Puluhan warga memblokir kantor desa Bobale, Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara (Malut) karena Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dijanjikan tidak direalisasikan pencairannya oleh pemerintah desa setempat.
Kasubaghumas Polres Halut Iptu Mansur Basing melalui siaran pers, Selasa, membenarkan peristiwa pemblokiran kantor desa karena dipicu dengan belum adanya pembayaran bagi warga penerima BLT.
"Indikator pemblokiran kantor desa karena BLT belum terealisasi. Pengakuan masyarakat, sebelumnya pada Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) pemdes Bobale menetapkan ada 47 orang penerima manfaat BLT. Namun ditolak tegas oleh masyarakat sehingga terjadi penambahan 98 orang. Sehingga totalnya menjadi 145 penerima manfaat. Sayangnya, sampai saat ini masyarakat belum menerima BLT yang di maksudkan," katanya. .
Mansur mengakui, aksi pemblokiran kantor desa tersebut terjadi sekitar pukul 13.00 Wit, kemudian Kapolsek Kao Iptu Novi Setyawan, Kapolsubsektor Kao Utara Ipda Tantje Norman bersama tiga personil Polsek Kao langsung menuju ke pulau Bobale untuk bertemu dengan kades guna berkoordinasi menyangkut dengan pemalangan kantor Desa.
Selang beberapa waktu, masyarakat yang melakukan aksi langsung dikumpulkan di rumah kades untuk mendengarkan keterangan dari warga.
"Mendengar penyampaian masyarakat, Kapolsek langsung memberikan pemahaman kepada warga terkait mekanisme pencairan BLT dan berhasil membujuk warga sehingga palang kayu balok di buka oleh warga," ujar Mansur.
Sebelumnya, sejumlah warga di berbagai kabupaten di Malut mengeluhkan adanya pemotongan dana BLT, salah satunya di Kecamatan Bacan Barat Halmahera Selatan saat pencairan ketiga mendapatkan bantuan tidak sebesar saat pencairan tahap I dan II.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020
Kasubaghumas Polres Halut Iptu Mansur Basing melalui siaran pers, Selasa, membenarkan peristiwa pemblokiran kantor desa karena dipicu dengan belum adanya pembayaran bagi warga penerima BLT.
"Indikator pemblokiran kantor desa karena BLT belum terealisasi. Pengakuan masyarakat, sebelumnya pada Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) pemdes Bobale menetapkan ada 47 orang penerima manfaat BLT. Namun ditolak tegas oleh masyarakat sehingga terjadi penambahan 98 orang. Sehingga totalnya menjadi 145 penerima manfaat. Sayangnya, sampai saat ini masyarakat belum menerima BLT yang di maksudkan," katanya. .
Mansur mengakui, aksi pemblokiran kantor desa tersebut terjadi sekitar pukul 13.00 Wit, kemudian Kapolsek Kao Iptu Novi Setyawan, Kapolsubsektor Kao Utara Ipda Tantje Norman bersama tiga personil Polsek Kao langsung menuju ke pulau Bobale untuk bertemu dengan kades guna berkoordinasi menyangkut dengan pemalangan kantor Desa.
Selang beberapa waktu, masyarakat yang melakukan aksi langsung dikumpulkan di rumah kades untuk mendengarkan keterangan dari warga.
"Mendengar penyampaian masyarakat, Kapolsek langsung memberikan pemahaman kepada warga terkait mekanisme pencairan BLT dan berhasil membujuk warga sehingga palang kayu balok di buka oleh warga," ujar Mansur.
Sebelumnya, sejumlah warga di berbagai kabupaten di Malut mengeluhkan adanya pemotongan dana BLT, salah satunya di Kecamatan Bacan Barat Halmahera Selatan saat pencairan ketiga mendapatkan bantuan tidak sebesar saat pencairan tahap I dan II.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020