![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://ambon.antaranews.com/berita/76182/bupati-lock-down-matikan-ekonomi-rakyat-pulau-taliabu&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2020/03/29/Bupati-Taliabu-Aliong-Muss.jpg&description=Bupati : "lock down" matikan ekonomi rakyat Pulau Taliabu){kind=link}
Bupati Pulau Taliabu, Maluku Utara (Malut), H. Aliong Mus, meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai Kepulauan, Luwuk dan Banggai Laut (Balut), untuk tidak melakukan "lock down" kepada kapal laut karena mematikan ekonomi rakyat.
"Saya mengharapkan jangan ada lockdown, karena menghadapi perputaran ekonomi, apalagi kapal melayani rute Luwuk- Taliabu dan Balut- Taliabu atau sebaliknya rencana ditutup dan kebijakan ini mematikan ekonomi rakyat," katanya, di Ternate, Minggu..
Hal ini diungkapkan terkait dengan pembatalan keberangkatan sejumlah kapal dari Luwuk Ke Taliabu, padahal, kapal tersebut memuat sejumlah kebutuhan pokok masyarakat setempat.
"Kita mengharapkan Pemkab kedua daerah ini jangan melakukan lock down untuk kapal yang memuat sembako dan kebutuhan bangunan lainnya," kata Bupati.
Dirinya selaku pempimpin daerah juga menghargai kebijakan Pemkab kedua daerah dalam mengambil langkah antisipasi atas wabah COVID-19.
"Saya menghargai keputusan itu, tetapi ada kebijakalan strategis lainnya tentunya masih ada untuk mempermudah warga Pulau Taliabu di dua kabupaten tersebut," katanya.
Apalagi, kebijakan kedua daerah membuat sejumlah penumpang dengan tujuan Taliabu resah, terutama para pedagang yang telah membeli sembako. Pastinya memicu kerugian bagi para pedagang.
”Sejumlah pedagang telah meminta bantuan agar Pemkab Pulau Taliabu berkoordinasi dengan kedua Pemkab tersebut untuk memberikan kelonggaran bagi kapal yang memuat sembako," ujar Bupati.
Ketika singgung dengan kabar zona merah untuk Pulau Taliabu, dia membantah bahwa sejauh ini pulau Taliabu sama halnya dengan dua daerah tersebut, di mana pemda terus melakukan pengawasan dan pencegahan.
"Hemat kita Taliabu belum bisa dikategorikan sebagai zona merah dan itu sangat berlebihan, karena sejauh ini Pulau Taliabu belum satupun dinyatakan positif atas COVID -19," tandas Bupati.
Namun, Pemda tetap melakukan pemantauan terhadap Orang Dalam Pengawasan (ODP) baik terhadap warga yang baru kembali dari perjalanan atau bukan warga pulau Taliabu, tetapi melintasi daratan Taliabu.
"Kita terus melakukan pengawasanya pada semua lini, jadi mudah-mudahan Pulau Taliabu dapat terhindar dari COVID -19," ujarnya.
Dia jua mengimbau dan meminta kepada dua daerah tetangga itu agar pada 1 April 2020 ini, semua kapal dapat beroperasi seperti biasanya dan para warga untuk menaati imbauan pemerintah agar tetap berada di dalam rumah.
"Kita mengharapkan pada 1 April 2020 sudah berjalan normal dan tim pengawasan dapat melakukan sterilisasi bagi kapal dan penumpang dengan cara melakukan penyemprotan di atas kapal maupun barang bawaan para penumpang termasuk barang yang akan diperdagangkan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020
"Saya mengharapkan jangan ada lockdown, karena menghadapi perputaran ekonomi, apalagi kapal melayani rute Luwuk- Taliabu dan Balut- Taliabu atau sebaliknya rencana ditutup dan kebijakan ini mematikan ekonomi rakyat," katanya, di Ternate, Minggu..
Hal ini diungkapkan terkait dengan pembatalan keberangkatan sejumlah kapal dari Luwuk Ke Taliabu, padahal, kapal tersebut memuat sejumlah kebutuhan pokok masyarakat setempat.
"Kita mengharapkan Pemkab kedua daerah ini jangan melakukan lock down untuk kapal yang memuat sembako dan kebutuhan bangunan lainnya," kata Bupati.
Dirinya selaku pempimpin daerah juga menghargai kebijakan Pemkab kedua daerah dalam mengambil langkah antisipasi atas wabah COVID-19.
"Saya menghargai keputusan itu, tetapi ada kebijakalan strategis lainnya tentunya masih ada untuk mempermudah warga Pulau Taliabu di dua kabupaten tersebut," katanya.
Apalagi, kebijakan kedua daerah membuat sejumlah penumpang dengan tujuan Taliabu resah, terutama para pedagang yang telah membeli sembako. Pastinya memicu kerugian bagi para pedagang.
”Sejumlah pedagang telah meminta bantuan agar Pemkab Pulau Taliabu berkoordinasi dengan kedua Pemkab tersebut untuk memberikan kelonggaran bagi kapal yang memuat sembako," ujar Bupati.
Ketika singgung dengan kabar zona merah untuk Pulau Taliabu, dia membantah bahwa sejauh ini pulau Taliabu sama halnya dengan dua daerah tersebut, di mana pemda terus melakukan pengawasan dan pencegahan.
"Hemat kita Taliabu belum bisa dikategorikan sebagai zona merah dan itu sangat berlebihan, karena sejauh ini Pulau Taliabu belum satupun dinyatakan positif atas COVID -19," tandas Bupati.
Namun, Pemda tetap melakukan pemantauan terhadap Orang Dalam Pengawasan (ODP) baik terhadap warga yang baru kembali dari perjalanan atau bukan warga pulau Taliabu, tetapi melintasi daratan Taliabu.
"Kita terus melakukan pengawasanya pada semua lini, jadi mudah-mudahan Pulau Taliabu dapat terhindar dari COVID -19," ujarnya.
Dia jua mengimbau dan meminta kepada dua daerah tetangga itu agar pada 1 April 2020 ini, semua kapal dapat beroperasi seperti biasanya dan para warga untuk menaati imbauan pemerintah agar tetap berada di dalam rumah.
"Kita mengharapkan pada 1 April 2020 sudah berjalan normal dan tim pengawasan dapat melakukan sterilisasi bagi kapal dan penumpang dengan cara melakukan penyemprotan di atas kapal maupun barang bawaan para penumpang termasuk barang yang akan diperdagangkan," katanya.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020