HMI Cabang Ambon membantah adanya tuntutan Sekda Maluku Kasrul Selang mundur dari jabatan terkait beredarnya video viral di media sosial aksi menyanyi dan joget pada perayaan HUT ke-75 provinsi di kantor DPRD Maluku.
"Kami tidak minta Sekda Maluku mundur seperti yang beredar di medos tetapi kami melihat satu problematik dari sisi positif dan negatif, dan saya dari HMI sangat mengapresiasi kinerja tim gugus juga," kata Ketua Umum HMI Cabang Ambon Abdulah Burhanudin Rukofid di Ambon, Senin.
Pernyataan Abdulah disampaikan saat bersama Ketua Ikatan Muhamadyah Kota Ambon Ahmad Firdaus Mony yang mewakili kelompok Cipayung mendatangi gedung DPRD Maluku untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Abdulah juga mengakui sebelumnya telah bertemu Sekda Maluku dan jajaran dalam rangka mengevaluasi kinerja pemprov pada momentum 17 Agustus dan HUT provinsi.
"Sikap kami dari kelompok Cipayung yang diwakili HMI, KAHMI, serta Muhamadyah Maluku, salah satu poinnya adalah bagaimana kebijakan Pemrov bersama DPRD mengambil sikap memulihkan perputaran ekonomi di tengah-tengah pandemi," ucap Abdulah.
Menurut dia, selama ini penanganan COVID-19 di Maluku ada banyak hal yang dilakukan Sekda selaku ketua tim gugus yang tampil di segala media melakukan edukasi, namun beredar video kemarin masyarakat menilai lain dan memojokkan Sekda.
Ketua Ikatan Pemuda Muhamadyah Maluku Ahmad Firdaus Mony mengatakan selaku agen kontrol menyambangi kantor DPRD Maluku mengevaluasi segala kebijakan pemerintah selama ini terutama di tengah pandemi COVID-19 ini.
"Ada lima tuntutan yang disampaikan dan salah satunya mengevaluasi kinerja tim COVID-19 provinsi dan mengevaluasi bidang jaring pengaman sosial yang dinilai belum maksimal menyentuh lapisan masyarakat terbawah secara keseluruhan," jelas Ahmad.
Mereka juga menyikapi sistem pembelajaran secara daring yang tidak merata di seluruh wilayah Maluku sehingga diharapkan tidak menjadi sebuah diskriminasi sistem.
Alasannya wilayah Maluku ini hampir 80 persen berada di pesisir pantai dan akses internet yang serba terbatas membuat banyak siswa yang tidak bisa mengikuti proses belajar seperti ini akibat wabah virus corona.
"Kami juga menyampaikan masalah video viral di medos terkait nyanyi dan joget dan kami menemui Wakil Ketua DPRD Maluku, minimal ada permintaan maaf secara kelembagaan karena hal ini dinilai sebagai contoh yang kurang etis," tandasnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Maluku Melkianus Sairdekut mengatakan telah menyampaikan permintaan maaf secara pribadi maupun kelembagaan yang terbuka kepada masyarakat maupun OKP Cipayung yang hadir dan tidak ada niat apa pun untuk melukai hati rakyat saat acara perayaan HUT provinsi.
"Hari ini sebagai pimpinan DPRD Maluku, saya menerima OKP Cipayung Kota Ambon atau yang diwakili Ketua Umum HMI Cabang Ambon, dan mereka menyampaikan lima hal yang merupakan sebuah tuntutan," katanya.
Selanjutnya tuntutan ini akan diteruskan kepada ketua dan pimpinan DPRD untuk disikapi serta diambil langkah strategis terkait lima tuntutan yang disampaikan.
DPRD dengan lapang dada juga menerima semua koreksi dan kritikan dari OKP maupun masyarakat secara umum karena ini sebuah spontanitas yang terjadi.
