Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) menyatakan dukungannya terhadap aksi demo ribuan mahasiswa menolak Undang-Undang Omnibus Law di depan kantor DPRD Kota Ternate tetapi jangan anarkis.
"Kami sudah menemui seluruh perwakilan massa aksi di DPRD dan berharap agar berlangsung secara tertib dan tidak anarkis, meskipun aksi ini merupakan bagian dari perjuangan untuk hak-hak bagi buruh," kata Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailusy usai menerima puluhan perwakilan massa aksi di DPRD Kota Ternate, Kamis.
Dia meminta agar regulasi yang disahkan bisa berpihak ke masyarakat, sebab adanya reaksi masyarakat sehingga harus ada jalan tengah dalam penyelesaian terkait dengan adanya penolakan Undang-Undang Cipta Kerja.
Aksi penolakan Undang-undang Cipta Kerja di depan kantor DPRD Kota Ternate, berakhir ricuh. Massa aksi yang hendak masuk ke dalam gedung DPRD bentrok dengan aparat keamanan yang menjaga pelaksanaan aksi.
Dalam tuntutannya, massa aksi meminta DPR RI membatalkan UU Ciptaker, menghentikan pembahasan Omnibus Law dan meminta Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terkait dengan Ciptaker.
Selain itu, massa menemui Ketua DPRD Kota Ternate Muhajirin Bailussy meminta DPRD bersikap secara kelembagaan untuk mendukung penolakan Undang-Undang Ciptaker.
Ketua DPRD Muhajirin Bailusy memberi apresiasi aksi ini dan seluruh regulasi yang tidak berpihak kepada masyarakat, maka harus dievaluasi.
Muhajirin didampingi Wakil Ketua DPRD Hemy Sutan Muda tetap bersama-sama dengan massa meminta Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terkait dengan Ciptaker.
Sebelumnya, aksi dorong dan berujung pada lempar batu terjadi di depan DPRD Kota Ternate, bahkan aparat keamanan langsung mengejar massa aksi yang berbuat anarkis.
Aksi anarkis itu, dua mahasiswi asal Universitas Khairun dan seorang wartawan bernama Aprilia Uchi dari Suara Indonesia mengalami luka di kepala dan harus dilarikan ke RSU karena terkena batu. Dua dua mahasiswi tersebut jatuh akibat pingsan terkena gas air mata.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020
"Kami sudah menemui seluruh perwakilan massa aksi di DPRD dan berharap agar berlangsung secara tertib dan tidak anarkis, meskipun aksi ini merupakan bagian dari perjuangan untuk hak-hak bagi buruh," kata Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailusy usai menerima puluhan perwakilan massa aksi di DPRD Kota Ternate, Kamis.
Dia meminta agar regulasi yang disahkan bisa berpihak ke masyarakat, sebab adanya reaksi masyarakat sehingga harus ada jalan tengah dalam penyelesaian terkait dengan adanya penolakan Undang-Undang Cipta Kerja.
Aksi penolakan Undang-undang Cipta Kerja di depan kantor DPRD Kota Ternate, berakhir ricuh. Massa aksi yang hendak masuk ke dalam gedung DPRD bentrok dengan aparat keamanan yang menjaga pelaksanaan aksi.
Dalam tuntutannya, massa aksi meminta DPR RI membatalkan UU Ciptaker, menghentikan pembahasan Omnibus Law dan meminta Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terkait dengan Ciptaker.
Selain itu, massa menemui Ketua DPRD Kota Ternate Muhajirin Bailussy meminta DPRD bersikap secara kelembagaan untuk mendukung penolakan Undang-Undang Ciptaker.
Ketua DPRD Muhajirin Bailusy memberi apresiasi aksi ini dan seluruh regulasi yang tidak berpihak kepada masyarakat, maka harus dievaluasi.
Muhajirin didampingi Wakil Ketua DPRD Hemy Sutan Muda tetap bersama-sama dengan massa meminta Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terkait dengan Ciptaker.
Sebelumnya, aksi dorong dan berujung pada lempar batu terjadi di depan DPRD Kota Ternate, bahkan aparat keamanan langsung mengejar massa aksi yang berbuat anarkis.
Aksi anarkis itu, dua mahasiswi asal Universitas Khairun dan seorang wartawan bernama Aprilia Uchi dari Suara Indonesia mengalami luka di kepala dan harus dilarikan ke RSU karena terkena batu. Dua dua mahasiswi tersebut jatuh akibat pingsan terkena gas air mata.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020