bawaslu dan Polisi juga harus memiliki visi maupun pandangan yang sama sehingga hasilnya baik," kata Kapolda.
Tak hanya itu, jenderal polisi bintang dua ini juga menegaskan, jika netralitas pengawas dan pengaman harus diutamakan diatas segalanya.
"Apapun alasannya pengawas dan aparat keamanan maupun pihaknya penyelenggara harus netral. Dan untuk kami (polisi) jika ada yang tidak netral pasti saya akan menindak tegas," tandas mantan Karo Paminal Devisi Propam Polri ini.
Kapolda turut memberikan masukan terkait teknis perhitungan surat suara, sehingga bisa berjalan aman dan maksimal, guna menghindari kecurangan maupun keterlambatan dalam proses tersebut.
"Disamping itu juga kita mendukung tugas-tugas Bawaslu ke depan guna terwujudnya penegakan hukum Pilkada yang terukur dan terarah sesuai dengan instrumen hukum," tegas mantan Kapolda Sulawesi Barat itu.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020