Dia juga mengaku ke depannya penanganan COVID-19 lebih ditingkatkan dan dalam situasi apa pun DPRD tetap berkoordinasi dengan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 provinsi.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020
"Kami tidak minta Sekda Maluku mundur seperti yang beredar di medos tetapi kami melihat satu problematik dari sisi positif dan negatif, dan saya dari HMI sangat mengapresiasi kinerja tim gugus juga," kata Ketua Umum HMI Cabang Ambon Abdulah Burhanudin Rukofid di Ambon, Senin.
Pernyataan Abdulah disampaikan saat bersama Ketua Ikatan Muhamadyah Kota Ambon Ahmad Firdaus Mony yang mewakili kelompok Cipayung mendatangi gedung DPRD Maluku untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Abdulah juga mengakui sebelumnya telah bertemu Sekda Maluku dan jajaran dalam rangka mengevaluasi kinerja pemprov pada momentum 17 Agustus dan HUT provinsi.
"Sikap kami dari kelompok Cipayung yang diwakili HMI, KAHMI, serta Muhamadyah Maluku, salah satu poinnya adalah bagaimana kebijakan Pemrov bersama DPRD mengambil sikap memulihkan perputaran ekonomi di tengah-tengah pandemi," ucap Abdulah.
Menurut dia, selama ini penanganan COVID-19 di Maluku ada banyak hal yang dilakukan Sekda selaku ketua tim gugus yang tampil di segala media melakukan edukasi, namun beredar video kemarin masyarakat menilai lain dan memojokkan Sekda.
Ketua Ikatan Pemuda Muhamadyah Maluku Ahmad Firdaus Mony mengatakan selaku agen kontrol menyambangi kantor DPRD Maluku mengevaluasi segala kebijakan pemerintah selama ini terutama di tengah pandemi COVID-19 ini.
"Ada lima tuntutan yang disampaikan dan salah satunya mengevaluasi kinerja tim COVID-19 provinsi dan mengevaluasi bidang jaring pengaman sosial yang dinilai belum maksimal menyentuh lapisan masyarakat terbawah secara keseluruhan," jelas Ahmad.
Mereka juga menyikapi sistem pembelajaran secara daring yang tidak merata di seluruh wilayah Maluku sehingga diharapkan tidak menjadi sebuah diskriminasi sistem.
Alasannya wilayah Maluku ini hampir 80 persen berada di pesisir pantai dan akses internet yang serba terbatas membuat banyak siswa yang tidak bisa mengikuti proses belajar seperti ini akibat wabah virus corona.
"Kami juga menyampaikan masalah video viral di medos terkait nyanyi dan joget dan kami menemui Wakil Ketua DPRD Maluku, minimal ada permintaan maaf secara kelembagaan karena hal ini dinilai sebagai contoh yang kurang etis," tandasnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Maluku Melkianus Sairdekut mengatakan telah menyampaikan permintaan maaf secara pribadi maupun kelembagaan yang terbuka kepada masyarakat maupun OKP Cipayung yang hadir dan tidak ada niat apa pun untuk melukai hati rakyat saat acara perayaan HUT provinsi.
"Hari ini sebagai pimpinan DPRD Maluku, saya menerima OKP Cipayung Kota Ambon atau yang diwakili Ketua Umum HMI Cabang Ambon, dan mereka menyampaikan lima hal yang merupakan sebuah tuntutan," katanya.
Selanjutnya tuntutan ini akan diteruskan kepada ketua dan pimpinan DPRD untuk disikapi serta diambil langkah strategis terkait lima tuntutan yang disampaikan.
DPRD dengan lapang dada juga menerima semua koreksi dan kritikan dari OKP maupun masyarakat secara umum karena ini sebuah spontanitas yang terjadi.
Dia juga mengaku ke depannya penanganan COVID-19 lebih ditingkatkan dan dalam situasi apa pun DPRD tetap berkoordinasi dengan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 provinsi.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020